oleh

Gubernur Ambil Langkah Darurat Selamatkan Bank NTT

RADARNTT, Kupang – Berakhirnya masa tugas Dewan Komisaris dan Direksi Bank NTT pada 31 Desember 2017, Gubernur NTT Frans Lebu Raya mengambil langkah darurat keputusan memperpanjang masa tugas Komisaris Utama, Plt. Direktur Utama, Direktur Pemasaran Kredit dan Direktur Kepatuhan.

Keputusan ini merupakan langkah berani demi menyelamatkan operasional Bank NTT agar tetap berjalan melayani masyarakat daerah ini, demikian kata Komisaris Utama Fransiskus Salem, SH kepada awak media, Rabu (3/1/2018) dalam konferensi pers di lantai empat kantor pusat Bank NTT.

“Sesuai ketentuan UU Perseroaan Terbatas, khususnya PT yang menghimpun dan mengelola keuangan masyarakat, tidak boleh ada kekosongan posisi dan sekurang-kurangnya ada dua orang baik di Direktur Kepatuhan dan Operasional maupun Komisaris”, kata Mantan Sekda NTT.

Frans Salem menjelaskan, dengan berakhirnya masa tugas Dewan Komisaris dan Direksi per 31 Desember 2017, Gubernur sebagai pemegang saham pengendali bersama empat Bupati/Walikota telah mengambil langkah penyelamatan memperpanjang masa tugas komisaris utama, Plt. Direktur utama, direktur pemasaran dan direktur kepatuhan.

“Gubernur NTT bersama empat Bupati/Walikota, yaitu Kupang, Sikka, Sumba Timur dan Kota Kupang. Sudah mencapai 56 persen pemegang saham yang menyetujui perpanjangan masa jabatan Plt. Dirut, Eduardus Bria Seran untuk membantu Direktur Pemasaran Kredit yang juga diangkat sebagai Plt. Direktur Kepatuhan,” imbuh Frans Salem.

Sikap ini diambil karena hasil kerja KRN (Komite Renumerasi dan Nominasi) dan hasil RUPS (Rapat Umum Pemegang Saham) Luar Biasa yang dilakukan dua kali di Labuanbajo dan Maumere tahun 2017 silam, masih dalam proses di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Pusat. OJK belum melakukan fit and proper test calon komisaris dan calon direksi, sehingga belum ada komisaris dan direksi definitif.

Frans Salem menegaskan, keputusan Gubernur ini sangat berani dan beresiko, tapi harus mengambil keputusan karena tidak mengambil keputusan justru lebih salah. “Tidak boleh ada kekosongan jabatan, sehingga keputusan ini bersifat sementara sampai ada hasil fit and proper test calon komisaris dan direksi, kita berharap dalam waktu dekat sudah ada hasil dari OJK”, tegas Mantan Kadis Sosial NTT.

Menurut Dosen Fakultas Ekonomi Unika Widya Mandira Kupang, Stanislaus Man, belum kunjung diprosesnya komisaris dan direksi hasil RUPS tahun lalu, mengindikasikan ada permasalahan dari penetapan komisaris dan direksi tersebut sesuai standar penilaian OJK.

Stanis Man juga mengatakan, mestinya perlu melakukan RUPS luar biasa untuk memecahkan masalah tersebut ketimbang pemegang saham langsung memperpanjang komisaris dan direksi yang bermasalah karena habis masa tugas.

“Langkah seperti ini bukannya memecahkan masalah tapi menambah masalah, sebaiknya keputusan seperti itu diambil melalui RUPS. Apalagi kalau pemegang saham lain tidak sepakat, walaupun yang lain itu pemegang saham minoritas. Karena dampaknya sangat besar terkait keberlangsungan manajemen Bank NTT ke depan, tandas Ketua Prodi Pasca Sarjana Magister Managemen Unika Widya Mandira Kupang. (Yolf/RN)

Komentar