oleh

Warga Desa Wetana Tolak Keputusan Gubernur NTT Terkait Tapal Batas 

Foto: Masyarakat Desa Wetana Saat Beraudiensi Dengan Wakil Bupati Sumba Barat

RADARNTT, Waikabubak -Tapal batas Daerah Sumba Barat dengan Sumba Barat Daya yang berlokasi di Desa Karang Indah belum juga membuahkan hasil. Keputusan Gubernur NTT Viktor Bungtilu Laiskodat tentang penetapan titik tapal batas daerah Sumba Barat dengan Sumba Barat Daya menuai polemik di masyarakat Desa Wetana Kecamatan Laboya Barat, Kabupaten Sumba Barat.

Masyarakat Desa Wetana menilai sikap Gubernur NTT saat menetap titik lokasi tapal batas daerah antara Kabupaten Sumba Barat dengan Sumba Barat Daya yang berlokasi di Desa Karang Indah tidak berdasarkan hasil kesepakatan antara kedua Bupati serta tidak berdasarkan titik lokasi perbatasan yang telah ditunjuk oleh Kementerian Dalam Negeri.

Foto: Wakil Bupati Sumba Barat, Camat Laboya Barat, Tatapem Bersama Masyarakat Desa Wetana dan Gaura Pose Bersama Di Depan Kantor Desa Wetana

Dimana titik lokasi tapal batas sesuai hasil kesepakatan antara Bupati Sumba Barat dengan Sumba Barat Daya berada di Sungai Kali Pola Pare Desa Karang Indah. Namun, menurut warga Desa Wetana, Gubernur NTT saat melakukan peninjauan lokasi tapal batas itu, gubernur menunjuk dan menetapkan titik lokasi perbatasan yaitu PT. Mitra Niaga sebagai tapal batas daerah Sumba Barat dengan Sumba Barat Daya.

Sementara tapal batas yang telah di sepakati bersama oleh kedua bupati bersama tokoh masyarakat kedua daerah itu berada di Kali Pola Pare.

Keputusan Gubernur itulah yang membuat masyarakat Desa Wetana, Kecamatan Laboya Barat Kabupaten Sumba Barat, menolak keras sikap Gubernur NTT terhadap keputusannya karena saat menunjuk dan menetapkan tapal batas kedua daerah antara Sumba Barat dengan Sumba Barat Daya yang berlokasi di Desa Karang Indah tidak berdasarkan kesepakatan antara kedua Bupati pada Kamis 20 Juni 2019.

Menurut warga Desa Wetana, bahwa Gubernur NTT tidak konsisten terhadap pernyataannya yang disampaikan dihadapan masyarakat umum Kabupaten Sumba Barat, dimana Tanggal 11 Januari 2019 saat Gubernur NTT melakukan kunjungan kerja di PT. Mitra Niaga di Desa Wetana.

Menurut warga Desa Wetana, Gubernur NTT menyatakan bahwa Desa Karang Indah masuk dalam wilayah administrasi Kabupaten Sumba Barat.

Warga Desa Wetana juga menyampaikan kepada RADARNTT, bahwa sesuai kesepakatan yang tertuang dalam berita acara yang telah ditandatangani kedua bupati antara Bupati Sumba Barat dengan Bupati Sumba Barat Daya serta perwakilan tokoh masyarakat dari masing-masing Kabupaten, yang bertempat di Rumah Sakit Redambolo Tanggal 27 Februari 2019 yang dipimpin langsung oleh Gubernur NTT, dengan kesepakatan sebagai berikut:

Batas administrasi pada sub segmen Karang Indah dengan Wetana (bagian) Selatan sesuai Undang-undang nomor 16 Tahun 2007 tentang pembentukan Kabupaten Sumba Barat Daya di Provinsi NTT yaitu berada di Kali Pola Pare.

Namun, menurut warga saat gubernur melakukan peninjauan lokasi di Desa Karang Indah itu, gubernur mengambil sikap dan memutuskan bahwa Desa Karang Indah tetap berada dalam wilayah administrasi Kabupaten Sumba Barat Daya.

Keputusan Gubernur itu mendapat penolakan dan dibantah oleh warga Desa Wetana saat bertatap muka dengan Wakil Bupati Sumba Barat Marthen Ng. Toni, SP., pada Sabtu 13 Juli 2019 yang bertempat di Kantor Desa Wetana.

Menurut tokoh masyarakat Desa Wetana, akibat gubernur tidak konsisten dengan apa yang disampaikan saat gubernur melakukan kunker ke PT. Mitra Niaga beberapa bulan lalu, dimana gubernur mengatakan bahwa Desa Karang Indah itu akan masuk dalam wilayah administrasi Kabupaten Sumba Barat. Namun kenyataannya tidak sesuai dengan apa yang ucapkan oleh Gubernur Viktor.

Warga Desa Wetana juga menyesalkan dengan sikap Gubernur NTT, menurut warga pada saat gubernur menetapkan dan menunjuk titik tapal batas kedua wilayah yang bermasalah itu, hanya dihadiri oleh masyarakat kodi (masyarakat Desa Karang indah), sementara tokoh masyarakat Desa Wetana berada di Los Satu sejauh 2 Km.

Warga Wetana juga mengatakan bahwa gubernur tidak memberikan kesempatan kepada tokoh masyarakat Desa Wetana untuk menyampaikan pendapat saat berada di kantor Desa Karang Indah, gubernur hanya memberikan kesempatan kepada tokoh masyarakat Desa Karang Indah untuk menyampaikan pendapat tentang penetapan tata batas wilayah kedua daerah itu. Sehingga masyarakat Desa Wetana menilai Gubernur NTT tidak bersikap adil dan keputusannya sepihak serta tidak konsisten dengan apa yang disampaikan pada saat melakukan kunker di PT.Mitra Niaga.

Beberapa pernyataan sikap penolakan Warga Desa Wetana:
Pertama, meminta kepada Pemerintah Pusat (Kemendagri) agar Keputusan Gubernur NTT tentang titik tapal batas daerah ditinjau ulang.

Kedua, menetap Kali Pola Pare sebagai titik tapal batas kedua daerah antara Sumba Barat dengan Sumba Barat Daya sesuai UU Nomor 16 Tahun 2007 tentang pembentukan Kabupaten Sumba Barat Daya.

Ketiga, menetapkan tapal batas wilayah melalui upacara adat.

Di penghujung pertemuan saat bertatap muka dengan Wakil Bupati Sumba Barat Marthen Ng. Toni, SP., pada Sabtu 13 Juli 2019, Pati Kaba dengan B.B. Kadengara tokoh masyarakat Desa Wetana dengan tegas mengatakan, “Jika dalam beberapa waktu kedepan, pemerintah pusat juga belum meninjau ulang keputusan Gubernur NTT yang tidak sesuai dengan kesepakatan kedua Bupati, maka kami siap untuk membangun rumah di lahan yang masih kosong di Desa Karang Indah.” (ANTONIUS/SET/R-N)

Komentar

Jangan Lewatkan