oleh

SWID NTT Sikapi Maraknya Investasi Ilegal

-Ekonomi-360 views

RADARNTT, Kupang – Menyikapi maraknya perkembangan investasi ilegal, Satuan Tugas Waspada Investasi Daerah (SWID) Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT) melakukan Rapat Koordinasi Semester I Tahun 2021 bertempat di Hotel Aston Kota Kupang, Selasa (22/6/2021).

Dalam rapat tersebut, terdapat beberapa isu yang dibahas diantaranya terkait dengan perkembangan investasi ilegal berupa pinjaman online ilegal, kegiatan cryptocurrency dan Asia Dinasty Sejahtera serta efektivitas penanganannya di Provinsi NTT.

Sebagai informasi, SWID Provinsi NTT dibentuk sebagai wadah koordinasi dalam penanganan tindak pelanggaran hukum dalam penghimpunan dana masyarakat dan pengelolaan investasi.

SWID Provinsi NTT beranggotakan sembilan instansi dengan Ketua dari OJK Provinsi NTT dengan anggotanya yang terdiri dari Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi NTT, Kejaksaan Tinggi Provinsi NTT, Kepolisian Daerah Provinsi NTT, Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi NTT, Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi NTT, Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi NTT, Dinas Koperasi, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi NTT dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi NTT.

“Berdasarkan data pengaduan konsumen di Provinsi NTT sejak tahun 2015, terdapat beberapa 5 (lima) entitas ilegal yang berkantor pusat di Provinsi NTT yang menjalankan kegiatan investasi ilegal, diantaranya “Mitra Tiara” di Larantuka, “Wein Grup” di Kupang, “Koperasi Amanda Permata” di Waingapu, “Komnaspan” di Sikka dan “Asia Dinasty Sejahtera” di Ende,” ujar Kepala OJK NTT, Robert Sianipar.

Robert menjelaskan bahwa faktor utama berkembangnya investasi ilegal ini di Provinsi NTT disebabkan masih rendahnya tingkat literasi masyarakat mengingat pelaksanaan edukasi dan sosialisasi belum sepenuhnya menjangkau seluruh wilayah dan lapisan masyarakat di Provinsi NTT.

“Hal ini ditambah dengan kondisi geografis dan akses terhadap informasi yang terjamin kebenarannya sangat terbatas, sehingga menjadi peluang bagi mudahnya pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab melakukan penawaran secara online melalui situs-situs web dan media sosial,” jelasnya.

Ke depannya, jelas Robert, untuk menjangkau dan mengefektifkan koordinasi SWID Provinsi NTT, terdapat usulan untuk memperluas keanggotaan dari yang saat ini hanya terdiri dari lembaga vertikal dan OPD setingkat provinsi.

“Sesuai usulan, keanggotaan akan diperluas dengan memasukan OPD pada tingkat Kabupaten/Kota agar koordinasi dapat dilakukan lebih efektif untuk menjangkau setiap Kabupaten/Kota di Provinsi NTT,” ujarnya.

Dalam kegiatan rapat koordinasi kali ini, hadir juga secara virtual beberapa OPD terkait setingkat Kabupaten/Kota se-Provinsi NTT. (DN/RN)

Komentar

Jangan Lewatkan