oleh

Rekonsiliasi dan Konsolidasi Nasional

RADARNTT – MAHKAMAH Konstitusi (MK) Republik Indonesia memutuskan sengketa pilpres 2019, Kamis, (27/6/2019) petang. Isinya menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Majelis hakim MK menilai semua dalil pemohon tidak bisa dibuktikan.

Keputusan ini menimbulkan beragam reaksi. Kubu pemohon pasangan Prabowo-Sandi, di satu sisi menyatakan menerima namun merasa kecewa. Karena itu pihaknya akan berkonsultasi dengan tim kuasa hukum dan partai koalisi untuk mengambil langkah selanjutnya.

Pihak termohon dalam hal ini Komisi Pemilihan Umum (KPU), langsung tancap gas menggelar rapat pleno di Kantor KPU, Jalan Imam Bonjol, Jakarta, selepas sidang di MK. KPU segera menentukan jadwal dan agenda rapat pleno penetapan presiden dan wakil presiden terpilih.

Sedangkan pihak terkait, kubu Jokowi-Amin antusias menyambut baik putusan MK yang dinilai berjalan sesuai konstitusi dengan sangat demokratis, jujur, adil dan transparan.

Secara prosedural hukum, putusan MK bersifat final dan mengikat untuk dilaksanakan. Tak ada lagi upaya hukum lain di atasnya.

Proses panjang pemilu serentak baik pileg/pilpres, berjalan sekitar 10 bulan sejak pertengahan tahun 2018, yang menyedot pikiran, tenaga dan materi. Banyak kalangan menilai, pemilu 2019 menjadi yang paling melelahkan karena masa kampanye memakan waktu kurang lebih 8 bulan.

Selain melelahkan karena menyedot banyak energi, proses panjang ini pun tak luput dari isu yang menyesakkan ruang publik. Mulai dari hingar bingar jurkam di panggung kampanye, juga merebaknya isu politik identitas dan hoaks yang memadati ruang sosial media.

Tidak sedikit orang jadi korban. Ada juga penyebar hoaks yang berujung di jeruji besi. Masyarakat nyaris tergiring pada kebohongan dan pembodohan politik, hoaks dan isu politik identitas yang bergerak cepat, hitungan detik terakses di jagad maya.

Saling hujat dan fitnah pun tak terelakan. Narasi dan diksi dalam komunikasi terbuka di sosial media tidak terkendali ikut memanasi situasi. Terutama di kalangan menengah ke bawah, yang saling lempar hujat dan fitnah antar pendukung di sosial media. Banyak akun palsu diproduksi untuk menyebarkan isu miring.

Situasi ini berdampak pada ‘keterbelahan’ secara sosial dan emosional di masyarakat, karena beda pilihan politik. Kondisi ini diperparah oleh penggunaan narasi politik elit di media mengaduk-aduk perasaan massa pendukung.

Untuk menyudahi situasi tidak mengenakan ini, usai penetapan sengketa hasil Pilpres. Dalam kerangka visi membangun Indonesia yang satu-utuh, hal yang mendesak dilakukan yaitu rekonsiliasi dan konsolidasi nasional.

Rekosiliasi dibangun di atas kesamaan visi dan semangat persatuan Indonesia. Rekonsiliasi dilakukan untuk mendinginkan tensi politik yang sempat memanas. Rekonsiliasi bertujuan merajut kembali relasi dan memulihkan perasaan yang renggang karena polarisasi politik.

Rekonsiliasi dilakoni oleh para elite di tingkat nasional sebagai contoh sehingga dengan mudah ditidaklanjuti sampai ke daerah dan masyarakat akar rumput.

Pijakan utamanya adalah nasionalisme-persatuan Indonesia, spirit kebersamaan dan senasib-sepenanggungan. Dengan rekonsiliasi tercipta soliditas nasional, cinta tumpah darah Indonesia. Soliditas nasional memungkinkan untuk menpercepat pembangunan bangsa menuju masyarakat adil makmur.

Konsolidasi mempersatukan para pihak yang berbeda, namun memiliki kesamaan dalam hal tertentu. Konsolidasi untuk menyatukan potensi, membangun kekuatan hidup berbangsa dan bernegara.

Konsolidasi semakin strategis untuk menambah energi, menggelorakan spirit membangun bangsa dan negara untuk mewujudkan cita-cita masyarakat adil dan makmur. (Suara Redaksi)

Komentar