oleh

Wapres Ajak Masyarakat Bangkit dari Pendemi dan Siap Hadapi Tantangan Resesi

-Ekonomi-205 Dilihat

RADARNTT, Banjarbaru – Saat ini bangsa Indonesia tengah bersiap menyambut perayaan HUT Kemerdekaan ke-77 Republik Indonesia pada 17 Agustus mendatang. Memasuki bulan kemerdekaan ini, Wakil Presiden (Wapres) K.H. Ma’ruf Amin pun berpesan kepada segenap masyarakat Indonesia untuk membangkitkan kembali semangat pulih dari dampak pandemi Covid-19, termasuk semangat menghadapi ancaman resesi akibat ketidakpastian situasi ekonomi global.

“Kita memang dalam peringatan HUT Kemerdekaan ini membangkitkan kembali semangat. Seperti tadi saya katakan, (semangat) memulihkan akibat dari Covid-19, (dan) menghadapi kemungkinan terjadinya resesi di 2023,” ungkap Wapres saat memberikan keterangan pers usai meninjau Posyandu Kenanga di Jl. Gotong Royong RT 02 RW 04, Kelurahan Loktabat Selatan, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Kamis (11/8/2022).

Bahkan semangat tersebut, kata Wapres, bukan hanya untuk bangsa Indonesia tetapi juga seluruh bangsa di dunia.

“Bukan hanya untuk Indonesia tapi di seluruh dunia, yaitu kita membangun semangat untuk pulih lebih cepat dan bangkit lebih tangguh,” tegasnya.

Untuk itu, peringatan HUT Kemerdekaan ini, lanjut Wapres, harus menjadi momentum penting untuk memompa kesiapan bangsa Indonesia agar lebih tangguh khususnya dalam menghadapi tantangan resesi.

“17 Agustus ini menjadi momentum penting menghadapi keadaan [resesi], supaya masyarakat prepare (bersiap). Tidak takut kita, karena menurut perhitungan kita, kita mampu menghadapi [resesi] itu,” tuturnya.

Wapres pun meyakini bahwa pada dasarnya ekonomi Indonesia saat ini cukup bagus, sehingga kemungkinan tidak akan seperti negara-negara lain yang mengalami resesi hingga berdampak pada munculnya masalah politik dan krisis pangan.

“Kita sebenarnya telah prepare, ekonomi kita bagus. Karena itu di 2023 kita akan menstabilkan keadaan itu,” kata Wapres optimis.

Turut mendampingi Wapres pada konferensi pers ini, Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor.

Sebagai informasi, mengutip Surat Edaran Menteri Sekretaris Negara, tema Peringatan HUT ke-77 Kemerdekaan RI Tahun 2022 ini adalah “Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat”.

Bank Dunia menyebut resesi ekonomi global sudah di depan mata. Bahkan, Bank Dunia pesimis negara-negara di dunia bisa menghindari ancaman kemunduran roda ekonomi tersebut.

Dalam laporan Global Economic Prospect June 2022 (GEP), Bank Dunia menyebutkan tekanan inflasi yang begitu tinggi di banyak negara tak sejalan dengan pertumbuhan ekonomi. Lantas apa yang disebut dengan resesi global?

Direktur Center of Economic and Law Studies Bhima Yudhistira mengatakan resesi adalah kondisi saat pertumbuhan ekonomi pada suatu negara atau kawasan mengalami penurunan selama 2 kuartal atau lebih secara berturut-turut.

Ia mengatakan resesi global yang diperingatkan oleh Bank Dunia sebenarnya merujuk pada pertumbuhan ekonomi di negara maju seperti Amerika Serikat yang mengalami kontraksi pada kuartal pertama 2022. Kondisi itu diperkirakan akan berlanjut pada kuartal kedua 2022 akan berdampak pada ekonomi global.

“Sebenarnya bukan resesi global tetapi dikhawatirkan resesi yang yang terjadi di negara maju bisa berdampak terhadap perlambatan ekonomi secara global,” ujar Bhima kepada CNNIndonesia.com.

Bhima mengatakan resesi biasanya ditandai dengan melonjaknya tingkat pengangguran dan inflasi. Hal ini tentu saja akan memberikan tiga dampak terhadap masyarakat.

Pertama, resesi terutama yang dipicu kenaikan tingkat suku bunga di negara maju akan membuat nilai tukar mata uang di negara berkembang akan melemah. Pelemahan ini akan menyebabkan kenaikan biaya barang impor sehingga menyebabkan krisis biaya hidup.

“Jadi mau bicara pangan, mau bicara energi itu harganya mengalami lonjakan karena Indonesia dominasi impor yang sangat tinggi,” ujar Bhima.

Kedua, lapangan pekerjaan akan semakin terbatas karena perusahaan sedang tertekan dengan biaya produksi dan bunga utang yang lebih mahal karena suku bunga yang naik. Maka dari itu, perusahaan cenderung akan melakukan efisiensi dan membuat kesempatan kerja menjadi terbatas.

Ketiga, resesi akan membuat kebijakan moneter menjadi lebih ketat. Suku bunga yang naik akan membuat masyarakat terutama milenial akan kesulitan membeli rumah karena bunga Kredit Pemilikan Rumah (KPR) yang mahal.

Bhima mengatakan dampak resesi terhadap negara maju dan berkembang hampir sama. Perbedaan hanya pada jeda atau transisi waktu.

“Kenapa inflasi AS 8 persen, Indonesia inflasi baru 4 persen? Karena ada jeda pengiriman barang bisa 3 bulan. Kemudian keputusan perusahaan asing yang berkorelasi dengan perusahaan AS atau negara asalnya itu juga ada jeda,” ujar Bhima.

Sebab itu, Bhima mengatakan Indonesia perlu mengantisipasi resesi selama tiga bulan ke depan, terlebih jika nilai tukar rupiah terus mengalami pelemahan. Ia mengatakan saat ini Indonesia masih cukup aman dari ancaman resesi karena harga energi masih ditahan oleh pemerintah melalui subsidi.

Sementara itu, Ekonom Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (Indef) Tauhid Ahmad mengatakan suatu kondisi disebut resesi global ketika banyak negara mengalami penurunan ekonomi dalam dua kuartal lebih secara berturut.

Adapun penyebab resesi global adalah kenaikan harga komoditas dan energi yang berkepanjangan, terutama akibat perang Rusia-Ukraina. Sementara negara lain juga enggan melakukan ekspor demi menjaga pasokan dalam negeri.

Penyebab lainnya adalah The Fed yang akan fokus mengendalikan inflasi. Hal ini membuat The Fed diperkirakan akan menaikkan suku bunga hingga akhir tahun. Kenaikan suku bunga diperkirakan akan berimplikasi pada perputaran di pasar keuangan.

“Dolar akan semakin menguat dan banyak negara akan mengalami depresiasi, melemah, seperti halnya Indonesia,” ujar Tauhid.

Tauhid mengatakan dampak yang paling dirasakan masyarakat akibat resesi global adalah kenaikan harga komoditas. Resesi global juga akan berpengaruh pada ketersediaan tenaga kerja.

Saat The Fed menaikkan suku bunga maka likuiditas di perbankan akan semakin ketat. Kondisi ini akan membuat masyarakat sulit mendapatkan modal usaha dari perbankan sehingga biaya investasi dan modal kerja, maupun pengadaan bahan baku akan semakin mahal.

“Kalau investasi semakin mahal ya peluang terciptanya investasi baru akan semakin berat,” ujar Tauhid. (Kominfo/TIM/RN)

Komentar