oleh

Klarifikasi Surat Panggilan Palsu KPK Beredar di Papua

-Hukrim-122 Dilihat

RADARNTT, Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima informasi beredarnya Surat Panggilan Palsu berlogo dan berstempel KPK yang menyebut adanya pemanggilan kepada pihak-pihak tertentu terkait dugaan tindak pidana pengelolaan dana PON XX 2020.

Surat panggilan pemeriksaan KPK yang beredar di masyarakat tersebut ditujukan kepada Wakil Ketua I DPRD Provinsi Papua, Yusuf Wonda.

Dalam surat yang tertanggal 21 September 2022 tersebut, ditandatangani oleh Muh. Ridwan Saputra yang disebut sebagai Penyidik. Namun, KPK telah memeriksa dan memastikan bahwa tidak ada pegawai KPK atas nama tersebut.

Surat palsu ini menyatakan kepada pihak dimaksud untuk menghadap kepada Penyidik KPK dan BPK untuk didengar keterangannya dan kesaksiannya dalam penggunaan dan pengelolaan dana PON XX 2020 dimaksud.

Juru Bicara Bidang Penindakan dan Kelembagaan KPK, Ali Fikri dalam siaran pers menyatakan bahwa surat palsu itu beredar di wilayah Papua dan tidak menutup kemungkinan di wilayah lain.

“Surat palsu ini diketahui beredar di wilayah Papua dan tidak menutup kemungkinan juga beredar di wilayah lain, ataupun dengan modus-modus lainnya,” jelasnya.

KPK tegas meminta kepada oknum yang membuat ataupun menyalahgunakan surat palsu tersebut untuk segera menghentikan aksinya. KPK juga mengimbau masyarakat untuk tidak terprovokasi dan selalu waspada terhadap berbagai modus penipuan yang mengatasnamakan KPK.

“Apabila masyarakat menemui atau mengetahui adanya pihak yang mengaku sebagai pegawai atau berkorespondensi dengan identitas KPK, dan melakukan tindakan kriminal pemerasan atau sejenisnya, segera laporkan ke call center 198 atau kepada aparat penegak hukum setempat,” imbuh Ali Fikri.

Berdasarkan surat yang beredar, panggilan pemeriksaan dari KPK tersebut ditujukan kepada Yusuf Wonda dengan Nomor Spg46/DIK.01.00/23/09/2022. Dalam surat tersebut, dijelaskan pemanggilan Yusuf Wonda berkaitan dengan penyidikan tindak pidana pengelolaan dana PON XX 2020.

Surat tersebut menjelaskan bahwa keterangan Yusuf Wonda sangat dibutuhkan dalam proses penyidikan tindak pidana pengelolaan dana PON XX 2020. Yusuf Wonda diminta untuk hadir memenuhi panggilan pemeriksaan KPK dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Yusuf diminta hadir ke Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan pada Jumat 23 September 2022, pukul 10.00 WIB. dalam surat tersebut juga disebutkan bahwa Yusuf Wonda diduga telah melakukan korupsi terkait penggunaan dan pengelolaan dana PON XX 2020. (TIM/RN)

Komentar