oleh

Politik Pencitraan, Sebuah Pembohongan?

-Info-1.527 views

Politik, pengetahuan, apalagi agama tampaknya memang ditakdirkan untuk selalu menggiring situasi atau suatu kenyataan ke arah poros kebenaran tertentu yang diyakininya. Itulah sebabnya, kita sering menyebut rezim bagi ketiganya; rezim politik, rezim pengetahuan, dan rezim agama. Sebagai sebuah rezim, ia lalu merupakan sebuah kekuatan (kekuasaan) yang atas dasar kepentingan-kepentingannya menginvasi yang lain untuk menjadi seperti dirinya atau paling tidak mengakui kebenarannya.

Ada banyak cara dan bentuk invasi yang dilakukan. Salah satunya adalah melalui apa yang sering disebut pencitraan. Sebuah upaya merumuskan atau melukiskan ‘yang lain’ atas dasar kaca-matanya, bukan menurut ‘yang lain’ itu sendiri. Dan, mungkin karena yang merumuskan adalah mayoritas, mainstrem, kekuatan dominan, justru hasil rumusan atau lukisan itulah yang kemudian menjadi pandangan umum, pandangan kebanyakan, bahkan seringkali dianggap sebagai kebenaran.

Oleh karena itu, dalam kajian kebudayaan, pencitraan selalu dipercaya sebagai bagian dari tindakan politik. Sebagai tindakan politis, pencitraan mengartikan dua hal sekaligus. Pertama, bahwa citra yang dibangun selalu imajiner, sesuatu yang dibayangkan, dan karena itu bukan yang sebenarnya atau bukan yang sesungguhnya. Kedua, bahwa citra diproduksi melalui relasi kuasa yang tidak setara, tidak sepadan, dan selalu berada dalam poros hubungan dominasi-resistensi.

Dalam sejarah kita, politik pencitraan seperti itu berlangsung sejak lama yang sampai kini pun masih mewarnai kehidupan kita secara laten. Jika kolonial Barat mencitrakan bahwa penduduk pribumi adalah ‘tidak berbudaya’, kaum terpelajar memandang bahwa mereka yang tak sekolah adalah terbelakang bahkan primitif, maka kaum beragama mayakini bahwa mereka yang tidak saleh atau penganut agama lain adalah kafirin, musyrikin, dan munafiqin.

Konsep politik yang bermoral pun mengajarkan untuk berhindar dari kebohongan. Politik memang sering merupakan pesta janji. Ketika janji itu sulit untuk ditepati, politik kebohonganlah yang sering terjadi. Politikus sering mencari alat-alat pembenaran untuk membingkai kebohongannya; mengesankan ketepatan janjinya. Inilah teori politik pencitraan yang keliru.

Namun, terkadang, kita berjanji tidak mengukur kemampuan, karena janji kita berpamrih. Banyak politikus berjanji karena ingin dipilih, sehingga janjinya muluk-muluk, terkadang tidak realistis. Bagi politikus, ingkar janji tidak hanya dosa, tetapi melorotnya citra. Ketepatan janji adalah salah satu strategi politik pencitraan. Namun, untuk memenuhi strategi itu, terkadang bohong dilakukan. Padahal politik pembohongan kontraproduktif dengan politik pencitraan.

Mencermati perkembangan politik menjelang pemilihan kepala daerah serentak 2018, justru yang menonjol adalah budaya pencitraan diri dan membangun pamor serta popularitas di balik kebohongan dan tipu muslihat. Aroma pencitraan itu begitu tercium dengan jelas ketika berbagai program yang didengungkan justru tidak ada yang berhasil mencapai titik kesuksesan disaat menjabat. Mereka hanya lihai dalam beretorika, tetapi dalam tatanan implementasi justru mandul dan tidak mampu memberikan harapan kepada publik.

Pendek kata, karena politik pencitraan hanya menonjolkan tampilan luar, maka dengan mudah pun ia akan tersingkap. Selain hukum waktu yang akan berbicara, hembusan angin kritis dari rakyat pun bisa menyingkapnya. (*)

Komentar