oleh

KPK Terima 395 Laporan Gratifikasi Selama Hari Raya Idul Fitri

-Hukrim-93 Dilihat

RADARNTT, Jakarta – Sampai dengan akhir pekan lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menerima laporan 395 barang atau objek gratifikasi dari masyarakat selama Hari Raya Idul Fitri dengan nilai taksir mencapai Rp274.117.519.

“Laporan tersebut terdiri dari tujuh objek berupa cindera mata atau plakat dengan nilai taksir Rp4.350.000; 268 objek berupa karangan bunga, makanan, dan minuman dengan nilai taksir Rp153.736.899; 9 objek berupa uang, voucher, logam mulia dengan nilai taksir Rp32.290.000; serta 111 objek dalam bentuk lainnya dengan nilai taksir Rp83.740.620,” Demikian dijelaskan dalam siaran pers di laman resmi KPK, Selasa (17/5/2022).

Sejumlah laporan tersebut terdiri dari 367 laporan penerimaan dan 28 laporan penolakan gratifikasi.

Saat ini barang-barang yang dilaporkan tersebut sebagian telah diterima KPK, dan sebagian lainnya sedang proses dikirimkan oleh para pihak pelapor.

“KPK juga masih terus menerima laporan Gratifikasi lainnya dan akan kami perbarui datanya pada kesempatan berikutnya,” tulis Humas KPK dalam siaran pers.

KPK menyampaikan apresiasi kepada pihak-pihak yang telah melaporkan penerimaan maupun penolakan gratifikasi tersebut. Hal ini sebagai langkah awal untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi.

Sebelumnya, KPK menyampaikan imbauannya melalui Surat Edaran No. 09 Tahun 2022 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi terkait Hari Raya.

KPK terus mengajak masyarakat untuk menghindari praktik Gratifikasi, baik sebagai bertindak sebagai pemberi maupun penerima, karena gratifikasi bisa termasuk dalam tindak pidana korupsi.

Jika karena kondisi tertentu, seorang pegawai negeri atau penyelenggara negara tidak dapat menolak gratifikasi maka wajib melaporkan kepada KPK paling lambat 30 hari kerja sejak gratifikasi diterima.

Informasi terkait mekanisme dan formulir pelaporan atas penerimaan gratifikasi dapat diakses melalui tautan https://gratifikasi.kpk.go.id atau menghubungi layanan informasi publik KPK pada nomor telepon 198.

Pakar Hukum Tata Negara Universitas Nusa Cendana Kupang, Dr Yohanes Tuba Helan, SH, MH menegaskan bahwa aturan sudah mengatur secara jelas gratifikasi dilarang sehingga KPK segera proses hukum bagi pihak penerima maupun pemberi gratifikasi.

“Aturan sudah jelas bahwa gratifikasi dilarang, oleh karena itu KPK segera proses hukum bagi pihak yang menerima gratifikasi jika tidak mengembalikan atau melapor kepada pihak yang berwenang,” kata Tuba Helan. Demikian halnya pemberi gratifikasi.

Gratifikasi diatur dalam Pasal 12B ayat (1) Undang-Undang No. 31/1999 jo Undang-Undang No. 20/2001, berbunyi “Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya”. (TIM/RN)

Komentar

Jangan Lewatkan