oleh

Masyarakat Desa Mentawak Ulu Gugat PT Primatama Kreasi Mas ke PN Sarolangun

-Hukrim-79 Dilihat

RADARNTT, Jambi – Diduga mengabaikan hasil Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar (Satgas Saber Pungli) Menteri Koordinator Politik Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkopolhukam), PT Primatama Kreasi Mas digugat masyarakat desa Mentawak Ulu ke Pengadilan Negeri (PN) Sarolangun-Jambi.

Selesai menyerahkan Kesimpulan Hukum kepada Majelis Hakim perkara Nomor 14/Pdt.G/2021/PN. Srl di Pengadilan Negeri Sarolangun-Jambi, Iman Nur Choerul dan Abdul Wahid selaku Ketua dan Wakil Ketua Koperasi Bina Sawit Sejahtera, didampingi Kuasa Hukum Davey O Patty, SH, Freddy Y Patty, SH dan Roslina Siahaan, SH kepada media menyampaikan beberapa hal berikut:

Pertama, HGU 07/Sarko atas nama Jambi Agro Wijaya (JAW), sudah dibatalkan oleh BPN dengan SK Nomor 72/PTT-HGU/BPN.RI/2013, Tertanggal 26 Juli 2013.

“Kemudian atas SK tersebut, PT JAW mengajukan gugatan ke Pengadilan TUN Jakarta, yang menghasilkan Putusan Sela Nomor 191/G/2013/PTUN.JKT, Tertanggal 15 Januari 2014. Dan dgn dasar Putusan Sela tersebut BPN menghidupkan kembali HGU 07/Sarko. Padahal Putusan Sela PTUN Jakarta sudah dibatalkan oleh Putusan Akhir berupa Penetapan PTUN Jakarta Nomor 191/G/2013/PTUN.JKT, Tertanggal 22 Mei 2014. Patut dipertanyakan ADA APA DENGAN BPN?,” jelas Imam.

Kedua, Hasil Rakornas Satgas Saber Pungli di Kemenkopolhukam, yang dituangkan dalam berita acara rapat tanggal 9 Mei 2019, disebutkan PT Primatama Kreasi Mas menyatakan tidak mengelola lahan TM-SPD milik masyarakat. Dan Pemerintah Daerah Propinsi Jambi, yang diwakili oleh Arif Ampera selaku Asisten 1 Pemda Sarolangun, menyatakan tidak pernah memberikan izin mengelola lahan TM-SPD kepada pihak manapun.

Sehingga dalam Rakornas tersebut diputuskan, dalam waktu dua bulan PT Primatama Kreasi Mas harus menyerahkan tanah tersebut kepada masyarakat TM SPD Desa Mentawak Ulu. Akan tetapi sampai hari ini tidak ada itikad baik PT Primatama Kreasi Mas untuk menyerahkan tanah seluas 512 hektar tersebut kepada masyarakat TM SPD Desa Mentawak Ulu.

“Selain kedua hal tersebut, masih banyak kejanggalan-kejanggalan tentang PT JAW yang terugkap selama proses persidangan, yang sudah kami tuangkan dalam Kesimpulan Hukum hari ini”; kata Imam

“Kesepakatan yang dibuat BPN dgn PT JAW menerbitkan kembali HGU 07/Sarko berdasarkan Putusan Sela Pengadilan TUN Jakarta yang sudah dibatalkan oleh Putusan Akhir, merupakan Perbuatan melawan Hukum, sehingga semua produk hukum yang merupakan turunan dari HGU 07/Sarko diantaranya HGU 07/Sarolangun, 65/Sarolangun dan 66/Sarolangun atas nama PT Primatama Kreasi Mas menjadi tidak berkekuatan Hukum dan harus dibatalkan”, kata penasehat hukum Freddy Y Patty, SH.

Sementara penasehat hukum, Davey O Patty menyatakan majelis hakim harus memutus pokok perkara gugatan ini dengan seadil-adilnya. “Kami berharap majelis hakim memutus pokok perkara gugatan ini dengan seadil-adilnya berdasarkan semua alat bukti yang terungkap di. persidangan,” tegasnya.

Kepala Desa Mentawak Ulu, Kasiran yang juga hadir dan memberikan kesimpulan hukum kepada majelis hakim, dalam Surat Keputusan Kepala Desa Mentawak Ulu Nomor 017/PEMDES-MU/XII/2020, Tanggal 18 Desember 2020, menyatakan Tanah yang diduduki atau dikelola PT Primatama Kreasi Mas adalah hak mutlak milik masyarakat Desa Mentawak Ulu.

“Tanah yang diduduki atau dikelola PT Primatama Kreasi Mas (LC500/TMSPD) adalah hak mutlak milik masyarakat Desa Mentawak Ulu. Yang selanjutnya tanah tersebut akan diberikan kepada masyarakat Desa Mentawak Ulu, khususnya pecahan KK dari anak-anak ex transmigrasi tahun 1986. Yang selanjutnya pada penggarapan/pengelolaan tanah tersebut diserahkan kepada Koperasi Bina Sawit Sejahtera yang ada di Desa Mentawak Ulu,” tegas Kasiran.

Awak media belum bisa menghubungi manajemen PT Primatama Kreasi Mas untuk mendapatkan klarifikasi terkait duduk perkara tanah tersebut yang dinilai merugikan masyarakat. (TIM/RN)

Komentar