oleh

Saksi Bisa Jadi Tersangka Kasus Tanah Labuan Bajo

-Hukrim-1.227 views

RADARNTT, Kupang – Menurut hukum pidana terperiksa saksi bisa menjadi tersangka dalam kasus jual beli tanah aset pemerintah daerah di Labuan Bajo, Manggarai Barat. Karena penjual dan pembeli dilihat sebagai para pihak yang sama-sama terlibat dan ikut serta melakukan tindak pidana.

Demikian ditegaskan Dosen Ilmu Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Negeri Nusa Cendana Kupang, Melkianus E N Benu, SH.,M.Hum. saat diminta pendapat belum lama ini, terkait pernyataan Kepala Kejaksaan Tinggi NTT, Yulianto tentang status dua orang terperiksa saksi Goris Mere dan Karni Ilyas.

Menurut Benu, dalam kasus pidana seorang saksi sangat mungkin bisa menjadi tersangka, berdasarkan perkembangan di dalam persidangan di pengadilan jika muncul fakta dan bukti baru.

“Soalnya mereka yang menjual dan membeli dipandang turut serta,” tutur Benu.

Sebagaimana, lanjut Benu, disebutkan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 55 ayat (1) Dipidana sebagai pelaku tindak pidana adakah mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan; dan mereka yang dengan memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Dan Ayat (2) Terhadap penganjur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

“Sehingga saat di pengadilan majelis hakim akan mendalami kasus ini untuk mengungkap keterlibatan pihak-pihak dalam jual beli tanah milik pemerintah daerah di Labuan Bajo, Manggarai Barat, yang diduga merugikan negara senilai Rp1,3 Triliun,” kata Benu.

Senada dengannya, Advokat PERADI Elias Sumardi Dabur mengatakan bahwa  terperiksa sebagai saksi kasus dugaan korupsi jual beli aset tanah pemerintah daerah Manggarai Barat bisa menjadi tersangka. Tergantung fakta yang terungkap dalam persidangan kasus ini nanti di Pengadilan.

“Dalam kasus korupsi, kejaksaan memang mempunyai wewenang mulai dari penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan. Akan tetapi, di dalam ruang sidang, hakimlah yang paling berkuasa, termasuk memilah-milah siapa saksi yang harus dimintai keterangan,” kata Elias Dabur sapaannya.

Menurutnya, jika dalam persidangan ditemukan bukti keterlibatan saksi dalam suatu perkara, hakim dapat meminta aparat penegak hukum lain, dalam hal ini kejaksaan untuk menindaklanjuti dugaan keterlibatan saksi tersebut. Jika ditemukan bukti yang cukup dalam perkara yang sama, lanjutnya, maka kepada saksi dapat dikenakan status tersangka, tapi berkas yang baru. Hakim biasanya menyarankan dan tidak langsung menetapkan status tersangka.

“Dalam kaitan dengan status GM dan KI, apakah penyidik benar-benar telah mencari dan mengumpulkan bukti sehingga menyimpulkan GM dan KI sebagai pembeli beritikad baik? Kesimpulan bahwa GM dan KI sebagai pembeli beritikad baik sejauh ini kita hanya peroleh dari kuasa hukum GM dan penjual tanah,” jelas Elias Dabur.

Menurut Elias Dabur, kalau mengikuti keterangan mereka memang tidaklah salah kalau mereka dikategorikan sebagai pembeli beritikad baik. Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No. 7 tahun 2012, perlindungan harus diberikan kepada pembeli yang beritikad baik sekalipun kemudian diketahui bahwa penjual adalah orang yang tidak berhak (objek jual-beli tanah).

“Tapi, nanti kita lihatlah Perkembangan; apakah saat persidangan, hakim memperoleh atau menemukan fakta-fakta lain sebagai bukti keterlibatan saksi. Kalau tidak ada, berarti selesai GM dan KI sebatas pembeli beritikad baik yang harus dilindungi Undang-undang,” pungkas Advokat muda asal Manggarai yang tinggal di Jakarta. (TIM/RN)

Komentar

Jangan Lewatkan