oleh

Polemik Bupati Terpilih Sabu Raijua, Bisa Diselesaikan Secara Pidana dan Perdata

-Hukrim-1.151 views

Oleh: Melkianus E N Benu, SH., M.Hum.

Hal mendasar yang perlu dikaji secara seksama atas proses pencalonan dan penetapan calon bahkan penetapan calon terpilih di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Sabu Raijua adalah diduga Bupati terpilih kabupaten Sabu Raijua Orient P. Riwu Kore telah lalai mematuhi lima aturan yang berlaku di Indonesia, yakni: Undang-undang (UU) Partai Politik (Parpol), UU Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada), UU Kewarganegaraan, UU Imigrasi, dan UU Administrasi Kependudukan.

Pertama, bahwa kasus itu kalau mau diukur dari UU Parpol mengatur bahwa yang menjadi anggota Parpol dan kader Parpol harus WNI, bukan warga ganda sebab dengan beliau punya KTP dan juga Paspor Amerika Serikat (AS), sebab sesuai UU No. 2/2008 tentang Parpol, yakni Pasal 14 ayat (1) mengatur bahwa “anggota Parpol harus Warga Negara Indonesia (WNI)”. Disini yang salah bisa beliau (Bupati terpilih) dan Parpol pendukung serta lembaga penyelenggara Pilkada.

Kedua, UU Pemilu, (UU No. 10 Tahun 2016) di dalam Pasal 4 ayat (1) diatur bahwa syaratnya “Warga Negara Indonesia”, anehnya tiga Parpol besar (PDI Perjuangan, Demokrat dan Garindra) yang usulkan beliau, anehnya bisa loloskan dia. Sementara dia masih warga negara ganda. Artinya UU Pemiliu kalau mau tegakan maka yang bersangkutan membuat kebohongan dan juga Parpol pendukung serta lembaga penyelenggara Pilkada.

Ketiga, UU Kewarganegaraan, tidak mengakui kewargaraan ganda. UU ini hanya mengatur anak yang boleh pilih ganda, namun kalau sudah umur dewasa wajib pilih kewarganegaraan. Sementara beliau sudah dewasa, tidak mungkin dia diberikan alternatif untuk pilih kewarganegaraan.

Keempat, UU Imigrasi, dia sengaja loloskan diri agar dia datang ke Indonesia petugas Imigrasi jangan oleh petugas Imigrasi, sebab dia punya E-KTP. Kalau mau objektif beliau harus dapat pengakuan dan pengesahan dari Kemenkumham melalui Imigrasi, supaya diketahui jelas bahwa bertahun-tahun di AS bayar visa perjalanan saja bukan sebagai WNA AS. Tapi melalui pengakuan dia telah menerima paspor AS tentu dia warga negara ganda.

Kelima, UU Administrasi Kependudukan, dia telah diketahui oleh Dirjendukcapil Kemendagri kalau dia punya Paspor. Tentu dari kelima aturan ini, akibat dia lalai untuk  lapor diri sebagai warga negara ganda maka dia harus berhadapan dengan masalah pidana.

Selain itu, yang berkepentingan dalam persaingan politik di Pilkada Sabu Raijua maka dia akan digugat ke PTUN terkait penetapan peserta pemilu dan penetapan calon bupati terpilih sebagai mana telah ditetapkan oleh KPU untuk segera dilantik oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri).

Sedangkan, permasalahan pidana bisa diduga dengan administrasi kependudukan yang mudah diperoleh, dengan cara-cara yang bisa dibilang melangkahi prosedur yang sudah ditetapkan antara lain di dalam UU Kewarganegaraan, UU Imigrasi dan UU Administrasi Kependudukan.

Terkait masalah pelanggaran UU Kewarganegaraan bisa dilihat dari dua pelaku yakni, yang bersangkutan (Bupati terpilih) maupun para pengurus di Parpol dan KPU di tingkat Kabupaten Sabu Raijua. Sebab kedua lembaga ini dipandang lalai dalam melakukan pengecekan dan memverifikasi administrasi terhadap Bupati terpilih kabupaten Sabu Raijua.

Sementara beliau yang berupaya memuluskan dirinya agar ditetapkan sebagai bakal calon, dengan begitu mudah memperoleh administrasi kependudukan yang diinginkan.

Terkait gugatan ke PTUN, hanya bisa dilakukan bagi yang berkepentingan saja, tentu materinya berkaitan keputusan KPU tentang kepesertaan Pemilukada, dan keputusan KPU tentang penetapan calon terpilih di Kabupaten Sabu Raijua. Sebab dengan ditemukan kewargenegaraan ganda untuk Bupati terpilih menunjukan bahwa, ada kelalaian dalam memeriksa dan memverifikasi adaministrasi setiap bakal calon menjadi peserta pemilukada di kabupaten Sabu Raijua.

Tentu dua institusi yang wajib dimintai pertanggungjawaban hukum berada di tiga Parpol pengusung/pendukung bakal calon, penetapan kepesertaan Pemilukada dan penetapan calon bupati terpilih di kabupaten Sabu Raijua oleh KPU.

Sehingga hal ini sangat mencederai suara pendukung yang telah bersusah paya untuk menentukan pilihan yang belum final secara administrasi kependudukan terkait status kewarganegaraan ganda terhadap calon Bupati di kabupaten Sabu Raijua sebagaimana telah ditetapkan oleh KPU.

Oleh karena itu, banyak yang buat petisi agar Mendagri lantik beliau namun yang perlu dilihat itu tidak bisa sesimpel argumen dari para politisi di media karena ini masalah kedaulatan negara.

Artinya kejahatan terjadi bukan pada level UU Pilkada, UU Keimigrasian, UU Kependudukan, UU Pidana, dll, akan tetapi peristiwa hukum ini berkaitan dengan “pengangkangan terhadap UUD 1945” sebab dalam konteks hukum, orang yang melakukan perbuatan hukum yang bertentangan dengan UUD 1945 untuk merebut kekuasaan bisa dikategorikan sebagai tindakan subversif.

Tentu yang perlu dipertanyakan adalah apakah tindakan dari Bupati terpilih bisa dikategorikan subversi atau makar? jawabannya adalah MUNGKIN. Karena setiap upaya merebut kekuasaan (ingin rebut jabatan bupati) dengan cara melanggar konstitusi bisa dikategorikan makar, sanksinya sangat tergantung kemurahan hati dari penegak hukum.

 

Penulis: Dosen Ilmu Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Negeri Nusa Cendana Kupang

Komentar

Jangan Lewatkan