oleh

Pilkada dan Protokol Kesehatan

PEMERINTAH kukuh pada keputusan pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak tahun 2020 tetap dilaksanakan di seluruh Indonesia dalam situasi pandemi Covid-19 yang semakin meningkat jumlah kasus positif. Keputusan yang mengundang pro dan kontra di masyarakat, karena dari aspek politik sampai kesehatan perlu dibahas demi bisa melangsungkan hajatan pesta rakyat tersebut.

Sejauh ini, pemerintah pusat melalui Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah mengeluarkan Peraturan KPU (PKPU) nomor 13 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pilkada Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Nonalam Covid-19. Tentunya ini mengundang kekuatiran akan timbulnya klaster baru pada lokasi interaksi kampanye maupun pemungutan suara pada 9 Desember 2020.

Pandangan terkait protokol kesehatan di tengah proses Pilkada tahun 2020 yang termuat dalam PKPU nomor 13 tahun 2020, sejauh ini perlu dilihat secara keseluruhan sesuai kondisi di lapangan. Ada beberapa hal yang musti dilihat mengingat kondisi kejadian transmisi lokal sudah cukup masif terjadi terkhususnya pada daerah zona merah. Sampai saat ini dari 9 daerah Pilkada di provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), hanya 2 daerah (Sabu Raijua dan Belu) yang belum terpapar Covid-19, sedangkan 7 daerah sudah terpapar.

Kegiatan tracing dalam PE (Penyelidikan Epidemiologi) dan Pemeriksaan Deteksi Dini menjadi penentu tidak terjadinya penularan Covid-19 di tengah perhelatan Pilkada. Data yang diolah, dianalisa dan yang telah disajikan harus terus menerus dilakukan mulai dari proses kampanye hingga pemungutan suara di TPS pada 9 Desember 2020. Selain itu, data ini juga dirasa perlu dibuka kepada tim pasangan calon (Paslon) yang akan melakukan perhelatan kampanye di lapangan.

Mengapa demikian, karena di setiap daerah yang tinggi angka kontak erat (suspect) dengan pasien positif wajib direkomendasikan oleh petugas kesehatan untuk tidak mengikuti proses kampanye yang digelar di daerahnya. Begitupula tim sukses yang masuk dalam kategori suspect Covid-19 di daerah Pilkada.

Jika dimungkinkan tetap dilaksanakan sekalipun masuk dalam daftar suspect dan lainnya, maka petugas tenaga kesehatan (Nakes) harus menjamin dengan pemeriksaan dini lewat rapid atau swab supaya bisa diketahui kondisi tubuh orang yang bersangkutan tidak terkontaminasi Covid-19.

Meskipun transparansi data hasil penelusuran dan pemeriksaan sangat tertutup, tetapi untuk menjamin tidak terjadi penularan maka perlu ada kerja sama dan saling koordinasi antara penyelenggara, Nakes, tim paslon dan semua pihak terkait.

Setiap orang yang sudah di-tracing telah diperiksa secara dini dan diminta melakukan karantina mandiri, namun di saat kampanye seperti ini dengan adanya asumsi sebagai “pestanya rakyat”, jangan sampai rakyat mabuk dan tidak kuasa menahan diri untuk berpartisipasi mendengar dan melihat secara langsung, seperti apa paslon, visi dan misinya. Jika ini terjadi, lalu apakah mereka dijamin tidak menyebarluaskan virus? Oleh karena itu, tuntutan untuk adanya kerja sama lintas stakeholder baik penyelenggara, tim paslon dan Satgas Covid-19 di 9 kabupaten Pilkada di provinsi NTT perlu ditingkatkan.

Pelaksanaan sesuai standar Covid-19 yang termuat dalam PKPU nomor 13 tahun 2020 pun dianggap masih kurang, sehingga perlu diatur standar ruangan atau tempat yang digunakan ketika melakukan kampanye. Dan melibatkan Nakes selama masa kampanye. Tim sukses harus berkoordinasi dengan Nakes di tingkat Puskesmas, selain KPU dan Bawaslu di daerah.

Nakes berperan dalam melakukan pemeriksaan suhu badan, pendataan, pemeriksaan dan pemantauan pelaksanaan sudah sesuai standar protokol atau belum. Meskipun ada aparat keamanan, panwas dan lainnya, tenaga kesehatan juga musti dilibatkan selama masa kampanye karena kita berharap semua dalam keadaan steril demi menghindari transmisi lokal dan kluster baru Covid-19.

Lebih idealnya, selama masa kampanye berlangsung tim sukses, Paslon dan masyarakat harus rutin diperiksa dua minggu sekali baik dengan rapid test maupun swab (untuk lebih akurat). Jika ini dilakukan tentu standar kampanye tatap muka juga bisa dilangsungkan tanpa kekuatiran penularan.

Jika tidak, maka optimalisasi kampanye bisa lewat media sosial atau platform digital yang ada. Digitalisasi di masa pandemi dirasa sudah masif semenjak Maret lalu, pola kampanye ini dimanfaatkan juga oleh Paslon yang bertanding di arena Pilkada.

Sekalipun daerah di NTT masih banyak yang belum dijangkau sinyal internet, namun ini patut dicoba. Kreativitas narasi lewat media mainstream radio dan media online/cetak juga dirasa optimal. Literasi media sosial (medsos) dalam kepentingan kampanye digital sesungguhnya tantangan sekaligus peluang yang musti didesain oleh setiap tim sukses. Supaya setiap konstituen bisa tertarik dan punya kemauan untuk menggunakan hak pilihnya pada 9 Desember 2020.

Selanjutnya, setiap penyelenggara pemilu baik KPPS dan Panwas bahkan Saksi yang direkomendasikan bertugas di hari pencoblosan 9 Desember 2020 harus dipastikan negatif Covid-19, begitu pula para konstituen.

Kenapa demikian? Jika konstituen atau penyelenggara Pilkada tersebut terlihat lebih banyak berkontribusi sebagai carrier Covid-19 (orang yang memiliki virus/penyakit didalam tubuhnya) lalu tidak mematuhi protokol kesehatan sewajarnya harus ditolak untuk melakukan pencoblosan.

Mekanisme pencoblosan juga wajib diatur ulang. Bilik suara, alat pencoblosan juga musti dipastikan steril dan memenuhi standar Covid-19, sehingga pemungutan suara berjalan baik dan tetap steril. Kalau bisa hal ini diatur dalam aturan turunan PKPU nomor 13 tahun 2020, karena hal pencoblosan suara di TPS tidak diatur secara spesifik dalam PKPU tersebut.

Nakes juga harus tetap dilibatkan dalam proses pencoblosan, supaya pemeriksaan dan pemantauan terhadap standar kesehatan sesuai protokol kesehatan.

Hasil tracing dari PE di wilayah zona merah di dalam standar yang berlaku, orang yang sekalipun adalah konstituen kalau bisa ketika masih dalam masa karantina mandiri maupun terpusat, wajib tidak diperbolehkan mengikuti pencoblosan karena bisa berdampak membawa sumber penyakit ke TPS.

Setiap orang yang kontak erat dengan pasien postif wajib diperiksa dua minggu sebelum perhelatan pencoblosan agar bisa diketahui perkembangan kondisi tubuh dan mendapatkan gambar klinis dirinya dari kontaminasi pasien positif.

Sekali lagi data tracing dalam PE musti menjadi acuan rekomendasi kelayakan konstituen, penyelenggara pemilu dan tim paslon bisa menjalankan pendidikan politik selama masa kampanye dan pencoblosan pada 9 Desember 2020.

Komentar

Jangan Lewatkan