oleh

Kasus Pemalsuan Tanda Tangan 35 Saksi Bimtek Partai PAN Dilaporkan ke Polres Ngada

Foto: Mikhael Polu Politisi Partai Garuda Ngada (Kiri),  Petrus Ngabi Politisi Partai PAN Ngada (kanan) 

RADARNTT, Bajawa – Merasa dirugikan, korban pemalsuan tanda tangan lapor ke Polres Ngada terkait bimtek saksi Partai PAN pada pemilu kali lalu di Desa Were II, Kecamatan Golewa Selatan, Kabupaten Ngada (Kamis, 13/06/2019).

Oknum yang bernama Polikarpus Gale diduga memalsukan tanda tangan 35 orang saksi bimtek Partai PAN 09 April lalu. Dari 35 daftar saksi bimtek partai PAN tercantum nama Emanuel Daa nomor 25 selaku ketua ranting Partai Garuda Cabang Golewa Selatan.

Saat dikonfirmasi wartawan, Emanuel Daa menjelaskan, “Saya melaporkan Polikarpus Gale tentang pemalsuan tanda tangan. Waktu itu sebelum pemilu mereka ada bimtek saya tidak tahu, saya sementara di lokasi proyek.”

“Besoknya, kami dipanggil untuk klarifikasi di Panwascam turut hadir saya Emanuel Daa, Petrus Ngabi, Polikarpus Gale, Mikhael Polu. Saat itu Polikarpus mengakui dia yang tanda tangan semua 35 orang. Atas laporan itu surat dari pihak kepolisian tidak diberikan dan surat dari polisi itu sempat ada penjelasan tapi saya kurang mengerti karena kami tidak sekolah,” ungkap Emanuel.

Sementara itu Mikhael Polu Ketua DPC Partai Garuda dalam jumpa pers dikediamannya mengatakan, “Saya melaporkan Petrus Ngabi terkait penyalahgunaan kekuasaan sebagai anggota DPRD.”

Menyuruh Polikarpus Gale menandatangani semua daftar hadir saksi, serta sengaja merampas nama ketua ranting Partai Garuda sebagai saksinya dan mempengaruhi panwascam sehingga tidak netral dalam mengambil keputusan, ucap Mikhael.

Ditempat terpisah Petrus Ngabi anggota DPRD Partai PAN kepada wartawan menjelaskan, “Dilapangan mungkin itu yang terjadi bukan pemalsuan tanda tangan. Yang dilakukan sesuai yang saya dapatkan sesuai keterangan saksi, yang bersangkutan menandatangani daftar penerimaan buku panduan saksi dari Partai PAN.”

Ia menambahkan, Memang menjadi kesulitan partai waktu itu tidak bisa menghadirkan seluruh saksi karena kesulitan biaya transportasi. Sehingga kita minta koordinator saksi di kecamatan yakni Polikarpus Gale untuk hadir mendengarkan itu.

Bahwa disana ada tanda tangan saksi bukan atas perintah dari penguruh partai atau dari saya, tetapi atas permintaan dari pihak penyelenggara yakni panwascam. Bahkan dari awal saksi tolak untuk melakukan tanda tangan, ketika dijelaskan bahwa yang melakukan tanda tangan bukan hanya saksi dari partai PAN tetapi ada partai lain juga bisa mewakili karena tidak semua hadir, tukas Petrus.

Hingga berita ini diturunkan, Polikarpus Gale belum bisa dihubungi. Untuk diketahui berdasarkan aturan UUD (pasal 263 ayat 1 KUHP) “Kitab Undang-Undang Hukum Pidana berbunyi “Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat, yang dapat menerbitkan sesuatu hak, sesuatu perjanjian (kewajiban) atau sesuatu pembebasan utang, atau yang boleh dipergunakan sebagai keterangan bagi sesuatu perbuatan, dengan maksud akan menggunakan atau menyuruh orang lain menggunakan surat-surat itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan, maka kalau mempergunakannya dapat mendatangkan sesuatu kerugian dihukum karena pemalsuan surat, dengan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun.” (FRANSISKUS/SET/R-N)

Komentar