oleh

Kasus Tanah Labuan Bajo, Ini Status Goris Mere dan Karni Ilyas

-Hukrim-1.069 views

RADARNTT, Kupang – Kasus dugaan korupsi jual beli tanah aset pemerintah daerah di Kerangan, Labuan Bajo, Manggarai Barat cukup menyita perhatian publik karena menyeret dua tokoh nasional Goris Mere dan Karni Ilyas, keduanya pun telah diperiksa sebagai saksi oleh Tim Penyidik Tindak Pidana Korupsi Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur (NTT).

Kepala Kejaksaan Tinggi NTT Dr. Yulianto, SH., MH. mengatakan, tim penyidik sudah memeriksa keduanya sebagai saksi dan berdasarkan alat bukti tim penyidik masih menyimpulkan bahwa Goris Mere dan Karni Ilyas termasuk pembeli yang beritikad baik.

“Mereka ini masuk klaster pihak ketiga yang beritikad baik. Dalam aturan hukum, ketika pihak ketiga beritikad baik maka wajib dilindungi hukum. Kita contohkan, ketika orang membeli tanah, tetapi dia tidak tau jika tanah itu bermasalah. Nah, ini masuk pembeli beritikad baik,” kata Kajati NTT kepada awak media, Sabtu (16/1/2021).

Yulianto mengatakan, berdasarkan alat bukti dan hasil pemeriksaan Goris Mere dan Karni Ilyas dikategorikan sebagai pembeli yang beritikad baik. Meski hanya sebagai pembeli yang beritikad baik, namun berkas pemeriksaan keduanya tetap dimasukkan dalam berkas perkara.

“Berkas pemeriksaannya tetap dimasukan ke berkas perkara, karena sudah diperiksa. Dan tanah 30 hektar sudah disita oleh kami, tidak ada lagi yang kuasai,” kata Kajati Yulianto.

Penyitaan terhadap aset/harta kekayaan yang diduga berasal dari tindak pidana akan berpotensi menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak yang menguasai aset/harta kekayaan yang dikuasainya dan digunakan sebagai alat bukti dalam proses peradilan, terlebih lagi apabila aset/harta kekayaan tersebut dilakukan perampasan guna mengembalikan kerugian negara. Salah satu pihak-pihak yang dirugikan adalah pihak ketiga yang beritikad baik.

Seseorang bisa dikatakan pembeli yang beritikad baik sebelum membeli tanah sesuai prosedur/peraturan perundang-undangan dan sebelumnya telah memeriksa secara seksama fakta materi (data fisik) dan keabsahan peralihan hak (data yuridis) atas tanah yang dibelinya, sebelum dan pada saat proses peralihan hak atas tanah.

Jika pembeli yang beritikad baik ini telah terpenuhi, meski dikemudian hari diketahui tanah tersebut dibeli dari orang yang tidak berhak (penjual yang tidak berhak), maka tanah yang sudah dibeli oleh pembeli yang beritikad baik tidak dapat diganggu gugat.

Pemilik tanah yang asli hanya dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada penjual yang tidak berhak, bukan kepada pembeli yang beritikad baik.

Hal tersebut diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 7 tahun 2012. Di dalam butir ke-IX dirumuskan bahwa:

  • “Perlindungan harus diberikan kepada pembeli yang itikad baik meskipun kemudian diketahui bahwa penjual adalah orang yang tidak berhak (obyek jual beli tanah).”
  • “Pemilik asal hanya dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada Penjual yang tidak berhak.”

(MBN/TIM/RN)

Komentar

Jangan Lewatkan