oleh

Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Lakukan Kunker Ke Sumba Barat

RADARNTT, Waikabubak – Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Nusa Tenggara Timur Ignasius Djani, S.Ip melakukan kunjungan kerja atau kunker di Kabupaten Sumba Barat (Rabu, 27/03/2019).

Dalam kegiatan tersebut, Kepala Sekretariat Provinsi NTT didampingi staf Bawaslu Provinsi diterima oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Yusti Rambu Karadji, S.Th., dan Koordinator Sekretariat Bawaslu Sumba Barat Maximilianus A. Magang, ST.

Di sela sela kunjungan Ignasius Djani, S.Ip menjelaskan, tugas dan wewenang sekretariat bawaslu kab/kota serta sekretariat panwaslu kecamatan.

Ada 3 hal pokok yang disampaikan oleh Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi NTT, yaitu:

1. Kelembagaan Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kab/Kota merupakan lembaga vertikal, Bawaslu Lembaga bukan lembaga Otonom serta pengelolaan anggaran bermuara secara nasional.
2. Bawaslu merupakan lembaga vertikal
3. Struktur Kelembagaan Bawaslu terdiri dari unsur komisioner dan unsur kesektariatan

Disampaikannya juga bahwa “unsur komisioner dan unsur sekretariat memiliki fungsi dan wewenang yang berbeda tetapi ada keterkaitan antara kedua unsur itu.” 

Lebih lanjut Ignasius Djani, S.Ip menekankan, “Antara Komisioner dan Sekretariat tidak mempunyai sistem komando, melainkan sistem koordinasi yang ada, yang mempunyai sistem komando hanyalah yang memiliki tugas yang sama.”

Dikatakan pula batasan tugas dan fungsi SDM Bawaslu. SDM Pengawas Pemilu merupakan ranah Komisioner Kordiv SDM, sedangkan SDM pendukung sekretariat merupakan ranah kepala sekretariat, komisioner tidak bisa memerintah kepala sekretariat dan sebaliknya.

Diakhir penyampaian Ignasius Djani, menyinggung masa kerja panwaslu dan sekretariat panwaslu kecamatan. “Jika Pemilu 17 April nanti tidak ada sengketa mengenai hasil penghitungan suara, maka masa kerjanya sampai bulan Mei 2019 sesuai perintah undang-undang satu bulan setelah tahapan pemilu dilaksanakan. Tetapi jika terjadi sengketa hasil penghitungan suara, maka masa kerja panwaslu dan sekretariat kecamatan diperpanjang sampai bulan Juli 2019,” tegasnya. (AG/SET/RN)

Komentar

Jangan Lewatkan