oleh

Wakapolres Ngada Beri Penjelasan Terkait Kasus Manipulasi Tanda Tangan Bimtek

Foto: Wakapolres Ngada, Kompol I Nyoman Surya Wiryawan, SH saat memberikan keterangan pers (Rabu, 24/07/2019)

RADARNTT, Bajawa – Laporan manipulasi tanda tangan pada kegiatan Bimtek Partai PAN pada pemilu Tahun 2019 dan laporan dugaan penyalahgunaan kekuasaan sebagai anggota DPRD Ngada ke Polres Ngada yang terjadi beberapa bulan lalu.

Kapolres Ngada melalui Wakapolres, Kompol I Nyoman Surya Wiryawan, SH saat ditemui RADARNTT di ruang kerjanya mengatakan, “Terkait laporan kasus tersebut langkah yang diambil Polres Ngada dengan melakukan pemeriksaan terhadap lima saksi dan Ketua Panwascam Golewa Selatan (Rabu, 24/07/2019).

“Jadi kalau kita melihat kasus ini adalah sengketa pemilu. Yang sebenarnya pada waktu itu, pihak Panwascam Golewa Selatan sudah ada upaya mediasi dan diselesaikan secara kekeluargaan diantara kedua belah pihak. Namun hasil mediasi kedua belah pihak tidak ada bukti tertulis seperti surat pernyataan.”

Selanjutnya dikatakan, “Dari hasil pemeriksaan kita, bahwa kasus ini kita belum bisa meningkatkan ke tahap penyidikan karena kita masih dalam proses pengumpulan alat bukti.”

“Kita bukan menghentikan kasus ini, tetapi kasus ini tetap berjalan hanya kita masih mengumpulkan alat bukti lain lagi, baru setelah itu kita bisa meningkatkan ke tahap penyidikan. Berkaitan kasus ini dengan pemilu, tentu kita juga akan koordinasi dengan ke Bawaslu kabupaten, ” ungkap Wakapolres Ngada.

Sementara itu, Petrus Ngabi anggota DPRD Kabupaten Ngada selaku terlapor yang sebelumnya menyatakan, “Kita menghargai proses yang sudah ada. Bagi saya bicara tentang hukum itu bicara tentang fakta tidak hanya sekedar asumsi.”

“Kalau apa yang dilaporkan memang benar sesuai fakta, saya kira itu tidak. Tetapi yang disayangkan itu, kalau apa yang disampaikan itu tidak sesuai dengan apa yang menjadi fakta di lapangan.”

“Karena berkaitan dengan pemberitaan sebelumnya bahwa saya sebagai anggota DPRD aktif memerintahkan kepada saksi untuk melakukan tanda tangan palsu. Yang pertama dari sisi etika dan aturan, kami sendiri tahu tentang aturan itu. Tahu dari sisi etika jelas tidak bisa yang namanya melakukan kesalahan. Kita sendiri pembuat aturan, lalu kita sendiri yang melanggar itu tidak mungkin,” tegasnya.

Lain halnya dengan Mikhael Polu sebagai pihak pelapor saat dikonfirmasi melalui WhatsApp (Kamis, 25/07/2019) mengungkapkan, “Pihak Polres Ngada menegakkan hukum secara profesional dengan berpedoman pada Perkapolri Nomor 14 tahun 2012.

Selain itu dalam menangani kasus ini, penyidik tidak bisa mendasarkan proses kasus ini dengan alasan tidak menemukan kerugian materil karena kasus ini masuk delik formil bukan delik materil sesuai pasal 263 KUHP”.

Sehingga perbuatan pelakunya yang diberikan sanksi hukum, bukan pada hasil atau tidak perbuatan pelaku itu, bukan syarat mutlak, tulis Mikael Polu. (FX/SET/RN)

Komentar

Jangan Lewatkan