oleh

Panwaslu Laboya Barat Perkuat Kapasitas Pengawasan Tahapan Pemilu Terhadap Panwaslu Desa

RADARNTT, Waikabubak – Dalam rangka menjalankan amanat Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum, maka Panwaslu Kecamatan Laboya Barat gelar rapat kerja teknis pengawasan tahapan pemilu bersama Panwaslu Desa se-Kecamatan Laboya Barat (Senin, 18 Maret 2019).

Kegiatan ini bertujuan untuk memperkuat serta pengembangan kapasitas pengawasan tahapan Pemilu terhadap Panwaslu Desa, karena pesta demokrasi akan segera dilaksanakan pada Tanggal 17 April mendatang.

Rapat kerja teknis ini dibuka secara resmi oleh Ketua Panwaslu Kecamatan Laboya Barat Lukas Lega Hodi, S.Th.
Dalam penyampaiannya, Ketua Panwaslu Kecamatan Laboya Barat membawa materi tentang Alur Penanganan Tindak Pidana Pemilihan Umum. Lukas mengatakan, “Jika ada hal yang mencurigakan adanya dugaan pelanggaran pemilu, panwaslu desa segera koordinasi dengan panwaslu kecamatan agar panwaslu kecamatan berkoordinasi dengan Bawaslu.

“Jika panwaslu desa menemukan hal-hal yang mencurigakan adanya dugaan pelanggaran pemilu di masyarakat, panwas desa segera berkoordinasi dengan kami (panwaslu kecamatan) agar bersama bawaslu untuk menindak jika ada yang melanggar, ” ucapnya.

Lukas juga menegaskan kepada panwaslu desa agar pengawasan proses tahapan pemilu oleh panwas desa betul-betul dijalankan dan dilaksanakan. “Pengawasan proses tahapan Pemilu harus betul-betul dijalankan oleh Panwas Desa, agar apa yang diharapkan bisa berjalan dengan baik,” tegasnya.

Penyampaian Antonius Gallu, S.Pd., selaku koordinator divisi Pencegahan dan Hubungan antar Lembaga (Kordiv PHL) saat membawa materi tentang Pencegahan dan Pengawasan Pemungutan dan Perhitungan Suara menekankan, “Panwaslu desa melakukan pengawasan melekat terhadap seluruh proses tahapan pemilu, baik itu tahap persiapan pemungutan suara, maupun pada saat pelaksanaan pemungutan suara bahkan sampai pada perhitungan suara di TPS.

“Panwaslu desa harus melakukan pengawasan melekat terhadap proses tahapan pemilu, baik itu proses persiapan pencoblosan, maupun saat pelaksanaan pencoblosan suara bahkan saat perhitungan suara, dengan tujuan agar seluruh proses tahapan Pemilu betul-betul dijalankan oleh penyelenggara sesuai regulasi yang ada,” tandasnya.

Lanjut Kordiv PHL itu, kesalahan teknis saat persiapan pencoblosan sampai pada saat pelaksanaan pencoblosan dan perhitungan suara di TPS akan berdampak sangat besar bagi penyelenggara, baik itu penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU dan jajaran maupun bagi Bawaslu dan jajarannya.

“Kesalahan teknis saat persiapan pencoblosan sampai pada saat pelaksanaan dan perhitungan suara di TPS, akan berdampak sangat besar bagi Penyelenggara Pemilu, baik itu KPU dan jajaran maupun Bawaslu dan jajarannya. Oleh karena itu, kami sangat membutuhkan pengawasan melekat terhadap seluruh proses tahapan pemilu,” imbuh Antonius.

Saat mengakhiri kegiatan Bimtek itu, Antonius Gallu mengatakan, “Kegiatan tahapan kampanye yang tengah dilaksanakan oleh peserta pemilu terus berjalan, karena itu panwas desa tetap melakukan pengawasan melekat terhadap proses tahapan kampanye peserta pemilu, agar kita memastikan tidak ada pelanggaran pemilu dalam tahap kampanye ini. (TIM/SET/RN)

Komentar