oleh

Pinjam 900 Miliar ke Bank NTT, Begini Pendapat OJK

RADARNTT, Kupang — Upaya mempercepat penuntasan pembangunan infrastruktur Jalan Provinsi, Pemerintah Provinsi NTT berniat mengajukan pinjaman daerah senilai Rp 900 Miliar ke Bank NTT. Rencana mulia tersebut mendapat tanggapan serius pihak Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Kepala OJK Provinsi NTT, Robert Sianipar mengatakan, ada ketentuan batas maksimum pemberian kredit (BMPK) yang harus dicermati oleh pihak pemberi pinjaman, dengan mempertimbangkan resiko dan prinsip kehati-hatian.

“Ketentuannya, presentase kepada pihak terkait (individu) itu 10% dari total modal Bank. Kalau BUMN 30%, kalau pihak tidak terkait (individu) 25%, kalau pihak terkait (kelompok) 25%,” jelasnya.

Kata Robert, posisi modal Bank NTT sampai dengan Oktober 2019 sebesar Rp1,8 Triliun. Dan pemegang saham Bank NTT ada di 22 kabupaten/kota, ditambah 1 (satu) provinsi. Dimana memiliki saham lebih dari 10 %. Sementara OJK mencatat Pemprov NTT memiliki saham sebesar 30,6 %.

“Jadi jelas ini masuk dalam pihak terkait. Jadi pinjamannya sesuai ketentuan maksimal 10 % dari modal Bank yaitu sebesar Rp 180 Miliar,” jelas Robert, dalam Rapat Komisi III DPRD Provinsi NTT, Rabu, (20/11/2019)

Menurut dia, untuk pengecualian, Bank NTT harus meminta masukan dari otoritas instansi, seperti Kementerian Keuangan, Kemendagri dan KPK. Pasalnya, dalam pemberitaan media, penyaluran kredit pemerintah daerah telah terjadi beberapa penyimpangan. Sehingga Kemendagri menyarankan agar hal ini bisa ditunda dan diperbaiki.

“Bank NTT harus memastikan. Kalau jaminannya pemerintah ada kriterianya. Kalau pakai angunan ada juga kriterianya. Tolong pengecualian itu menjadi perhatian Bank NTT. Kita tidak bisa memasukkan itu ke dalam pengecualian. Sementara kalau jumlahnya sudah dikeluarkan dan melebihi 10%, itu berarti Bank NTT masuk kategori melanggar BMPK. Artinya melanggar prinsip prudential banking atau prinsip kehati-hatian,” jelasnya.

Terkait rencana pinjaman Rp 900 Miliar, Direktur Utama Bank NTT, Izhak Eduard Rihi, pada kesepakatan itu mengatakan secara institusi pihaknya sudah berkoordinasi dengan gubernur dan dalam proses diskusi ini menurut petunjuk teknis harus ada persetujuan DPRD.

Izhak juga membeberkan bahwa proyek ini pada tahun 2020 baru akan mulai jalan, sehingga 2019 ini pihaknya akan merapikan semua persyaratan jika sudah disetujui DPRD.

“Proyek ini 2020 baru kita akan mulai jalan, sehingga 2019 ini kami rapikan semua kalau dewan sudah setujui, konsep surat kepada Menteri Keuangan itu sudah disiapkan oleh Bapak Gubernur,” bebernya

Menurutnya, gubernur sudah menyampaikan kepadanya bahwa apabila telah disetujui dan mendapat surat dukungan dari DPRD, maka prosesnya akan lebih cepat.

“Beliau sudah menyampaikan ke saya tinggal kalau dewan setujui, contoh lembata saja sudah asistensi sampai ke menteri keuangan, propinsi juga tinggal surat dukungan dari dewan itu yang bisa membuat ini semua lebih cepat,” bebernya.

Izhak menambahkan bahwa dari beberapa diskusi dengan gubernur, secara petunjuk teknis presiden juga sudah tahu rencana-rencana seperti ini untuk menjadikan daerah ini lebih baik.

Oleh karena itu, lanjutnya, pihak Bank NTT berani menyatakan ini karena sudah didiskusikan dengan pemerintah dan gubernur, sehingga kalau dewan menyetujui ini maka tahun 2020 proses bisa jalan.

“Semua detail poin kami sudah siap, semua item sudah disiapkan, sekarang sudah disiapkan roadmapnya dan saya wakil ketua bidang pembiayaan dan hal ini sudah cukup lama kita bicara di pengajuan teknis dan tinggal secara politis ini didukung dan saya yakin teman-teman pemerintah akan lebih cepat mengawal proses di Kementerian Keuangan dan Bank NTT,” lanjutnya

Selain itu, untuk opsi lain dalam menyiasati proses pinjaman, pihaknya akan lebih mendorong untuk melakukan pengecualian dari norma yang tertuang dalam peraturan OJK yakni dengan penjaminnya pemerintah pusat ataupun daerah termasuk jaminan giro dan lain sebagainya.

“Ini kita lemparkan agar pemerintah pusat dan pemerintah daerah serius juga, bagaimana ini dana yang besar ini bisa ditaruh di bank NTT. Nah ini kira-kira arah kebijakan kami kesana sebenarnya, Sehingga kalau ini menjadi perjuangan untuk cast colateral, ini luar biasa bagi kami, itukan kemenangan politik terbesar sejarah NTT disitu sebenarnya,” ungkapnya

Oleh karena itu, jelasnya, Bank NTT harus bisa menjawab tantangan OJK untuk menjadi Bank yang memberikan kontribusi kepada daerah dalam pembangunan daerah.

“Kami tetap mendorong opsi-opsi yang lain. Selain kebijakan seperti yang OJK sampaikan soal pinjaman normatif sebesar 10%. Ya kalau omong itu, ya tidak usah saja karena itu sudah jalan, tapi yang kita mau ada keistimewaan terhadap daerah ini,” tuturnya.

Menanggapi hal tersebut, Komisi III DPRD NTT menyatakan mendukung penuh pemerintah untuk percepatan insfrastruktur di Provinsi NTT. Namun, rencana pinjaman pemerintah Provinsi NTT sebesar Rp 900 Miliar melalui Bank NTT, harus sesuai dengan regulasi agar tidak berdampak hukum.

“Ide brilian ini kita setuju tapi yang pertama kita perlu persiapan, persiapan ini menyangkut regulasi, antar instansi atau pihak-pihak terkait,” ujar Ketua Komisi III DPRD NTT, Hugo Rehi Kalembu.

Komisi III pada dasarnya sangat mendukung sekali, cuma perlu persiapan karena proses persiapan Bank NTT terkesan buru-buru.

“Ide baik, pelaksanaannya kurang cermat kita lakukan, kendati setulus-tulusnya, akan berdampak hukum dan merugikan kita semua. Jadi kami juga sangat hati-hati mencermati secara baik proses ini,” ujarnya

Pada intinya, lanjutnya, berdasarkan pengamatan Komisi III DPRD NTT, semua kelengkapan terkait rencana pinjaman belum siap, baik dari pihak Bank NTT maupun pemerintah daerah.

“Kita amati semua persiapan dan syarat belum memenuhi, karena kalau sudah memenuhi syarat ya bisa saja kita setujui,” pungkasnya. (ND/RN)

Komentar