oleh

Lima Kades di Magepanda Tanggapi Keras Rencana Pendirian Pondok Pesantren

-Sikka-3.552 views

RADARNTT, Maumere – Lima Kepala Desa (Kades) di Kecamatan Magepanda, Kabupaten Sikka, NTT, yaitu: Kades Reroroja, Bernadus Bernad Kelan, Kades Magepanda, Servasius Martinus Ma’u, Kades Done, Petrus Muju, Kades Kolisia B, Yuvensius Dindus, dan Kades Kolisia, Emanuel Budu.

Melalui pers rilis yang ditandatangani bersama pada tanggal 20 Juli 2020, yang kopiannya diterima media ini, Selasa (21/7/2020) menyampaikan pernyataan keras dan tegas atas rencana pembangunan pondok pesantren di wilayah itu.

Menurut mereka, Pemerintah Provinsi NTT, melalui Kanwil Kementerian Agama (Kemenag) Provinsi NTT, yang berencana membangun pondok pesantren di Sikka. Menunjukkan semangat pemerintah terasa begitu tinggi dan menggebu-gebu sehingga dalam senyap, tanpa diketahui publik, pihak Kanwil Kemenag Provinsi NTT melakukan pengecekan lokasi di wilayah Magepanda.

Hal ini, tulis mereka dalam pers rilis terbaca di media daring Kemenag NTT: https://ntt.kemenag.go.id/berita/513049/–pontren-pertama-di-sikka-siap-dibangun-cek-lokasi-pendiriannya.

Ditegaskan mereka bahwa semangat tinggi dan menggebu gairah pemerintah mendirikan pondok pesantren (pontren) menimbulkan kegelisahan, kekhawatiran dan kekecewaan kami masyarakat Magepanda.

“Ya, yang gelisah kami, masyarakat yang berdoa dan berjuang mengatasi kemiskinan. Yang khawatir kami, masyarakat yang berdoa dan kerja keras demi keluar dari kemelaratan. Yang kecewa kami, masyarakat yang berdoa dan merawat keutuhan, harmoni dan ikatan persaudaraan manusia di wilayah Magepanda, di mana penganut Katolik sebagai mayoritas menjadi pengayom dan pelindung bagi semua,” tegas lima Kepala Desa dalam pers rilisnya.

Kami masyarakat Magepanda gelisah, khawatir dan kecewa karena: pertama, Pemerintah bersemangat mengadakan institusi pendidikan agama Islam di wilayah Kecamatan Magepanda, tetapi lupa etika dan tata krama. “Tidak ada sosialiasi kepada masyarakat tentang rencana pembangunan pondok pesantren”.

Kedua, rencana pembangun pontren di Kabupaten Sikka, khususnya di Kecamatan Magepanda yang dilakukan diam-diam mengandung itikad tidak baik, sepihak dan sewenang-sewenang. Ketiga, rencana pembangunan pontren di Kabupaten Sikka di tengah keresahan adanya isu HTI dan pindah agama dengan cara menimbulkan ketidaknyamanan dan bahkan melukai perasaan keagamaan penganut Katolik di Nian Tana.

Keempat, Pemerintah tidak memperhatikan dan mempertimbangkan kekhasan budaya dan agama suatu wilayah di mana Kabupaten Sikka ini sangat khas dengan kultur religiositas Katolik mayoritas masyarakatnya. Padahal, pendidikan dan pengajaran agama Islam sangat memadai di masjid-masjid dan sekolah-sekolah di bawah naungan yayasan pendidikan berbasis Islam yang ada dalam wilayah Kabupaten Sikka.

Kelima, dengan diam-diam berencana membangun pontren pemerintah seakan hendak meratakan persebaran komposisi penduduk berdasarkan agama, sehingga mengabaikan atau memaksakan hal di poin 4 di atas. Keenam, Pemerintah seharusnya memberdayakan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta mengeluarkan NTT dari predikat melarat dan korup dengan pendidikan kewirausahaan, tapi justru membangun pontren untuk pendidikan dan pengajaran agama yang semestinya dijalankan di wadah-wadah yang telah disebutkan pada poin 4 dan 5.

Ketujuh, adanya pontren akan menebalkan eksluvitas keagamaan dan ego kelompok agama, sementara cerita dan berita tentang pribadi-pribadi yang bersikap ekstrem dan radikal datang dari pontren-pontren meskipun berada di luar NTT.

Berdasarkan ketujuh pokok kegelisahan dan kekhawatiran tersebut dengan ini kami menyatakan:

Pertama, dengan meminta maaf sebesar-besarnya kepada saudara-saudari kami penganut Islam di Kabupaten Sikka, kami menolak rencana pembangunan pondok pesantren di wilayah Kecamatan Magepanda dan Kabupaten Sikka umumnya.

Kedua, agar Gubernur NTT, sesuai kewenangannya, menghentikan dan membatalkan rencana pembangunan pontren dalam wilayah Kabupaten Sikka. Ketiga, menjaga dan memastikan Kabupaten Sikka sebagai wilayah yang khas dengan kultur keagamaan Katolik, dan dengan segenap kerendahan hati meminta sesama saudara umat Islam dalam wilayah untuk menghormati kekhasan ini.

Keempat, meskipun masyarakat Kabupaten Sikka mayoritas penganut agama Katolik tetapi dipastikan tidak ada tirani mayoritas dan penindasan terhadap minoritas, sehingga tidak perlu ada institusi pendidikan khusus yang disebut pondok pesantren.

Kelima, kami meminta lembaga DPRD Sikka dan Bupati Sikka untuk tegas bersikap yaitu tidak memberi izin bagi pendirian pontren di Magepanda.

Berdasarkan UU Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, dalam Pasal 6 ayat (2) butir c dinyatakan bahwa “Pendirian Pesantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberitahukan keberadaannya kepada kepala desa atau sebutan lain sesuai dengan domisili Pesantren”. (TIM/RN)

Komentar

Jangan Lewatkan