oleh

Stop Kekerasan Terhadap Jurnalis

-EDITORIAL-163 Dilihat

Wartawan atau jurnalis juga manusia sering tak luput dari kekeliruan dan kesalahan. Tapi kesalahan bukan menjadi alasan untuk mendapat perlakuan kekerasan. Betapapun pelik masalah, harusnya diselesaikan tanpa kekerasan, karena kekerasan melanggar hak asasi manusia dan tidak dibenarkan di alam demokrasi.

Kebebasan pers sebagai salah satu pilar demokrasi. Pers hadir sejak awal sebagai sebuah sumber informasi yang mengutamakan kepentingan publik. Informasi yang disuguhkan pers dalam bentuk kerja jurnalistik ini menjadi pembanding kekuatan demokrasi lain, seperti lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Dengan kehadiran pers inilah kemudian publik mendapatkan tidak hanya informasi yang dapat dipercaya karena telah dijaring dalam proses di ruang redaksi, tetapi juga menjadi saluran ekspresi publik itu sendiri.

Dalam melaksanakan tugas jurnalistik, seorang wartawan/jurnalis selalu berpedoman pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.

Apabila ada kekeliruan atau kesalahan dalam hasil kerja jurnalistik maka pihak yang merasa dirugikan punya hak jawab dan hak koreksi, meminta kepada redaksi media yang memberitakan untuk melayani hak jawab atau hak koreksi. Namun, jika media tidak melayani hak jawab dan hak koreksi maka pihak yang merasa dirugikan bisa membuat pengaduan ke dewan pers.

Terkait soal hak jawab dan hak koreksi yang seharusnya dilakukan pihak yang merasa dicemarkan nama baiknya terhadap pemberitaan jurnalis, dan sering dipersoalkan pula berbagai kalangan adanya keengganan pihak pelapor melakukan hak jawab dan hak koreksi.

Padahal hak jawab dan hak koreksi memang diatur dalam pasal 5 Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999, Pers wajib melayani Hak Jawab dan Hak Koreksi.

Namun, sering terjadi pihak yang merasa dirugikan tidak menggunakan hak jawab dan hak koreksi tetapi membuat laporan polisi dengan delik pidana yang umumnya menggunakan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) sebagai dasar gugatan.

Bahkan sering terjadi tindakan kekerasan penganiayaan baik secara verbal maupun fisik yang menimbulkan korban jiwa di pihak jurnalis dalam menjalankan tugas jurnalistik di Indonesia.

Aliansi Jurnalis Independen (AJI) mencatat jumlah kasus kekerasan terhadap jurnalis yang terjadi sejak 1 Januari hingga 25 Desember 2021 mencapai 43 kasus. Jenis kekerasan paling banyak berupa teror dan intimidasi (9 kasus), disusul kekerasan fisik (7 kasus) dan pelarangan liputan (7 kasus).

AJI juga mencatat masih terjadi serangan digital sebanyak 5 kasus, ancaman 5 kasus dan penuntutan hukum, baik secara pidana maupun perdata, 4 kasus.

Dari sisi pelaku kekerasan, polisi menempati urutan pertama dengan 12 kasus, disusul orang tidak dikenal 10 kasus, aparat pemerintah 8 kasus, warga 4 kasus dan pekerja profesional 3 kasus. Adapun perusahaan, TNI, jaksa dan organisasi kemasyarakatan masing-masing 1 kasus.

Kondisi tersebut menggambarkan belum ada kesepahaman bersama terkait praktik jurnalistik berdasarkan UU Pers dan penerapan UU ITE, sehingga terkesan saling bertabrakan yang berdampak kriminalisasi terhadap pers.

Berdasarkan Nota Kesepahaman antara Polri dengan Dewan Pers, Nomor: 2/DP/MoU/II/2017 dan Nomor: B/15/II/2017 tentang Koordinasi Dalam Perlindungan Kemerdekaan Pers dan Penegakan Hukum Terkait Penyalahgunaan Profesi Wartawan, dirasa ke dua belah pihak wajib mengetahui dan menjalankan setiap poin yang sudah disepakati.

Nota Kesepahaman tersebut harus jadi pedoman bagi Polri dan Dewan Pers dalam berkoordinasi guna terwujudnya kemerdekaan pers dan penegakan hukum terkait penyalahgunaan profesi wartawan.

Nota Kesepahaman yang ditandatangani pada 9 Februari 2017 tersebut bertujuan untuk memberikan dan meningkatkan pemahaman kepada pihak Pers dan Polri untuk berkoordinasi dalam melindungi kemerdekaan pers dan penegakan hukum terkait penyalahgunaan profesi pers.

Dalam Nota Kesepahaman tersebut, jelas dinyatakan ada empat ruang lingkup atau poin utama yang harus diketahui dan dilaksanakan baik Polri maupun Dewan Pers dalam melaksanakan tugas masing-masing.

Poin-poin tersebut meliputi:

  1. Pertukaran data/informasi.
  2. Koordinasi di bidang perlindungan kemerdekaan pers.
  3. Koordinasi di bidang penegakan hukum terkait penyalahgunaan profesi wartawan.
  4. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia.

Pelaksanaan ke empat poin tersebut diatur lagi dalam Bab II Pasal 3. Supaya ada pengecualian-pengecualian yang tidak menghambat jalannya Tupoksi masing-masing.

Nota Kesepahaman ini dipelajari dan dilaksanakan untuk kelancaran pelaksanaan tugas, baik dari Pers maupun Polri.

Diharapkan kerja sama dan kesepakatan ini akan membantu pelaksanaan tugas masing-masing ke depan agar lebih profesional dan proporsional. Untuk lebih lengkapnya tentang isi Nota Kesepahaman tersebut bisa di akses di https://dewanpers.or.id.

Ketua Dewan Pers Mohammad Nuh pernah mengatakan agar kekerasan terhadap jurnalis, dalam bentuk apa pun, mesti dihentikan. Jika tidak, publik akan kehilangan institusi yang membantu mengawasi jalannya pembangunan oleh pengelola negara, sekaligus sumber informasi terpercaya.

“Gampangnya, siapapun yang melakukan kekerasan itu, stop! ” tegas Ketua Dewan Pers.

Komentar

Jangan Lewatkan