oleh

Covid-19 dan Dilema WFH

Dalam rangka memutus mata rantai penularan corona virus disease 2019 atau Covid-19 berbagai upaya dilakukan pemerintah sesuai protokol kesehatan yang ditetapkan badan kesehatan dunia WHO untuk situasi pandemi saat ini, seperti: work from home (WFH), social distancing dan physical distancing atau menjaga jarak sosial dan jarak fisik, belajar dari rumah, pakai masker, mencuci tangan dan seterusnya.

Indonesia sudah menerapkan protokol ini sejak awal Maret 2020 hingga saat ini, dan bahkan sejumlah daerah sudah ditingkatkan ke skala yang lebih besar yang disebut pembatasan sosial berskala besar (PSBB) seperti di Jawa dan Bali.

Upaya sadar ini juga mulai memunculkan kesadaran baru bahwa tak jarang terjadi salah kaprah terutama terkait WFH, ada banyak kasus yang terjadi orang menganggap WFH sebagai liburan sehingga sama sekali tidak melakukan aktivitas kerja-kerja untuk menjalankan tugas pokok dan fungsinya terutama bagi pekerja sektor formal di pemerintahan.

Ada kasus ASN merasa WFH seperti liburan bahkan bepergian keluar daerah yang kemudian diketahui atasannya sehingga mendapat sanksi, hal ini bisa diakibatkan oleh orang yang bersangkutan tidak tahu apa yang dikerjakan di rumah sesuai tugasnya karena tidak ada panduan dan arahan yang jelas dari atasan.

Kondisi ini terjadi di hampir semua level kerja pemerintahan dan sangat berdampak terhadap kinerja pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan, maka kebijakan WFH perlu diikuti dengan protap atau protokol kerja yang terukur dan sistematis sehingga roda pelayanan tetap berjalan dan terkontrol secara ketat sesuai protokol kesehatan.

Sehingga ada bagian tugas dan pekerjaan yang didelegasikan untuk dikerjakan di rumah dan ada yang tetap dikerjakan di kantor dengan memperhatikan protokol Covid-19, seperti jaga jarak fisik, menggunakan masker, handsanitizer, cuci tangan, dan lain-lain.

Sama halnya bagi para pekerja informal yang mayoritas tidak bisa bekerja dari rumah, seperti: buruh, petani, nelayan, PKL dan lain-lain juga tetap melakukan pekerjaan dengan menerapkan protokol kesehatan secara baik. Maka roda ekonomi akan kembali bergerak untuk memenuhi kebutuhan pokok maupun untuk pemulihan ekonomi jangka panjang.

Dengan kembali beraktivitas sembari menerapkan protokol Covid-19 secara konsisten, kita memulai kehidupan baru dalam kewaspadaan tinggi terhadap virus. Namun, hal ini bisa terwujud bila ada kesadaran kolektif untuk tertib dan mematuhi protokol kesehatan dan membudayakan pola hidup bersih dan sehat.

Di tengah situasi yang serba dilematis, karena tuntutan kebutuhan kerja yang wajib di tengah pandemi yang tak tahu kapan berujung dan mengancam kehidupan, maka pemerintah perlu memberikan arahan dan jaminan bagi semua pihak baik pekerja formal maupun informal. Kejelasan dan ketegasan sangat dibutuhkan agar memberikan rambu-rambu dalam lalulintas kerja yang memenuhi rasa aman dan nyaman bagi pekerja.

Dengan demikian, kita dapat mengendalikan virus sambil mengendalikan diri dalam kerja keseharian dengan tingkat kewaspadaan tinggi, karena sampai saat ini masih terjadi kasus penularan baru yang tren nasional masih cukup tinggi di angka 900-an kasus per hari, meskipun pasien sembuh juga meningkat 5000-an dan meninggal dunia di angka 1000 lebih.

Untuk itu, setiap lingkup dan unit kerja dapat membuat protokol yang mengacu pada protokol kesehatan seperti protokol kerja, protokol sekolah, protokol beribadah, protokol moda transportasi darat, laut dan udara.

Sehingga rencana pelonggaran PSBB atau wacana ‘new normal’ berdamai dengan Covid-19 bisa dilakukan dengan didahului persiapan kondisi yang matang, edukasi yang benar tentang duduk masalah agar masyarakat sadar untuk melakukan secara konsisten.

Komentar

Jangan Lewatkan