oleh

Rentan Terjadi Pelanggaran Pemilu, Panwaslu Laboya Barat Gelar Sosialisasi Pengawasan

RADARNTT, Waikabubak – Dalam rangka menjalankan amanat Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan Umum serta mewujudkan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum (PERBAWASLU) nomor 28 tahun 2018 tentang pengawasan kampanye, Panwaslu Kecamatan Laboya Barat menggelar sosialisasi pengawasan pemilu pada pemilihan DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 (Selasa, 18 Desember 2019).

Kegiatan sosialisasi dihadiri oleh Camat Laboya Barat Daud Eda Bora, SH., Para kepala Desa se-Kecamatan Laboya Barat, PPL Desa se-kecamatan Laboya Barat, Tokoh Masyarakat, Tokoh Agama, Tokoh Perempuan, dan Tokoh Pemuda.

Selanjutnya kegiatan ini dibuka secara resmi oleh Camat Laboya Barat Daud Eda Bora, SH., dan dalam sambutannya, Daud E. Bora menghimbau kepada seluruh ASN, para kepala desa, Badan Permusyaratan Desa (BPD) serta aparat desa lainnya di lingkup kecamatan Laboya Barat, agar tidak terlibat/terjerumus dalam politik praktis.

“Saya selaku Camat Laboya Barat menghimbau kepada seluruh ASN, kepala desa dan aparat desa lainnya untuk menghindar dari politik paraktik, karena tugas ASN dan kepala desa serta aparat desa lainnya, untuk melayani masyarakat,” himbaunya.

Acara sosialisasi ini bertujuan untuk mengembangkan pengawasan pemilu partisipatif di masyarakat.

Ketua Panwaslu Kecamatan Laboya Barat, Lukas L. Hodi, S.Th., saat menyampaikan materi tentang Penindakan Pelanggaran pemilu mengatakan bahwa untuk terhindar dari pelanggaran pemilu, sebelumnya harus melakukan pencegahan jika ada hal-hal yang mencurigakan terjadinya sebuah pelanggaran.

“Untuk menghindari dari pelanggaran pemilu, pengawas pemilu yang ada ditingkat desa terlebih dahulu harus melakukan pencegahan jika ada hal-hal yang mencurikan terjadinya sebuah pelanggaran pemilu,” tandasnya

Sementara itu Pieter Roge, SH., selaku kordiv PHL menyampaikan materi tentang larangan dalam kampanye pemilu. Beberapa larangan dalam kampanye pemilu yang dipaparkan berdasarkan Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan umum yaitu, pertama, pelaksana tim kampanye dan peserta kampanye dilarang mempersoalkan dasar negara, Pembukaan Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia;
Kedua, Pelaksana/Tim Kampanye dilarang melibatkan ASN, TNI, POLRI, kepala Desa, Aparat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa.

Materi ketiga tentang tugas, wewenang dan kewajiban Pengawas pemilu, disampaikan oleh Antonius Gallu,S.Pd., selaku Koordinator Divisi SDM dan Organisasi pada Panwaslu Kecamatan Laboya Barat.

Salah satu tugas, wewenang dan kewajiban pengawas pemilu berdasarkan UU nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu dan menurut Perbawaslu nomor 28 tahun 2018 tentang pengawasan kampanye, yang disampaikan oleh Kordiv SDM dan Organisasi itu adalah:
Pertama, Pengawas Pemilu bertugas untuk mengawasi seluruh tahapan penyelenggara pemilu, mencegah terjadinya praktek politik uang, dan mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye;

Kedua, pengawas pemilu berwenang untuk menerima dan menyampaikan laporan tentang adanya dugaan pelanggaran pemilu dari tingkat paling bawah ke tingkat yang lebih tinggi;
dan ketiga, pengawas pemilu wajib menjalankan tugas dan wewenang secara adil.

Dalam kesempatan yang sama Antonius Gallu,S.Pd., dihadapan peserta sosialisasi dengan tegas mengatakan bahwa untuk melakukan pengawasan pemilu yang efektif dan bermartabat, pengawasan harus dimulai dari pribadi seseorang.

“Untuk melakukan pengawasan yang bermartabat, dan efektif, terlebih dahulu harus dimulai dari pribadi seseorang, sebagai pengawas pemilu harus mampu mengendalikan diri dari sebuah tekanan, harus mampu mengawasi pribadi sehingga kita bisa mampu mengawasi seluruh tahapan kampanye pemilu,” tegasnya

Di kesempatan terakhir, Antonius Gallu juga mengajak kepada seluruh peserta sosialisasi agar menjadi panutan dan menjadi corong untuk memberikan informasi kepada masyarakat.

“Kami selaku Panwaslu Kecamatan Laboya Barat mengajak kepada seluruh peserta sosialisasi yang hadir hari ini, agar menjadi corong untuk memberikan informasi kepada seluruh masyarakat disekitar kita, agar terhindar dari kegiatan-kegiatan kampanye yang dilarang oleh Undang-undang. Sebagai pengawas pemilu yang ada di tingkat desa, juga harus pastikan bahwa peserta kampanye yang hadir dalam sebuah kampanye adalah peserta yang telah memiliki hak pilih dan juga bukan ASN/kepala desa/aparat desa,” ulasnya. (TIM/RN)

Komentar