oleh

Bawaslu  Sumba Barat Gelar Rapat Koordinasi Persamaan Persepsi Terkait Pemasangan APK PEMILU Tahun 2019

Bawaslu Sumba Barat Gelar Rapat Koordinasi Persamaan Persepsi Tentang APK Pemilu 2019

RADARNTT, Waikabubak – Bawaslu Kabupaten Sumba Barat menggelar rapat koordinasi bersama pemda setempat (kesbangpol), pimpinan/pengurus partai politik, dan Panwascam se-Kabupaten Sumba Barat yang berlangsung diruang rapat Bawaslu Sumba Barat (Jumat, 16/11/2018).

Kegiatan ini dihadiri Ketua Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Yusti Rambu Karadji, S.Th., Papy B. Njurumana, S.Th., (Divisi HPP), Oktavianus Malo, S.H. (Divisi SDM dan Organisasi) dan beberapa Pimpinan/Pengurus Partai Politik tingkat Kabupaten Sumba Barat yaitu, Drs. Lele Dapawole (Ketua Partai PKB), Yulius Umbu Billy (Wakil DPC Partai PDIP), Bulu Awang (Ketua Partai Berkarya), Boby Woleka (Wakil ketua Partai Gerindra), Marthen M. Loekale (Sekretaris Partai Golkar), Blasius Bally (Sekretaris Perindo), dan Sape Pua Manung (Kepala Kesbangpol Sumba Barat) serta ketua Panwascam se-Kabupaten Sumba Barat.

Tujuan pertemuan ini, guna menyamakan persepsi berkaitan dengan telah berlansungnya kampanye sejak tanggal 23 September 2018 lalu dan telah terpasang APK yang tidak sesuai dengan regulasi kampanye.

Menurut ketua Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Yusti Rambu Karadji, S.Th di hadapan pimpinan/pengurus partai politik menyampaikan beberapa aturan yang mengatur tentang pemilihan umum tahun 2019, yaitu
Undang -Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang perubahan PKPU Nomor 7 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23, 28 dan 33 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019, Peraturan Bawaslu Nomor 28 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2019.

Ketua Bawaslu mengatakan, “Saat melakukan kampanye, baik itu kampanye terbatas maupun kampanye tatap muka harus di dasarkan dengan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) yang dikeluarkan oleh pihak kepolisian dan tembusan kepada KPU, dan Bawaslu Kabupaten/Kota, tidak melibatkan pihak yang dilarang seperti Polri, TNI, ASN dan aparat Desa, tidak melebihi batas jumlah peserta kampanye dan untuk desain APK harus sesuai dengan desain KPU yang memuat citra diri partai politik.”

Dalam kesempatan yang sama, Oktavianus Malo, SH selaku Koordinator Divisi Organisasi dan SDM Bawaslu Sumba Barat menyampaikan, “Saya sangat mengapresiasi pimpinan parpol yang hadir dalam pertemuan ini yang tengah meramaikan bursa pemilu tahun 2019, Namun semangat itu harus sesuai dengan regulasi yang ada berkaitan dengan pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK).”

Dihadapan pimpinan partai politik yang hadir dalam pertemuan itu, Oktavianus Malo dengan tegas mengatakan, Bawaslu melakukan pengawasan langsung di lapangan, apakah APK yang dipasang oleh Caleg suda sesuai dengan regulasi kampanye seperti desain dan zona atau tidak. sesuai hasil pegawasan Bawaslu, ada begitu banyak APK yang sudah dipasang oleh caleg-caleg yang tidak sesuai dengan regulasi kampanye, mulai dari desainnya, ukurannya sampai pada titik/zona pemasangan APK.

Diakhir pembicaraan Oktavianus Malo, ia mengajak seluruh pimpinan partai politik yang berlaga sebagai peserta Pemilu ditahun 2019 untuk memberikan pelajaran politik yang baik kepada masyarakat demi demokrasi yang bermartabat dengan mengacu pada semboyan “Mengatasi Masalah Tampa Masalah.”

Selain itu Papy B. Njurumana,S.Th selaku Koordinator Divisi Hubungan Penindakan Pelanggaran juga menjelaskan tugas utama Bawaslu, yaitu Pengawasan pelaksanaan tahapan pemilu dan larangan dalam pelaksanaan pemilu,

Pencegahan untuk sosialisasi peraturan dan larangan kampanye, pemetaan potensi kerawanan, supervisi dan koordinasi antar lembaga, peningkatan partisipasi masyarakat, Penindakan terhadap pelanggaran kampanye pemilu.

Kepala Kesbangpol Kabupaten Sumba Barat Sape Pua Manung, dihadapan pimpinan parpol juga mengatakan “Jika pimpinan parpol menemukan APK yang dipasang tidak sesuai regulasi baik itu desain maupun titik/zona pemasangan APK, agar ditertipkan secara intern sebelum Bawaslu bersama Pol PP turun tangan untuk menertibkan.”

Menanggapi hal yang disampaikan oleh Pimpinan Bawaslu dan Kepala Kesbangpol di atas mengenai pemasangan APK, Bulu Awang selaku Ketua Partai Berkarya meminta ketegasan Bawaslu agar APK yang bersifat Pribadi tidak dipasangkan pada tempat-tempat yang ditunjuk sesuai SK yang telah tetapkan oleh Pemda.

Beberapa kesepakatan bersama antara Pimpinan Bawaslu, Panwascam dan Pimpinan Parpol yang hadir dalam pertemuan itu adalah:

  1. Batas waktu penertiban APK secara intern yang dilakukan oleh caleg atau pimpinan parpol pada Hari Rabu 21 November 2018, setelah itu jika masih ada APK yang terpasang yang tidak sesuai dengan regulasi kampanye, maka Bawaslu bersama Pol PP akan melakukan penertiban;

  2. Menyampaikan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP) yang dikeluarkan oleh pihak kepolisian dan tembusan kepada Bawaslu dan KPU satu hari sebelum pelaksanaan kampanye;

  3. Pemasangan APK di lingkungan/halaman rumah orang lain yang bukan titik yang telah ditunjuk sesuai SK Pemda, harus mendapat izin tertulis dari pemilik halaman rumah;

  4. APK dan bendera partai politik yang dipasang di pahon kayu harus diturunkan;

  5. APK tidak dipasang di tempat-tempat terlarang yaitu, (Lingkungan tempat beribadah termasuk termasuk halaman, tempat pelayanan kesehatan, Fasilitas Pemerintah, Lembaga Pendidikan, dan Jalan protokol)

Dikesempatan terakhir, Ketua Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Yusti R. Karadji, S.Th, dihadapan pimpinan partai politik yang hadir dalam rapat itu, dengan tegas mengatakan, “Hasil kesepakatan bersama ini, harus di taati oleh Partai Politik baik yang hadir maupun yang tidak hadir dalam rapat persamaan persepsi ini.” (AG/SET/RN)

Komentar

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Berita Terbaru