oleh

Bupati Sumba Barat Tolak Keputusan Gubernur NTT Terkait Tapal Batas Dengan SBD

Foto: Suasana Rapat Bersama Penyempurnaan peta tapal batas di Ruang Asisten II

RADARNTT, Waikabubak – Bupati Sumba Barat Drs. Agustinus Niga Dapawole menolak keputusan Gubernur NTT terkait tapal batas yang baru ditetapkan ulang Oleh Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat tertanggal 20 Juni 2019 di Desa Karang Indah. Hal ini diungkapkan Dapawole saat rapat bersama membahas penyempurnaan peta batas Sumba Barat dan Sumba Barat Daya (SBD) diruang rapat asisten pemerintah Setda Provinsi NTT (Kamis, 22/08/2019).

Rapat bersama tentang penyempurnaan peta batas Sumba Barat dan SBD di segmen selatan dipimpin oleh asisten II perekonomian dan pembangunan Setda Provinsi NTT Ir. Semuell Rebo sebagai representasi Pemerintah Provinsi NTT. Semuell menyatakan bahwa maksud diselenggarakan rapat untuk menyempurnakan peta batas kedua kabupaten tersebut.

Peta batas yang disempurnakan adalah peta sesuai keputusan Gubernur NTT (20/06/2019) di Desa Karang Indah, SBD. Dimana menurut Pemerintah Provinsi NTT melalui asisten II tersebut, bahwa peta tersebut sudah melalui tahap pembahasan oleh Pemerintah Provinsi NTT bersama pemerintah pusat pada Tanggal 04 Juli 2019.

Dilansir dari siaran pers Humas Protokol Sumba Barat, Kepala Badan Pengelola Perbatasan Provinsi NTT Linus Lusi,S.Pd,M.Pd menegaskan bahwa hasil pembahasan bersama pemerintah pusat tersebut telah dilakukan kajian dan penelusuran garis batas pada sub segmen selatan. Kajian tersebut ditinjau dari aspek kependudukan dan penggunaan lahan serta memperhatikan titik batas sesuai keputusan Gubernur NTT di Desa Karang Indah (20/06/2019).

Dalam kesempatan tersebut Bupati Sumba Barat Agustinus Niga Dapawole menolak dengan tegas peta yang hendak disempurnakan karena tapal batas tersebut belum sesuai dengan kesepakatan awal dan tidak sesuai dengan UU No. 16 Tahun 2007 tentang pembentukan Kabupaten SBD. Dapawole berkeyakinan bahwa alasan menolak didasarkan pada bukti pembayaran pajak bumi dan bangunan.

Ketika ditemui, Kepala Bagian Tata Pemerintahan pada setda Sumba Barat Vitalis Maja,S.Ip mengatakan bahwa Pemda Sumba Barat tetap pada prinsip yaitu pada keputusan awal. Keputusan yang dimaksudkan yaitu pada (27/02/2019) telah melahirkan keputusan termaktub dalam berita acara yang telah ditandatangani kedua belah pihak. Isi berita acara tersebut menegaskan bahwa tapal batas di subsegmen selatan antara Sumba Barat dan SBD ada di Kali Pola Pare dan Desa Karang Indah berserta asetnya diserahkan ke Sumba Barat.

Lanjutnya, pada (10/06/2019) di Labuan Bajo diadakan penandatanganan peta titik koordinat sesuai keputusan dalam beritas acara disaksikan seluruh Wali Kota/Bupati se Nusa Tenggara Timur. Peta tersebut sudah diserahkan kepada pihak Sumba Barat.

“Tapi, ketika Pak Viktor berkunjung ke Desa Karang Indah tanggal 20 Juni 2019 keputusannya berbeda lagi dimana tapal batas tersebut tidak lagi ada di Kali Pola Pare,” tandas Vitalis.

Vitalis menegaskan bahwa Pemda Sumba Barat Menilai keputusan tersebut tidak konsisten dan tidak berdasarkan pada bukti. Lanjut Vitalis, Pemda Sumba Barat dengan tegas menginginkan agar berjalan sesuai bukti dan tapal batas tersebut agar tetap berada di Kali Pola Pare, terkait Warga Desa Karang Indah yang memilih tinggal di SBD tidak dipersoalkan.

Kepala Desa Wetana, Petrus Raga Umma kepada Radar NTT mengakui bahwa tanah yang digarap oleh warga Desa Karang Indah merupakan wilayah Desa Wetana, warga Desa Karang Indah merupakan pendatang. Secara administrasi warga Desa Karang Indah dalam urusan penerbitan sertifikat dan pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan dilakukan melalui Sumba Barat.

Petrus berharap agar pemerintah provinsi segera menyelesaikan masalaah tapal batas ini dengan mengacu pada peta titik koordinat yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri bahwa batasnya berada di Kali Pola Pare. Petrus beralasan keputusan Gubernur yang ubah pada 20 Juni 2019 meresahkan masyarakat dan berpotensi menimbulkan konflik horizontal antar masyarakat. Dengan menetapkan tapal batas sesuai keputusan Kemendagri menjamin keamanan masyarakat di perbatasan.

Untuk diketahui hadir dalam rapat bersama ini, Bupati Sumba Barat Daya Markus Dairo Talu, SH, Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sumba Barat Sape Pua Manung, S. Sos, Kepala Bagian Tata Pemerintahan pada Setda Sumba Barat Vitalitas Maja, S. Ip, Kepala Bagian Tata Pemerintahan pada Setda Sumba Barat Daya Umbu Remu Samapaty, S. Sos, Kepala Bagian Humas dan Protokol pada Setda Sumba Barat Ridho Dj. Samani, SKM, MSc, Camat Laboya Barat, Kepala Desa Weetana, Kasubag Kecamatan dan Kelurahan pada Setda Sumba Barat Daya Oktavianus Lede, S. IP, Kasubag Pemerintahan Umum dan Kasubag Humas dan Dokumentasi pada Setda Sumba Barat. (NATHANBULANG/SET/R-N)

Komentar

Jangan Lewatkan