oleh

Status Warga Negara Bupati Terpilih Sabu Raijua, Perlu Dibuktikan Secara Hukum

-Hukrim-925 views

RADARNTT, Kupang – Demi mengungkap kebenaran dan memenuhi rasa keadilan publik maka status warga negara Bupati terpilih Kabupaten Sabu Raijua, NTT, Orient P. Riwu Kore harus diusut tuntas secara hukum. Untuk membuktikan ada atau tidak, pihak yang memberikan informasi palsu, memalsukan dokumen dan atau memiliki kewarganegaraan ganda.

Hal ini disampaikan Dosen Ilmu Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Negeri Nusa Cendana Kupang, Melkianus E N Benu, SH., M.Hum. saat diminta tanggapan, Kamis pagi (4/2/2021).

Bupati terpilih Kabupaten Sabu Raijua yang diduga masih berstatus Kewarganegaraan Amerika Serikat, menunjukan bahwa Indonesia pada umumnya masih belum jelas dalam mendata sistem kewarganegaraan.

“Artinya data kependudukan belum mampu mendeteksi secara baik dan benar ketika seseorang ingin membuat suatu identitas atas dirinya, nama, nomor kependudukan, status kewarganegaraan, dan lain-lain,” tutur Benu.

Sekalipun ada sistem e-KTP, lajutnya, namun dalam penyaluran bantuan pun masih bermasalah, misalnya ada KTP yang orang sudah mati, tapi dalam pangkalan data masih hidup. Memang urusan orang mati itu pasif bagi keluarganya namun sistem administrasi dan pendataan itu yang perlu dilihat kembali.

Anggaran negara keluar paling banyak untuk urus pendataan dan verifikasi data kependudukan namun belum pernah selesai dalam masalah pendataan kependudukan.

“Kalau berkaca dari Bupati Terpilih Sabu Raijua yang telah ditetapkan menjadi Bupati Terpilih, kesalahan beruntun bisa diukur,” tegas Benu.

Misalnya, kata Benu, dimana letak kewenangan partai politik dalam menyeleksi bakal calon, kewenangan KPU saat memverifikasi bakal calon untuk ditetapkan sebagai peserta Pemilukada. Artinya pangkalan data yang ada pada kedua instansi ini tidak valid untuk bisa mendeteksi secara otomatif bahwa orang itu memiliki dua kewarganegaraan atau warga negara asing.

“Sekalipun Polda NTT mengumpulkan data untuk menetapkan status hukum dari Bupati Sabu Raijua terpilih, namun yang ujung-ujungnya kepentingan hukum dibuat untuk mengacaukan keputusan politik yang dipandang sangat mahal harganya untuk bisa diperoleh,” tegas Benu.

Menurut Benu, kesalahannya ada pada pendataan kependudukan, kewenangan dua lembaga yakni KPU dan partai politik dalam menetapkan calon perserta Pemilukada di daerah-daerah, sebab kedua lembaga itu diberikan kewenangan dan tugas untuk seleksi dan verifikasi administrasi calon sebagai peserta dalam pemilu.

“Ketentuan hukum yang harus dicermati dalam masalah kedudukan status kewarganegaraan atas Bupati terpilih Kabupaten Sabu Raijua bisa memenuhi unsur-unsur di dalam Pasal 37 dan Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia (UU/12/2006),” tandas Benu.

Pasal 37 UU/12/2006 ayat (1): Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan palsu, termasuk keterangan di atas sumpah, membuat surat atau dokumen palsu, memalsukan surat atau dokumen dengan maksud untuk memakai atau menyuruh memakai keterangan atau surat atau dokumen yang dipalsukan untuk memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia atau memperoleh kembali Kewarganegaraan Republik Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Ayat (2): Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan keterangan palsu, termasuk keterangan di atas sumpah, membuat surat atau dokumen palsu, memalsukan surat atau dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan denda paling sedikit Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Pasal 38 UU/12/2006, ayat : (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 dilakukan korporasi, pengenaan pidana dijatuhkan kepada korporasi dan/atau pengurus yang bertindak untuk dan atas nama korporasi.

Ayat (2): Korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dan dicabut izin usahanya.

Ayat (3): Pengurus korporasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Menurut Benu, unsur-unsur pidana dalam Pasal 37 dan Pasal 38 UU/12/2006 aparat penegak hukum bisa memastikan kedua lembaga berupa KPU dan parpol sebagai pihak yang melakukan kejahatan secara korporasi untuk menentukan bakal calon dan memverifkasi calon sebagai peserta pemilukada di Kabupaten Sabu Raijua.

“Sementara sanksi pidana dalam KUHP juga bisa dipenuhi sebab yang bersangkutan telah diperiksa melalui seleksi, verifikasi, maka ketentuan KUHP mengatur mengenai Sumpah Palsu dan Keterangan Palsu,” jelas Benu.

Ia pun menyebutkan, Pasal 242 ayat (1): Barang siapa dalam keadaan di mana undang-undang menentukan supaya memberi keterangan di atas sumpah atau mengadakan akibat hukum kepada keterangan yang demikian, dengan sengaja memberi keterangan palsu di atas sumpah, baik dengan lisan atau tulisan, secara pribadi maupun oleh kuasanya yang khusus ditunjuk untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

Ayat (2): Jika keterangan palsu di atas sumpah diberikan dalam perkara pidana dan merugikan terdakwa atau tersangka, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun. (3) Disamakan dengan sumpah adalah janji atau penguatan yang diharuskan menurut aturan-aturan umum atau yang menjadi pengganti sumpah.

(3) Pidana pencabutan hak berdasarkan pasal 35 Nomor 1 – 4 dapat dijatuhkan. KUHP, mengatur mengenai Pemalsuan Surat.

Selain itu, Pasal 263 KUHP, menyatakan pada ayat (1): Barangsiapa membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat, dengan pidana penjara paling lama enam tahun.

Ayat (2): Diancam dengan pidana yang sama, barang siapa dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian.

Tindak pidana pemalsuan surat yang dimaksudkan di dalam ketentuan pidana yang diatur dalam Pasal 263 ayat (1) KUHP terdiri atas unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur subjektif: dengan maksud untuk menggunakannya sebagai surat yang asli dan tidak dipalsukan atau membuat orang lain menggunakan surat tersebut.

Unsur-unsur objektif: 1) barang siapa; 2) membuat secara palsu atau memalsukan; 3) suatu surat yang dapat menimbulkan suatu hak, suatu perikatan atau suatu pembebasan utang atau; 4) suatu surat yang dimaksudkan untuk membuktikan suatu kenyataan; 5) penggunaannya dapat menimbulkan suatu kerugian.

Melansir babenews, Ketua DPP PDI Perjuangan Djarot Saiful Hidayat mengaku partainya kecolongan apabila Bupati Sabu Raijua, NTT, terpilih Orient P. Riwu Kore memang benar Warga Negara Asing. Ia mengaku belum mengkonfirmasi hal tersebut.

“Kalau memang benar yang bersangkutan merupakan warga negara asing, kami kecolongan karena waktu mendaftar sebagai anggota partai untuk mendapatkan kartu tanda anggota partai, syarat utamanya adalah warga negara Indonesia yang dibuktikan dengan e-KTP dan kartu keluarga,” kata Djarot seperti dilansir CNNIndonesia.com, Rabu (3/2/2021).

“Baru dapat info hari ini. Yang bersangkutan adalah anggota biasa dan bukan kader pengurus partai,” sambungnya.

Djarot mengatakan bahwa Orient tidak hanya diusung oleh PDIP, namun juga Partai Gerindra dan Demokrat di pilkada 2020 lalu. Ia menyebut pihak penyelenggara pilkada yang seharusnya bertanggung jawab terkait status kewarganegaraan Orient.

“Harusnya penyelenggara pilkada yang bertanggung jawab untuk mengecek persyaratan pencalonan,” ujarnya.

Diketahui, status kewarganegaraan Orient menjadi kontrovesi di tengah masyarakat usai Kedutaan Besar Amerika Serikat menyatakan bahwa Orient adalah warga negaranya. Hal tersebut dibuktikan melalui surat resmi pada 1 Pebruari 2021.

KPU RI kembali memberikan penjelasan soal polemik Bupati terpilih di Kabupaten Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur (NTT), Orient Patriot Riwu Kore. Berdasarkan laporan Kedutaan Besar Amerika Serikat, Orient ternyata merupakan warga AS.

Sementara, Komisioner KPU Evi Novida Ginting mengatakan, sebelum kasus ini mencuat, KPU Sabu Raijua sudah menjalankan aturan sesuai dengan ketentuan. Mereka sudah melakukan klarifikasi untuk memastikan kewarganegaraan Orient yang dalam e-KTP adalah WNI.

“KPU Sabu Raijua sudah melaksanakan tugasnya sesuai ketentuan peraturan perundangan, sudah melakukan klarifikasi bersama Bawaslu,” kata Evi dalam keterangannya, Rabu (3/2/2021).

“Artinya, KPU Sabu Raijua bekerja transparan dan akuntabel dan Pilkada di Kabupaten Sabu Raijua juga tidak ada sengketa maka sudah dilakukan penetapan calon terpilih dan berdasarkan informasi dari KPU provinsi,” tambah dia.

Atas prosedur yang dianggap KPU sudah sesuai itu, Evi menyebut dokumen terpilihnya Orient dalam Pilkada 2020 juga sudah diserahkan ke Kementerian Dalam Negeri.

“Saat ini dokumen usulan calon terpilih sudah sampai di Mendagri dan dinyatakan sudah lengkap. Akhir masa jabatan Bupati Sabu tanggal 17 Februari 2021 ini,” tutur Evi. (TIM/RN)

Komentar

Jangan Lewatkan