oleh

Diduga Korupsi Dana Covid Flores Timur, Jaksa Tetapkan 3 Tersangka dan Tahan 1 Orang

-Hukrim-220 Dilihat

RADARNTT, Larantuka – Diduga melakukan korupsi dana Covid-19 tahun 2020, Tim Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Flores Timur telah menetapkan tiga orang Tersangka dan tahan satu orang.

Kepala Seksi Intelijen (Kasi Intel) Kejari Flores Timur, Taufik Tadjudin menerangkan bahwa penetapan dan penahanan Tersangka dilakukan Tim Penyidik Kejari Kamis, (15/9/2022).

Tiga orang Tersangka adalah PLT selaku Bendahara Pengeluaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Flores Timur, AHB selaku Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Flores Timur, dan PIG selaku Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Flores Timur/Ex-Officio Kepala BPBD Kabupaten Flores Timur/Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Flores Timur Tahun 2020.

Setelah menetapkan Tersangka, Tim Penyidik juga langsung melakukan penahanan terhadap satu orang Tersangka yakni AHB selaku Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Flores Timur dalam Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Anggaran Percepatan Penanganan Covid-19 pada BPBD Flores Timur Tahun Anggaran 2020.

“Pada Hari Kamis, 15 September 2022, Tim Penyidik Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Flores Timur berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Negeri Flores Timur Nomor: Print-01/N.3.16/Fd.1/02/2022 tanggal 11 Februari 2022, berdasarkan dua alat bukti telah menetapkan tiga orang Tersangka terkait Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Anggaran Percepatan Penanganan Covid-19 di Badan Penanggulangan Bencana Daerah Flores Timur Tahun Anggaran 2020.” demikian dijelaskan dalam keterangan pers.

PLT selaku Bendahara Pengeluaran BPBD Kabupaten Flores Timur, berdasarkan
Surat Penetapan Tersangka Nomor : B- 01/N.3.16/Fd.1/09/2022 tanggal 15 September 2022, AHB selaku Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Flores Timur, berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor : B- 02/N.3.16/Fd.1/09/2022 tanggal 15 September 2022, PIG selaku Sekretaris Daerah Kabupaten Flores Timur/ Ex-Officio Kepala BPBD Kabupaten Flores Timur/Ketua Pelaksana Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Flores Timur Tahun 2020, berdasarkan Surat Penetapan Tersangka Nomor: B-03/N.3.16/Fd.1/09/2022 tanggal 15 September 2022.

Untuk mempercepat proses Penyidikan, berdasarkan Pasal 21 ayat (1) KUHAP ada kekhawatiran tersangka melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan/atau mengulangi tindak pidana, melakukan penahanan tersangka AHB selama 20 hari terhitung sejak 15 September 2022 sampai dengan 4 Oktober 2022 di Rumah Tahanan Negara (Rutan) Kelas IIB Larantuka.

“Penahan Tersangka AHB berdasarkan Surat Perintah Penahanan Nomor: PRINT-01 /N.3.6/Fd.1/09/2022, tanggal 15 September 2022 terhadap tersangka AHB. Sedangkan Terhadap dua orang Tersangka yakni Tersangka PLT dan Tersangka PIG akan kami jadwalkan pemanggilan sebagai tersangka dan dilakukan pemeriksaan sebagai Tersangka,” jelas Kasi Intel dalam keterangan pers.

Berdasarkan hasil Refocusing Kegiatan dan Realokasi anggaran untuk Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Flores Timur, Kantor BPBD Kabupaten Flores Timur mendapat Alokasi Dana Belanja Tidak Terduga sebesar Rp6.482.519.650, yang diperuntukan untuk Penanganan Darurat Bencana.

Dijelaskan bahwa dalam proses pengajuan pencairan Anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) oleh BPBD Kabupaten Flores Timur dilakukan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, kemudian anggaran BTT tersebut digunakan lalu dibuatkan pertanggungjawaban namun dalam pertanggungjawaban tersebut tanpa didukung bukti yang sah dan dapat dipertanggungjawabkan.

“Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara dari BPKP nomor PE.03.03/SR-294/PW24/5/2022 tanggal 16 Agustus 2022 atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pengelolaan Dana Covid-19 pada BPBD Kabupaten Flores Timur Tahun Anggaran 2020, yang diterima oleh Penyidik Kejari Flores Timur pada tanggal 5 September 2022, yang menyatakan bahwa terdapat penyimpangan yang menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar Rp1.569.264.435,” sebut Kasi Intel.

Perbuatan para tersangka sebagaimana diatur dan diancam pidana Primair Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 UU RI 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jo Pasal 55 ayat (1)
ke-1 KUHP, dan Subsidair Pasal 3 Jo Pasal 18 UU RI 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (TIM/RN)

Komentar