oleh

KPK Dorong Sinergi Selesaikan Kejahatan Pertanahan

-Hukrim-370 Dilihat

RADARNTT, Jakarta – Pertanahan adalah salah satu sektor di Indonesia yang tak luput dari konflik, sengketa hingga tindak kejahatan. Dalam penanganannya secara hukum, diperlukan kesamaan standar dan visi sehingga tercipta sinergi antar penegak hukum.

Pandangan ini dikemukakan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nurul Ghufron, dalam Rapat Pra Operasi Pencegahan dan Penyelesaian Kejahatan Pertanahan di Jakarta, Rabu (15/6/2022).

“Tujuan dari kegiatan seperti ini untuk aparatur negara adalah ketika berhadapan dengan rakyat dalam urusan pertanahan harus memiliki visi dan standar hukum yang sama. Jangan sampai kemudian upaya ini tidak berjalan sebagaimana mestinya,“ pesan Ghufron.

Selain itu menurut Ghufron, perlu pemahaman untuk mengetahui struktur dan fungsi masing-masing. Kementerian ATR/BPN, Polri, Kejaksaan, dan KPK harus mengetahui tugasnya, saling memahami dan juga saling mendukung untuk penguatan.

Ghufron menjelaskan, terdapat dua hal yang bisa menjadi faktor dari sengketa pertanahan. Pertama adalah faktor fisik seperti tanahnya maupun luas tanahnya. Kedua adalah faktor administratur seperti kepengurusan surat izin pertanahan.

“Jika bicara administratif, tentu sebagai lembaga yang diberi wewenang untuk mengelola adminsitrasi pertanahan, ATR/BPN mempunyai kepentingan dalam memberi kepentingan hukum bukan saja terhadap masyarakat, tapi juga kepada ATR/BPN itu sendiri, kepolisian, dan juga kejaksaan,” tambah Ghufron.

KPK mengingatkan karena sering terjadinya pemerasan pada sektor pertanahan, forum ini dapat memberikan pemahaman untuk menentukan tindakan hukum, serta menyatukan visi dan motivasi. Harapannya, semua pihak bisa bergerak bersama-sama untuk melayani.

“Kami berharap sekali lagi, ini saatnya kita berubah. Menata urusan pertanahan adalah bagian dari pencegahan korupsi, sehingga nantinya konfilik diharapkan tidak lagi ada,” tutup Ghufron.

Dalam kegiatan tersebut turut hadir Menteri ATR/BPN yang diwakili Dirjen Penanganan Sengketa dan Konflik Pertanahan Agus Widjayanto, Kabareskrim Polri yang diwakili Dirtipidum Andi Rian Djajadi, Jampidum Kejaksaan RI Fadil Zumhana, dan Ketua Komisi II DPR Junimart Girsang.

Menurut catatan WALHI, hampir di seluruh sektor, terjadi penguasaan secara besar-besaran atas sumber agraria. Sebesar 71 persen dikuasai oleh perusahaan kehutanan, 16 persen oleh perusahaan perkebunan, 7 persen dikuasai golongan kaya dan sisanya oleh masyarakat miskin. Dampaknya, 10 persen orang terkaya menguasai 77 persen kekayaan nasional. Tanah menjadi objek investasi, akibatnya rata-rata pemilikan tanah kurang dari 0,3 hektar.

Redistribusi aset yang dilakukan pemerintah melalui program reforma agraria ternyata tak mampu mengurangi sengketa agraria. Alih-alih mengurangi, justru konflik agraria di Indonesia semakin meningkat.

Terus meningkatnya kasus sengketa agraria diakui mantan Sekjen Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), M Noor Marzuki. “Memang dari tahun ke tahun konflik agraria di negeri ini terus meningkat,” ujar Noor kepada Republika.co.id,

Menurutnya, redistribusi aset yang dijalankan melalui program reforma agraria masih jauh dari ekspektasi. Pasalnya, program tersebut tidak dijalankan secara komprehensif.

“Beberapa pengamat menyebut bahwa redistribusi aset hanya sebatas bagi-bagi sertifikat. Saya setuju dengan penyataan itu. Karena memang faktanya seperti itu,” ucap Noor.

Seharusnya, kata dia, setelah ada sertifikasi tanah, pemerintah menyediakan sarana dan prasarananya.

“Kalau itu tanah perkebunan, ya harusnya disediakan saluran irigasinya dan disediakan pupuk. Dengan begitu akan jadi lahan produktif bagi masyarakat,” kata mantan Kepala Pengadaan Tanah Nasional ini.

Selain itu, menurut Noor, kementerian terkait dalam hal ini ATR/BPN harus fokus menyelesaikan konflik yang terjadi. ”

Sebenarnya, untuk menyelesaikan konflik tidak rumit kok. Tinggal kita serius apa tidak,” jelasnya.

Dia pun menceritakan pengalamannya dalam menyelesaikan konflik agraria yang terjadi antara masyarakat atau petani dengan pihak pabrik kertas. Menurut dia, konflik bersumber dari pihak pabrik yang ingin menguasai lahan. Padahal, sudah bertahun-tahun masyarakat menggarap di lahan tersebut.

“Wajar bila masyarakat tidak mau, lalu melakukan perlawanan,” ujarnya.

Untuk menyelesaikan konflik itu, Noor Marzuki memanggil kedua belah pihak untuk duduk satu meja. Saat itu solusi yang ditawarkan Noor Marzuki, masyarakat tetap memiliki hak menggarap lahan dan hasilnya dijual ke pabrik kertas.

“Itulah solusi yang saya tawarkan. Kedua pihak setuju dan konflik pun berakhir,” katanya.

“Sebenarnya simpel kok menyelesaikan konflik agraria yang terjadi di masyarakat. Cuma kementerian harus fokus dan serius menyelesaikan konflik. Kalau yang saya lihat saat ini, kementerian terkait seperti membiarkan konflik itu dan mengharapkan konflik selesai di pengadilan,” jelasnya. (TIM/RN)

Komentar