oleh

Korupsi ADD 600 Juta Lebih, Tersangka Dibawa Ke Kupang

Foto: Waka Polres Ngada Kompol I Nyoman Surya Wiryawan, S.H dan Kanit Tipikor Polres Ngada Ipda Anselmus Leza Gelar Konferensi Pers

RADARNTT, Bajawa – Mapolres Ngada menggelar konferensi pers terkait kasus penyalahgunaan anggaran dana desa (ADD) hingga menyebabkan kerugian negara senilai Rp. 629.468.114 juta rupiah di Desa Ua, Kecamatan Mauponggo, Kabupaten Nagekeo (Selasa,10/09/2019).

Informasi yang didapat media ini dari Paur Humas Polres Ngada. Bertempat di Aula Mapolres Ngada, dilakukan penyerahan barang bukti dan tersangka Ke Kejaksaan Negeri Ngada dipimpin langsung Waka Polres Ngada Kompol I Nyoman Surya Wiryawan, S.H.

Berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP -A/06/1/2019/NTT/Res Ngada , Tanggal 15 Januari 2019. Surat Perintah Penyidikan Nomor Sp.dik/08/ 1/2019/Reskrim ,Tanggal 19 Januari 2019. Surat Pemberitahuan dimulainya Penyidikan Nomor SPDP /05/1/2019/NTT/ResNgada ,Tanggal 21 Januari 2019.

Tindak pidana korupsi turut serta atau bersama-sama berkaitan dengan pembayarannya dari Alokasi Dana Desa (ADD) bersumber dari dana APBD untuk pelaksanaan kegiatan non fisik dan Dana Desa (DD) bersumber dari dana APBN untuk pelaksanaan kegiatan Fisik pada tahun 20015 s/d 2016.

Diduga dilakukan oleh Tersangka Kepala Desa Kristianus Mola, sebagai Pengguna Anggaran yang bertindak juga selaku Pemegang Kekuasaan pengelolaan Keuangan Desa.

Sementara Sekretaris Desa Efryda Welu sebagai Kuasa Pengguna Anggaran yang bertindak selaku Koordinator Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa.

Welu (Sekdes) menggunakan uang dengan cara Pengeluaran Fiktif senilai Rp164.168.876.- terdiri dari: pembayaran insentif dan honor yang belum dibayarkan sesuai bukri Rp. 27.621.826,. Terdapat SPJ Fiktif senilai 136.547.050,-. Hutang Pada Pihak ketiga (rekanan) senilai Rp. 262.677.850,- Terdapat Pemungutan Pajak yang belum disetor senilai Rp.24.808.330,- Penyalahgunaan senilai Rp. 177.806.058,-Sedangkan Hernimus Sopi menjabat sebagai Bendahara Desa Ua.

Atas tindakan ini menyebabkan Bendahara tidak melaksanakan tugas dan fungsi secara baik dan benar. Sekretaris Desa tidak melakukan tugas verifikasi. Kepala Desa tidak melaksanakan tugas sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa

Hingga berakibat timbul potensi penyalahgunaan keuangan. Kontrol oleh pimpinan atau atasan tidak dapat berjalan secara baik dan tepat guna.

Jumlah penerimaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) sejak tahun 2015 s/d 2016 senilai Rp. 1.874.915.000.- ditambah dengan Silpa 2014 senilai Rp. 133.912.071- Jumlah keseluruhannya senilai Rp. 2.008.827.071.- (Dua Milyar Delapan Juta Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Ribu Tujuh Puluh Satu Rupiah).

Waka Polres Ngada Kompol I Nyoman Surya Wiryawan, S.H, dalam konferensi pers menyampaikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

“Kepala Desa dan Sekretaris Desa mengetahui bahwa setiap tahap penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) T.A 2015 s/d 2016 yang tidak dapat dipertanggungjawabkan senilai Rp. 629.468.114- yang tidak dibayarkan oleh Bendahara untuk pembayaran insentif dan Belanja modal.

“Bahwa Kasus ini sudah selesai di tingkat Penyidikan Polres Ngada dan melakukan kegiatan tahap 2 yaitu mulai dari kemarin, Senin Tanggal 09 September 2019, kami menyerahkan Barang Bukti ke Kejaksaan Negeri Ngada, dan hari ini Selasa, 10 Septembar 2019 menyerahkan para tersangka di kepada kejaksaan Negeri Ngada yang akan dilaksanakan di Kejaksaan Tinggi Kupang”

Rencananya akan membawa para tersangka ke Kejaksaan Tinggi Kupang via Pesawat terbang melalui Bandara Turelelo soa menggunakan pesawat Trans Nusa pukul 13.00 wita, bersama dengan petugas Kejaksaan Negeri Ngada dan Kanit Tipidkor Polres Ngada Ipda Anselmus Leza, S.H, tutur Waka Polres Ngada.  (FX/SET/R-N)

Komentar