oleh

Tidak Perlu Pedoman Penafsiran Undang-Undang ITE

-Hukrim-290 views

RADARNTT, Kupang – Pakar Hukum Administrasi Negara dari Universitas Negeri Nusa Cendana Kupang, Dr. Yohanes Tuba Helan, SH., MH. menegaskan bahwa penafsiran terhadap Undang-undang (UU) tidak perlu pedoman. UU yang baik tidak mengandung multi tafsir, jadi yang perlu dihindari adalah rumusan UU yang multi tafsir atau hanya satu arti.

“Jika ada pedoman penafsiran Undang-undang maka pembuat Undang-undang seenaknya buat rumusan yang kabur/umum,” kata Tuba Helan, Kamis (18/2/2021) malam menjawab media ini terkait wacana Pemerintah akan membuat pedoman penafsiran Undang-undang Informasi dan Transaksi Elektronik Nomor 11 tahun 2008 (UU ITE).

Menurut Tuba Helan, jika UU ITE sudah tidak sesuai lagi maka perlu dilakukan perubahan atau diganti. Tetapi, lanjut Tuba Helan, jika perlu dijabarkan lebih lanjut maka dibuat peraturan pemerintah (PP) sebagai aturan pelaksanaannya.

Sementara, Dosen Ilmu Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Negeri Nusa Cendana Kupang, Melkianus E N Benu, SH., M.Hum., mengatakan sebenarnya UU tentang tata urutan peraturan perundang-undangan bisa dipandang sebagai cara untuk menafsirkan UU dan perlu ditambahkan pasal ayat dalam UU tersebut (UU ITE, red) biar normanya jelas.

“Sebab kalau hanya pedoman pelaksanaan saja nuansa politisnya lebih banyak. Bisa saja pedoman itu dibuat untuk masa jabatan kepentingan kepemimpinan yang ada saja dan pemimpin baru akan lain lagi,” tuturnya.

Menurut Benu, membuat PP pun tidak cukup, sebab UU ITE hadir untuk menyelesaikan persoalan tentang ITE itu sendiri memang lex specialis dari UU pidana sebenarnya.

“Kalau pun direvisi mungkin jalan terbaik namun bagaimana dengan pasal ayat yang sudah dinilai pengadilan dan telah menghukum orang hanya karena melakukan kesalahan itu,” kata Benu.

Sehingga menurut dia, revisi UU ITE memang sangat dibutuhkan untuk menyesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan.

Dalam ilmu hukum dikenal bermacam-macam metode interpretasi atau penafsiran yaitu: metode penafsiran gramatikal, otentik, teleologis (sosiologis), sistematis (logis), historis (subjektif), komparatif, futuristis (antisipatif), restriktif dan ekstensif. Metode interpretasi/penafsiran tersebut secara sederhana dapat dikelompokkan berdasarkan 2 pendekatan, yaitu (1) the textualist approach (focus on text) dan (2) the purposive approach (focus on purpose). Interpretasi gramatikal dan otentik termasuk kategori pendekatan pertama, sementara metode interpretasi lainnya mengacu kepada pendekatan kedua.

Dalam praktek para subjek hukum yang berkepentingan cenderung menggunakan metode penafsiran yang paling menguntungkan kepentingannya. Bahkan ada kecenderungan dari beberapa kalangan untuk menafsirkan undang-undang secara sewenang-wenang, karena undang-undang dijadikan instrumen melegitimasi kebijakan penguasa, bukan ditempatkan sebagai dasar untuk mengatur dan mempertanggungjawabkan kebijakan penguasa.

Sehubungan dengan itu sangatlah relevan untuk mempertanyakan peran penyelenggara pemerintahan dalam menjaga konsistensi penafsiran undnag-undang. Menurut Prajudi Atmosudirdjo, tidak dibedakan antara “pejabat pemerintah” yang menjalankan tugas politik negara dan pejabat pemerintah sebagai pejabat admnistrasi negara (yang menjalankan tugas teknis fungsional atau operasional menjalankan kehendak pemerintah dan melayani masyarakat umum).

Lebih lanjut Prajudi mengemukakan, ”Pemerintah menjalankan pemerintahan melalui pengambilan keputusan  pemerintah (regeringsbesluit) yang bersifat strategi, policy, atau ketentuan-ketentuan umum (algemene bepalingen) dan melalui tindakan-tindakan pemerintahan (regerings maat regelen) yang bersifat menegakkan ketertiban umum, hukum, wibawa negara dan kekuasaan negara”.

Sedangkan administrasi negara (administrasi) menjalankan tugas administrasi melalui pengambilan keputusan-keputusan administratif (administratieve beschikking) yang bersifat individual, kausal, faktual, teknis penyelenggaran dan tindakan-tindakan administratif yang bersifat organisasional, menajerial informasional, tata usaha atau operasional”.

Pemerintah dalam penyelenggaran pemerintahan mengambil keputusan pelaksanaan atau eksekutif (politieke daad), artinya penegakan undang-undang dan wibawa negara. Keputusan administratif merupakan keputusan penyelenggaraan atau realisasi (materiele daad). Penyelenggara pemerintahan menurut UUD Negara RI tahun 1945 adalah Presiden, dibantu satu orang Wakil Presiden dan Menteri-Menteri Negara yang masing-masing membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. Untuk tingkat pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota kepala pemerintah masing-masing adalah gubernur, bupati, walikota.

Menurut Prajudi, setiap pejabat Pemerintah secara otomatis merangkap sebagai administrator, oleh karena Pemerintah adalah Kepala Administrasi Negara, kecuali dalam hal organisasi pemerintahan daerah dan desa. Penyelenggara pemerintahan memainkan peranan sentral dalam melakukan penafsiran undang-undang, agar undang-undang dapat dijalankan sebagaimana mestinya dan untuk menjalankan tugas-tugas administrasi. Penyelenggara pemerintahan harus mengerti maksud pembentuk undang-undang, menangkap motif atau niatan (intens) pembentuk undang-undang atau menemukan kembali maksud dan tujuan yang aktual juga historis dari pembentuk undnag-undang serta menghasilkan makna baru yang progresif.

Presiden sebagai pemegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD, atau sebagai penyelenggara pemeriantahan dengan para pembantunya di tingkat pusat, terlibat dalam proses pembentukan undang-undang. Oleh karena itu adalah logis apabila ia dituntut untuk memahami maksud dan makna yang terkandung dalam undang-undang. Subjektivitas penyelenggara negara dan kepentingan politiknya tidak boleh mengintervensi penafsiran undang-undang. Untuk menangkap maksud atau makna undang-undang terlebih dahulu haruslah dibaca teks undang-undang tersebut dan dianalisa agar gagasan pokoknya dapat dipahami dengan jelas. Selain itu undang-undang harus pula dibaca secara kontekstual dengan memperhatikan realitas sosial yang dihadapi dan harapan-harapan masyarakat tentang masa depan yang dicita-citakan. (TIM/RN)

Komentar

Jangan Lewatkan