oleh

Kuasa Hukum: Kajati NTT Sebut Afrizal Mafia Tanah Sangat Tendensius

-Hukrim-4.309 views

RADARNTT, Kupang – Kuasa Hukum salah satu tersangka kasus dugaan korupsi jual beli tanah aset pemerintah daerah Manggarai Barat, Afrizal alias Unyil, Meridian Dewanta Dado, SH menilai sikap Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Nusa Tenggara Timur (NTT), Dr. Yulianto, SH., MH., yang menyebut Kliennya sebagai mafia tanah sangat tendensius dan tidak berdasarkan hukum.

“Sikap Kajati NTT Yulianto melalui berbagai pernyataannya yang menyebut Klien kami atas nama tersangka Afrizal alias Unyil sebagai Mafia Tanah dalam kasus dugaan korupsi pengelolaan aset tanah Pemda kabupaten Manggarai Barat seluas 30 hektar di Kerangan/Toro Lema Batu Kallo, kelurahan Labuan Bajo, kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), adalah sikap yang sangat tendensius, berlebihan dan tidak berdasarkan hukum,” tegas Meridian Dewanta Dado ke awak media di Kupang, Minggu (17/1/2021).

Meridian Dado menegaskan bahwa dengan pernyataan Kajati NTT yang menyebut Kliennya sebagai Mafia Tanah dalam kasus dugaan korupsi tersebut, maka itu bisa diartikan bahwa Kajati NTT Yulianto secara membabi-buta, keliru dan serampangan telah memposisikan Klien kami sebagai pihak paling utama atau sebagai “bos besar” (The Godfather) yang “memimpin”, “bermain” dan “mengatur” segala urusan menyangkut jual beli atau peralihan Aset Tanah Pemda Kabupaten Manggarai Barat, dengan menggunakan uang dan kekuasaannya demi mempengaruhi pejabat penegak hukum terkait termasuk hakim dan lembaga pengadilan, padahal pada kenyataannya Klien kami hanyalah warga masyarakat biasa yang demi menghidupi keluarganya, dia harus bekerja membanting tulang dengan salah satunya menjadi perantara jual beli tanah di wilayah Kabupaten Manggarai Barat dan sekitarnya.

Meridian Dewanta Dado menjelaskan, arti kata “mafia” adalah perkumpulan kriminal yang secara rahasia bergerak melakukan aktivitasnya. Pada saat ini, mafia merupakan suatu perkumpulan yang dipimpin oleh seseorang yang dianggap kuat, memiliki banyak anak buah dan rata-rata memiliki keahlian dalam berkelahi. Mafia biasanya memiliki pendapatan utama yang dilakukan secara diam-diam dan ilegal, seperti penjualan narkoba, penjualan organ tubuh, judi, human trafficking (perdagangan manusia), dan lain-lain.

“Faktanya Klien kami Afrizal alias Unyil sama sekali tidak pernah tergabung dalam perkumpulan kriminal yang bersifat rahasia dalam melakukan aktivitasnya, dan dia juga bukan pimpinan suatu perkumpulan kriminal dan bukan juga seseorang yang dianggap kuat, tidak memiliki banyak anak buah dan tidak memiliki keahlian dalam berkelahi,” kata Meridian Dado.

Ia menjelaskan, untuk bisa disebut sebagai bagian dari Mafia Tanah maka seseorang harus memiliki jaringan yang sangat sistematis melibatkan pemodal, spekulan tanah, calo sertifikat tanah, preman, aparat pemda, oknum notaris/PPAT, oknum aparat penegak hukum dan tentu saja oknum pejabat BPN.

“Klien kami atas nama Afrizal alias Unyil hanyalah salah satu dari 16 tersangka yang telah ditetapkan oleh pihak Kejaksaan Tinggi NTT dalam kasus dugaan korupsi Pengelolaan Aset Tanah Pemda Kabupaten Manggarai Barat seluas 30 hektare (ha) di Kerangan/Toro Lema Batu Kallo, kelurahan Labuan Bajo, kecamatan Komodo, kabupaten Manggarai Barat, NTT,,” sebutnya.

Dan dari belasan tersangka itu, lanjut Meridian, terdapat sosok Bupati Manggarai Barat, oknum mantan pejabat, oknum pegawai pemda, oknum pejabat BPN, oknum penegak hukum, dan oknum notaris, sehingga sangat tidak sesuai dengan logika hukum bila Kajati NTT Yulianto menyebut Klien kami atas nama tersangka Afrizal alias Unyil sebagai Mafia Tanah dalam kasus itu yang berarti seolah-olah Klien kamilah aktor utama yang memimpin dan mengatur segala urusan menyangkut jual beli atau peralihan Aset Tanah Pemda Kabupaten Manggarai Barat, yang diduga merugikan keuangan negara menurut versi Kajati NTT Yulianto.

Sebelumnya, Kajati NTT Yulianto menyebut setidaknya ada empat klaster mafia tanah dalam kasus dugaan korupsi jual beli tanah aset pemerintah daerah di Labuan Bajo yaitu, klaster pemerintah daerah, klaster BPN, klaster penegak hukum, dan klaster Notaris. (TIM/RN)

Komentar

Jangan Lewatkan