oleh

Diduga Bersaksi Palsu di Sidang Praperadilan, 2 Orang Diciduk Penyidik Kejati NTT

-Hukrim-805 views

RADARNTT, Kupang – Diduga memberi keterangan palsu dalam sidang praperadilan Bupati Agustinus Ch Dula, terkait kasus dugaan korupsi jual beli tanah aset pemerintah daerah di Kerangan Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur (NTT).

Dua orang saksi berinisial ZD dan HF ditangkap Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) NTT di rumah pengacara, Antonius Ali di jalan Rantai Damai, Kelurahan Tuak Daun Merah (TDM), Kecamatan Oebobo, Kota Kupang, Kamis (11/2/2021) sore.

Kasipenkum Kejati NTT, Abdul Hakim mengatakan, keduanya ditetapkan jadi tersangka karena memberi keterangan palsu dalam sidang praperadilan Bupati Manggarai Barat Agustinus Ch Dula di PN Kupang, Kamis (11/2/2021).

Dikatakanya, dalam persidangan, kedua saksi memberikan keterangan yang tidak sesuai pemeriksaan sebelumnya. Sehingga penyidik menganggap adanya upaya menghalang-halangi proses hukum.

“Kasus sedang bergulir di PN Kupang karena ada praperadilan tetapi dalam sidang pemeriksaan saksi itu keduanya memberikan keterangan yang tidak sesuai pemeriksaan awal,” katanya.

Ia pun menegaskan, kalau ada indikasi keterlibatan pihak lain akan diproses sesuai aturan hukum yang berlaku.

Keduanya bakal dikenakan pasal 21-22 Undang-Undang Tipikor dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara.

Menanggapi ragam pertanyaan netizen mengenai kewenangan jaksa menahan saksi yang memberi keterangan dalam persidangan, Advokat PERADI, Elias Sumardi Dabur menjelaskan bahwa dalam Pasal 174 KUHAP mengatur apabila keterangan saksi di sidang DISANGKA Palsu, hakim Ketua sidang memperingatkan dengan sungguh-sungguh kepadanya supaya memberikan keterangan yang sebenar-benarnya dan mengemukakan ancaman pidana yang dapat dikenakan kepadanya apabila ia tetap memberikan keterangan palsu.

Kemudian, lanjut Dabur, apabila saksi tetap pada keteranganya itu, HAKIM Ketua sidang karena jabatannya atau atas PERMINTAAN PENUNTUT UMUM atau TERDAKWA dapat memberikan perintah supaya saksi itu DITAHAN untuk selanjutnya DITUNTUT perkara dengan dakwaan sumpah palsu.

“Persoalan keterangan palsu dikenal juga dalam UU TIPIKOR, Pasal 22 Jo. Pasal 35 UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Korupsi, sebagaimana telah diubah oleh UU No. 20/2001,” kata Sumardi Dabur. (TIM/RN)

Komentar

Jangan Lewatkan