oleh

Mengurai Ruang Sempadan Pantai Teluk Kupang

RADARNTT, Editorial – Wilayah sempadan pantai wajib dilindungi oleh pemerintah, namun kenyataannya tidak demikian di Teluk Kupang misalnya, banyak bertumbuh bangunan hotel dan restaurant di sepanjang pantai itu, yang sesuai ketentuan mestinya dilindungi untuk menjamin konservasi dan kelestarian lingkungan, akses publik ke pantai untuk kebutuhan rekreasi dan memenuhi kebutuhan wilayah tangkapan bagi nelayan.

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 51 Tahun 2016 tentang Batas Sempadan Pantai sebagai Peraturan Pelaksana dari Undang-Undang (UU) Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil yang telah diubah dengan UU Nomor 1 Tahun 2014 yang antara lain menyebutkan tidak boleh ada bangunan di ruang sempadan pantai, yaitu minimal 100 meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat.

Menurut ketentuan Undang-Undang, wilayah sempadan pantai hanya diperuntukan untuk dua hal yakni kawasan konservasi dan kepentingan publik.

WALHI NTT menilai masih marak terjadi pengkaplingan lahan di wilayah pesisir Teluk Kupang berdampak pada sulitnya akses masyarakat Kota Kupang ke wilayah pesisir serta wilayah kelola rakyat khususnya masyarakat nelayan yang tidak dapat diakses secara bebas.

Wilayah NTT yang kaya akan potensi laut tentunya perlu ditunjang dengan kebijakan pemerintah untuk menjaga pesisir secara baik. Kebijakan yang memastikan bahwa pesisir wajib dijaga kelestarian dan dapat diakses semua orang terutama nelayan.

Solusi bijak yang dapat ditempuh untuk mengatasi masalah sempadan pantai Teluk Kupang yang semakin mengkhawatirkan itu, bisa dilakukan melalui dua upaya oleh semua pemangku kepentingan.

Pertama; Pemerintah segera menghentikan pemberian izin penggunaan lahan di wilayah sempadan pantai dan melalukan revisi peraturan daerah tentang rencana tata ruang dan wilayah (RTRW) untuk mempertegas kembali fungsi dan pemanfaatan lahan di wilayah sempadan pantai sesuai ketentuaan peraturan perundang-undangan.

Kedua; Pemerintah memerintahkan pengusaha dan masyarakat yang telah memanfaatkan lahan di wilayah sempadan pantai agar membangun reklamasi pantai dengan jarak minimal 100 meter dari pantai ke laut guna memenuhi ketentuan minimal wilayah sempadan pantai.

Selanjutnya wilayah reklamasi itu ditata sebagai ruang terbuka hijau, taman rekreasi dan wilayah akses publik bagi nelayan. Pengelolaannya melibatkan rakyat secara partisipatif dengan mengedepankan keseimbangan tiga aspek utama yaitu sosial, ekonomi dan ekologi. (Suara Redaksi)

Komentar