oleh

Dirkrimsus Polda NTT Terbit SP2HP Kasus Korupsi Awololong, Berkas Perkara Tiga Tersangka Status P19

-Hukrim-651 views

RADARNTT, Kupang – Direktorat Reserse Kriminal Khusus Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur (Ditreskrimsus Polda NTT) kembali menerbitkan Surat Perkembangan Pemberitahuan Hasil Penyidikan (SP2HP) Nomor: SP2HP/65/VI/RES.3.3/2021/Ditreskrimsus terkait kasus korupsi pekerjaan pembangunan jeti apung dan kolam renang berserta fasilitas lain di Pulau Siput Awololong pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2018 dan 2019 dengan nilai kerugian negara mencapai Rp1.4 miliar.

Dalam SP2HP dijelaskan bahwa, berkas perkara ketiga tersangka kasus tersebut yaitu Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Silvester Samun, SH, Kuasai Direktur PT Bahana Krida Nusantara sebagai Kontraktor Pelaksana, Abraham Yehezkibel Tsazaro L, SE, Konsultan Perencana, Konsultan Pengawas, dan membantu dalam melaksanakan pekerjaan, Middo Arianto Boru, ST, telah dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi NTT, dan dikembalikan ke penyidik pada tanggal 27 Mei 2021 untuk dilengkapi (P-19). Kini, penyidik melaksanakan pemenuhan P-19.

SP2HP yang ditandatangani oleh Direktur Reserse Kriminal Khusus Dirkrimsus Polda NTT, Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol) Johanes Bangun, S,Sos., S.I.K itu diterima Koordinator Umum Aliansi Pemuda Peduli Rakyat Lembata (Amppera) Kupang, Emanuel Boli dan Yohanes Halimaking, aktivis Amppera di Subdit 3 Tipidkor, Senin, siang (7/6/2021).

Dalam keterangan tertulisnya, Emanuel Boli kepada media menjelaskan, Polda NTT menerbitkan SP2HP dengan merujuk pada beberapa ketentuan hukum yang berlaku, yaitu:

  1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;
  2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
  3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 yang telah diubah dengan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
  4. Laporan Polisi Nomor: LP/A/213/V/RES.3.3/2020/SPKT tanggal 20 Mei 2020;
  5. Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin-Sidik/119/V/2020/Ditreskrimsus/ tanggal 20 Mei 2020;
  6. Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin-Sidik/119.a/VI/2020/Ditreskrimsus tanggal 8 Juni 2020;
  7. Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin-Sidik/119.b/VII/2020/Ditreskrimsus tanggal 8 Juli 2020;
  8. Surat Perintah Penyidikan Nomor: Sprin-Sidik/119.c/I/2021/Ditreskrimsus tanggal 12 Januari 2021
  9. Surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan Nomor: B/525/VI/RES.3.3/2020/Direskrimsus tanggal 2 Juni 2020 (SP2HP pertama);
  10. Surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan Nomor: SP2HP/86/VIII/RES.3.3/2020/Direskrimsus tanggal 28 Agustus 2020 (SP2HP kedua);
  11. Surat pemberitahuan hasil penyidikan Nomor: SP2HP/190/IX/RES.3.3/2020/Direskrimsus tanggal 4 September 2020 (SP2HP ketiga);
  12. Surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan Nomor: SP2HP/123/X/RES.3.3/2020/Direskrimsus tanggal 20 Oktober 2020 (SP2HP keempat);
  13. Surat pemberitahuan perkembangan hasil penyidikan Nomor: SP2HP/144/XI/RES.3.3/2020/Direskrimsus tanggal 12 November 2020 (SP2HP kelima).

“Pada poin kedua SP2HP, Polda NTT menjelaskan bahwa terkait dengan penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi pekerjaan pembangunan jeti apung dan kolam renang berserta fasilitas lain di Pulau Siput Awololong pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Lembata Tahun Anggaran 2018 dan Tahun Anggaran 2019 disampaikan bahwa penyidik telah menetapkan tiga tersangka, yakni: Silvester Samun, SH selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), Abraham Yehezkibel Tsazaro L, SE selaku Kuasai Direktur PT Bahana Krida Nusantara sebagai Kontraktor Pelaksana, dan Middo Arianto Boru, ST selaku Konsultan Perencana, Konsultan Pengawas, dan membantu dalam melaksanakan pekerjaan,” jelas Eman Boli.

Selain itu, lanjutnya, pada poin ketiga SP2HP dijelaskan bahwa, berkas perkara ketiga tersangka tersebut di atas telah dilimpahkan ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Tinggi NTT dan pada tanggal 27 Mei 2021 dikembalikan ke penyidik untuk dilengkapi (P-19). Dan kini, penyidik melaksanakan pemenuhan P-19.

Dia menjelaskan, proyek tahun anggaran 2018 dan 2019 tersebut menelan anggaran Rp6.892.900.000, namun dalam perjalanan, progres fisik pekerjaan proyek masih 0 persen, sementara realisasi anggaran sudah 85 persen dari total anggaran Rp 6.892.900.000.

“Akibat perbuatan para tersangka, negara mengalami kerugian sebesar Rp1.446.891.718, 27 berdasarkan laporan hasil audit perhitungan kerugian negara,” jelas Soman Labaona, sapaan karibnya.

Atas perbuatannya, tegas mantan Aktivis PMKRI Cabang Kupang, para tersangka dijerat pasal 2 ayat 1 subsider pasal 3 UU Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan UU Nomor 31 tahun 1999, tentang pemberantasan tindakan pidana korupsi Jo pasal 55 ayat 1 KUHP dengan ancaman paling singkat empat tahun penjara dan paling lama dua puluh tahun penjara. (TIM/RN)

Komentar

Jangan Lewatkan