oleh

DAK2 Jadi Pedoman Penataan Dapil PILEG 2019

-Info-1.413 views

RADARNTT, Kupang РData Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK2) dari Kementerian Dalam Negeri menjadi pedoman Komisi Pemilihan Umum (KPU) melakukan penataan Daerah Pemilihan (Dapil) Pemilihan Umum (Pemilu) Legislatif tahun 2019.

Hal ini disampaikan Divisi Teknis KPU Provinsi NTT, Thomas Dohu dalam rapat koordinasi antar instansi dalam rangka penyusunan penetapan dapil anggota DPRD Provinsi dan anggota DPRD Kabupaten/Kota serta simulasi penghitungan alokasi kursi, di Neo Aston Hotel, Senin (11/12/2017).

Dijelaskannya, sesuai amanah UU 7/2017 tentang Pemilu dan PKPU 7/2017 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilu. Bahwa dasar penataan dapil berpedoman pada data kependudukan yang diberikan pihak Kementerian Dalam Negeri dalam dokumen DAK2.

“Penyerahan Dokumen DAK2 rencananya akan dilakukan pada tanggal 17 Desember 2017, setelah itu KPU Kabupaten/Kota menyusun dan memberikan usulan penataan dapil ke KPU Provinsi untuk direkap dan diserahkan ke KPU Pusat “, kata Thomas Dohu

KPU Pusat, katanya, yang berwenang melakukan penataan dan menetapkan Dapil setelah memverifikasi rekapitulasi draft usulan dari KPU Kabupaten/Kota dan Provinsi.

Menurutnya, urgensi penataan Dapil karena belum ditatanya Dapil daerah pemekaran pasca Pemilu 2014, berkembangnya data wilayah sehingga perubahan jumlah kecamatan dan perkembangan data penduduk yang mengakibatkan terjadinya perubahan alokasi kursi.

Dia menambahkan prinsip-prinsip penataan Dapil adalah kesetaraan suara, ketaatan pada sistem Pemilu yang proporsional, proporsionalitas, coterminus, kohesivitas, integralitas wilayah dan kesinambungan dengan Pemilu sebelumnya.

Di tempat yang sama, Kepala Bidang Politik Bakesbangpol Provinsi NTT, Ady Endezon Mandala menegaskan sebelum mengambil DAK2 dari Kemendagri, KPU perlu melakukan rapat koordinasi dengan Disdukcapil Kabupaten/Kota untuk menkonsolidasikan data kependudukan terkini agar bisa diserasikan dengan DAK2.

“Perlu dilakukan pemutahiran DAK2 sebelum diserahkan Kemendagri kepada KPU dan menserasikan data kependudukan terbaru oleh dinas dukcapil Kabupaten/Kota dengan KPU”, kata Ady Mandala.

Menurutnya, sebelum tanggal 17 Desember 2017 perlu melakukan penyerasian data DAK2 oleh dukcapil Kabupaten/Kota dengan KPU agar ada waktu untuk melakukan perbaikan data kependudukan ke Kemendagri sebelum diserahkan ke KPU, sebagai pedoman penataan Dapil Pemilu 2019.

Selain itu, Ady Mandala menegaskan pemerintah harus menyelesaikan masalah mesin rekam e-KTP yang selalu rusak dan blanko yang sering habis, tidak ada di kantor camat atau dukcapil, sehingga masyarakat bisa segera melakukan perekaman data dan memiliki e-KTP. (Yolf/RN)

Komentar