oleh

Kepada Perempuan Indonesia

-Info-1.808 views

Perempuan masih dalam penindasan! Itulah hal yang terlihat sekarang ini, perempuan indonesia masih saja menjadi warga kelas 2 secara praktek, di segala hal baik dalam konteks politik, ekonomi maupun budaya, tidak ada perubahan yang cukup signifikan, meski roda Industrialisasi dengan konsepsi  ekonomi pembangunan mencoba melibatkan mereka untuk terlibat dalam proses produksi, tidak ada perubahan malah semakin tertindih mereka dengan beban historis masyrakatnya yang tidak tuntas  perkembangannya, semakin sakit saja derita mereka dengan Kapitalisme yang malu-malu berkembang di Indonesia sekarang ini.

Penindasan ini sebenarnya tidaklah boleh dilihat dalam kacamata kekinian saja, mesti dilihat konteks historisnya, apa yang menjadi dasar penindasan terhadap perempuan secara umum, agar obyektif kita melihat akar penindasannya, tidak cenderung anarkis melihat persoalan  ini, sehingga meletakkan kesalahan dan penindasannya pada laki-laki, ataupun tidak menjadi elitis  perjuangannya sehingga bukanlah batasan-batasan jabatan perempuan dalam parlemen dan eksekutif yang menjadi ukuran sejauh mana penindasan perempuan melenyap.

Ataupun tidak menolak kondisi lahiriah perempuan sehingga tidak menginginkan dia untuk melahirkan bayi manusia, ataupun menyusui ataupun mengubah alat reproduksinya sebagai alasan sebab sebab kelemahan perempuan sehingga menjadikannya sebagai akan penindasan perempuan.

Akar penindasan perempuan.

Berbicara mengenai akar penindasan terhadap perempuan ini tidaklah boleh kita a historis dengan sejarah penindasan itu sendiri dalam masyarakat, perlu dilihat apa saja yang menjadi variabel penting kemunculan penindasan itu , sehingga menjadi obyektif logika berpikir kita terhadap akar penindasan permpuan dengan mengkorelasikannya, sebab perempuan telah menjadi bagian imbas dari penindasan itu sendiri semenjak penindasan itu muncul sebab penguasaan alat produksi secara sepihak, hingga melahirkan klas-klas penindas dalam masyarakat yang melegitimasi penindasan itu sendiri.

Penguasaan alat produksi dalam masyarakat, adalah  awal penting kemunculan penindasan, sebab dengan penguasaan terhadap alat produksi ini menjadikan adanya ketimpangan distribusi hasil produksi dan alat produksinya, penguasan terhadap alat produksi inilah yang kemudian memunculkan klas-klas soial dalam masyarakat, klas minoritas sebagai klas penindas yang menguasai alat produksi dan klas mayoritas sebagai klas tertindas yanbg tidak menguasai alat produksi akan tetapi menghasilkan hasil-hasil produksi dari kerja produksi terhadap alat produksi yang dimiliki oleh klas minoritas pemilik alat-alat produksi.

Secara detail dalam masyrakat perbudakan terbagi dalam klas-klas sosial, klas Tuan budak sebagai klas minotitas penindas dan klas budak sebagai klas mayoritas tertindas, yang melakukan kerja produksi atas alat produksi yang dikuasai oleh tuan budak. Masa perbudakan inilah pertama kalinya muncul penindasan terhadap masyrakat, sebab ini pertama kalinya penguasaan terhadap alat-alat produksi terjadi sehingga klas-klas sosial dalam masyarakat inilah pertama kalinya terbagi.

Pelegitimasian dan pengawalan penindasan ini pun mesti menjadi sebuah keharusan dari konsekuensi adanya klas-klas sosial, dan hal tersebut terpastikan dengan adanya alat-alat penindas, agar proses penindasan dari kerja produksi terhadap para budak  yang merupakan obyek produksi tersebut, menjadi konsisten dan legitimate, inilah kemudian pertama kalinya muncul Negara (dalam makna sederhana), negara sebagai alat pelegitimasi kepentingan-kepentingan klas minoritas penindas melegitimasi penindasan dan penghisapan kerja produksinya agar tetap continue baik proses maupun hasilnya.

Penindasan-penindasan inipun sebenarnya terjadi baik dalam masyarakat feodal maupun masyarakat kapitalisme, dengan obyek kerja produksi, dan klas-klas yang berbeda-beda. Dalam masyrakat feodalisme klas-klas sosial yang ada adalah klas feodal/tuan tanah sebagai klas penindas yang memiliki alat produksi, kemudian klas petani/hamba sahaya sebagai klas minoritas tertindas, dan tanah sebagai obyek kerja produksinya. Para petani dalam praktek kerja produksinya diwajibkan untuk memberikan setengah dari hasil kerja produksinya kepada tuan feodal yang merupakan pemilik tanah ( pemilik alat produksi), selain itupun diwajibkan memberikan kerja-kerja produksi pada tanah-tanah yang dimilliki oleh tuan feodal tanpa diberikan upah kerja produksi.

Dalam masyarakat kapitalisme, modal merupakan alat produksi penting yang digunakan dalam kerja produksi, bukan budak, ataupun tanah, lebih maju dan efektif dalam pelaksanaan kerja produksinya, meski kemudian lebih memberikan penindasan dan penghisapan yang menyeluruh terhadap klas-klas tertindas, dengan bentuknya yang dapat berubah dengan cepat dan efektif. Klas buruh merupakan klas yang tertindas dalam masyarakat kapitalisme ini dengan klas borjuasi/kapitalis sebagai klas penindas yang memiliki modal yang secara terus menerus dilipatgandakan oleh klas buruh.

Point terpenting dalam masyarakat komunal primitif yang kemudian menjadi landasan historis dalam melihat akar penindasan perempuan adalah, mengenai keterputusan mereka (perempuan) dalam hubungan kerja produksinya (berburu dan meramu) akibat kondisi lahiriahnya (melahirkan, hamil, dan haid) yang mengharuskan perempuan untuk memberikan alat produksinya untuk kerja produksi kepada pria, sehingga pria dapat memberikan hasil produksi dan perempuan menjadi tergantung dalam kebutuhan ini disebabkan ketidakmampuannya dalam melakukan kerja produksi hingga mendapatkan hasil produksi.

Hal inilah yang menyebabkan terjadinya Patriarki, yang bermula dengan keterputusan perempuan dengan relasinya terhadap alat produksi. Terdapat fase-fase penting sebenarnya yang menjadikan perempuan berkemampuan lebih dibandingkan pria, ini berlaku dalam masyrakat primitif pada saat obyek produksi  dalam masyrakat primitif yaitu hutan beserta hasilnya mengalami kekurangan hewan buruan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyrakat primitif secara umum, perempuan yang selama tidak melakukan kerja perburuan dan tinggal didalam rumah/goa kemudian bercocok tanam yang ini sebenarnya dalam hasil produksinya lebih terlihat mampu memenuhi kebutuhan hidup keluarga-keluarga dalam masyrakat primitif sebab hasilnya yang dapat ditentukan dalam beberapa bulan, dan ini dapat dipastikan, sedangkan berburu didasarkan pada kemampuan hutan sebagai obyek produksi untuk memenuhi kebutuhan hidup dan ini sangat tidak jelas.

Kemudian dengan hasil kerja perburuan yang tidak menentu ini sedangkan ada kerja bercocok tanam yang menentu hasil kerja dan waktu produksinya maka mengharuskan pria untuk membantu kerja produksi ini, dan kemudian disebabkan kebutuhan hewan yang sangat tinggi dan kemampuan hutan semakin menurun untuk memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat membuat masyarakat komunal primitif mendomestifikasikan hewan (beternak) sebagai cara untuk memenuhi kebutuhan hidup.

Pengambil alihan kerja produksi bercocok tanam dan meramu ini pula membuat pria menguasai proses kerja produksi tersebut, dan ini kembali membuat bangunan Patriarki terbentuk hingga kini. Hal-hal tersebut tertegaskan sebenarnya dalam masyarakat berklas, patriarki dan penindasan perempuan semakin terlegitimasi dengan adanya pelegitimasian kekuasaan dan aturan penindasan oleh klas minoritas penguasa yang menguasai alat produksi.

Sehingga dapat disimpulkan bahwa akar penindasan perempuan disebabkan relasi produksinya dengan alat produksi yang terputus di karenakan adanya penguasaan alat produksi oleh orang/golongan terhadap golongan lainnya. Sehingga membuat perempuan ditindas 2 kali lebih berat, baik oleh sistem dari klas penindas iu sendiri mauun dari budaya patriarki yang telah menurun hingga saat ini. Budaya yang menyandarkan segala sesuatunya ditentukan oleh pria, sedangkan perempuan adalah mahluk lemah yang tidak mampu untuk melakukan seluruh aspek dari kerja produksi.

Perempuan dalam masa feodalisme dan kolonialisme.

 Masyarakat Indonesia yang  struktur sosial masyarakatnya terbagi ke dalam beberapa klas-klas sosial, yaitu :  (1). Klas feodal/raja. (2) klas “tuan tanah” (karena secara definitif tidak ada tuan tanah di Indonesia)  (3).  Klas pedagang   (4). Hamba sahaya/petani. Tanah yang merupakan obyek produksi dalam masyrakat feodalisme ini terbagi-bagi dan tidak seperti dalam masyrakat feodal di eropa,tanah  dapat dimiliki oleh orang-orang akan tetapi memberikan upeti kepada tuan feodal/raja dengan buipati-bupati sebagai jalur distribusinya.

Pembagian tanah dalam masyarakat feodal Indonesaia ini hingga berpetak-petak membuat tidak ada tuan tanah dalam makna sesungguhnya sebab tanah yang kecil tidak dapat dimaksimalkan untuk membangun pabrik-pabrik guna kemudian membangun sebuah hubungan produksi yang kapitalistik. Perempuan dalam struktur feodal masyrakat  Indonesia ini secara umum dijauhkan relasi produksinya dengan alat produksi sebab segala kerja produksi dilakukan oleh laki-laki, meski ini tidak bisa digeneralisir sebab perempuan-perempuan petani pada umumnya membatu suami mereka bekerja di Sawah.

Perempuan-perempuan bangsawan, meski dia memiliki penghormatan dan penghargaan yang tinggi dilihat dalam makna prestige sebenarnya tidak memberikan satu peluang besar bagi mereka untuk terlibat penuh dalam hubungan kerja produksi dan alat produksi. Perempuan-perempuan bangsawan ini kemudian lebih banyak dijadikan satu ending strory bagi pria-pria bangsawan yang ingin mematangkan dirinya. Proses pematangan ini dilakukan dengan cara mengawini banyak perempuan-perempuan awam/ hamba sahaya yang cantik secara fisik. Hal ini dilakukan berulang-ulang hingga pria bangsawan ini merasa puas/matang, untuk kemudian menikahi perempuan bangsawan.

Secara umum bahwa masyrakat feodal ini melegitimasi segala bentuk Patriarki sehingga dalam hal konsumsi ilmu dan teknologi perempuan lebih diminimalisir keterlibatannya, ataupun dalam hal pembagian harta warisan, perempuan tidak mendapatkan hak sama sekali. Bahkan dalam masyarakat inipun segala hal mengenai Poligami dilegitimasi dan dima’fhumkan,sebab perempuan orientasi kerjanya di dapur, mengurus anak dan menemani ditempat tidur.

Mencoba menelaah tentang perempuan dilihat dari klas-klasnya pun kita tidak dapat menggeneralisir derajat penindasannya sama seluruhnya. Perempuan dari klas petani/hamba sahaya selain wajib membantu suaminya bekerja di ladang  dan dia harus mengerjakan segala sesuatu mengenai rtumah tangga yang di satu sisi itu dia telah mengalami penindasan yang berat, di sisi lain dia harus ditekan oleh kondisi sistem feodal yang tidak memberikan ruang bagi perempuan untuk mengenyam pendidikan, dan informasi.

Perempuan bangsawan meski dia pada akhirnya tidak jauh berbeda dengan perempuan petani/hamba sahaya, selalu berakhir di tempat tidur dan dapu, kondisi mereka lebih baik ketimbang perempuan desa, sebab mereka tidak diharuskan untuk membantu suaminya bekerja diladang, hal yang harus mereka kerjakan adalah mengurus anak dan mengurus suami. Selain itui mereka (perempuan bangsawan) memiliki sedikit ruang untuk mengecap sedikit informasi dan pendidikan, meski ini hanya sebatas mengetahui saja, tidak lebih.

Secara umum bahwa kondisi ini membuat perempuan indonesia selalu bergantung dengan pria, sebab dia dijauhkan dengan proses kerja produksinya, dan budaya secara umum dalam masyaakat ini yang membuat/mengkondisikan  perempuan untuk bergantung kepada pria. Hal inilah yang membuat karakter perempuan indonesia  memiliki karakter lemah.

Masyarakat Indonesia yang kemudian dalam perkembangan historisnya mengalami penjajahan oleh kolonialis belanda sebenarnya memberikan bibit maju untuk perkembangan teknolgi dan informasi sehingga dapat memajukan karakter masayrakat indonesaia yang paternalistik dan mistisme. Akan tetapi ternyata perkembangan pencangkokkan kapitalisme oleh Kolonialis tidaklah mencerabut seluruhnya akar feodalisme yang tertanam dalam karakter dan budaya masyarakat, bahkan kapitalisme eropa ini menggunakan struktur feodal beserta budaya sebagai media bagi penindasan dan penghisapan modal terhadap rakyat Indonesia secara umum, hal ini yang kemudian tidak merubah secara umum karakter masyarakat, masih tetap paternalistik, mistisisme dan feudal.

Pembangunan Industrialisasi dimulai dengan pembangunan jalan raya post, pembangunan pabrik-pabrik gula dan tembakau, membangun jalur-jalur transportasi dan komunikasi untuk kelancaran kerja industrialisasi, serta menyiapkan tenaga-tenaga terdidik untuk “mesin” perindustrian kapitalisme sebab dengan mengimport tenaga terdidik/ahli dari eropa sangat malah mahal. Meski tenaga pelajar disiapkan dan sekolah-sekolah didirikan, kualitasnya hanya sebatas memenuhi kebutuhan produksi kapitalisme tidak dalam batasasan mengerti secara untuh ilmu tersebut.

Pencangkokkan kapitalisme ini yang dilakukan oleh kolonialis belanda, membuat beberapa kemajuan dalam segi informasi, koran-koran  (Medan priyayi dll) hal ini yang kemudian membangun kesadaran maju dalam masyarakat tentang kondisi realnya secara umum dalam masa penjajahan kolonialis belanda. Dengan meningkatnya kesadaran mengenai kondisi realnya itu, kemudian ini memberikan sumbangsih besar kepada pembangunan organisasi-organisasi di Indonesia, dengan kemajuan bentuk, metoda perjuangan dan karakter perjuangan pada organisa-organisasi tersebut.

Perempuan dalam masa ini, tidaklah kemudian secara penuh dilibatkan dalam aktifitas kerja produksi, ataupun mendapatkan akses yang setara denga pria terhadap informasi dan teknologi. Bahkan dalam pendidikan pun perempuan masih diminimalisir keterlibatannya, ataupun dalam organisasi-organisasi rakyat keterlibatan perempuan ini masihlah suatu hal yang istimewa jika ada perempuan yang terlibat dalam organisasi gerakan rakyat tersebut. Sehingga terlihat meski telah terbangunnya kapitalisme primitif di Indonesia tetapi hal tersebut tidaklah memberikan ruang dan keterlibatan perempuan terhadap alat produksi, teknologi, informasi dll. perempuan masih dijauhkan dalam hubungannya dengan hal-hal tersebut.

Sejarah gerakan perempuan

Poetri mahardika adalah sebuah organisasi perempuan pertama di Indonesia, hal ini yang kemudian menjadi pijakan maju dalam sejarah gerakan perempuan meski embrio sesungguhnya yang melahirkan hal itu masih harus dirunut secara detail kembali, meski begitu organisasi perempuan ini telah memberikan sumbangsih besar kepada gerakan perempuan dalam karakter dan metoda perjuangannya.

Poetri mahardika yang kemudian menjamur dimana-mana, meski dalam keanggotaannya di dominasi oleh perempuan-perempuan bansawan jawa, dan dalam karakternya menentang poligini yang menjadi budaya secara umum masyrakat Indonesia, koran-koran dan majalah-majalah membuat organisasi-organisasi perempuan menjamur dimana-mana, kemudian muncullkah organisasi perempuan semacam Putri Sejati, Wanita utama, Wanodyo Utomo (1920), dan Puteri Serikat Islam (1925). Meski dalam karakter programatiknya masih menyerang masalah-masalah permaduan perkawinan (poligini), ini menjadi sebuah basis pembangunan organisasi perempuan ke depannya, baik kemajuannya maupun polarisasinya.

Merunut sang pemula dalam gerakan perempuan ini, atau dalam memberikan perspektif dalam perjuangan perempuan ini, tidaklah kita dapat melepaskan pada sebuah nama yang terlahir secara fisik dan kemudian dijadikan momentum penting  untuk “terang” gerakan perempuan. Rembang, 21 april 1879, terlahir sebagai anak bangsawan bupati Jepara dengan ibu perempuan dari kalangan rakyat biasa, yang dipetik sebagai istri oleh bangsawan ini, dan hal itu berlaku kepada bangsawan secara umum untuk mendapatkan kecantikan “mutiara” rakyat biasa.

Dalam masa mudanya budaya feudal jawa  yang mengharuskan perempuan (meskipun dia bangsawan) untuk dipingit dan dipersiapkan dalam masa penungguan pinangan bangsawan pria lainnya, hal ini kemudian membuat dia tercerabut dari akses pendidikan, informasi, teknologi dan kebebasan sosialnya. Masa lalu  dan kondisi obyektif ini yang menjadi cambukan bagi dirinya membangun kesadaran pemberontakan dalam dirinya meski dalam batasan-batasan yang belum mencerminkan sebuah perjuangan perempuan yang menemukan muara perjuangannya.

Poligini dan masalah kebebasan perempuan mejadi point yang selalu diperdebatkan oleh R. A. Kartini. Menjadi landasan pijkannnya dalam membongkar budaya masyrakat secara umum.  Meski sebelum ada R.A. Kartini tokoh-tokoh perempuan melawan kolonoialisme sudah ada baik itu Coet nyak dien, dan Coet mutia dari Aceh, untung suropati, Roro gesik di Jawa barat.

Tapi itu tidak dapat dijadikan landasan penting bagi perjuangan perempuan, sebab usungan program dan landsan kepentingannya disandarkan bagaimana mempertahankan kepentingan feudal/tanah mereka itu tetap utuh dari tangan kolonialis belanda yang merentangkan “sayap – sayap” kapitalismenya hingga ke seluruh pelosok nusantara. Perjuangan tersebut tidak dilandaskan bagaimana membongkar kesadaran masyarakat secara umum mengenai kondisi perempuan dan ketertindasannya.

Gerakan perempuan awal  yang telah disebutkan diatas, disebabkan karakter programatiknya yang mengusung kepentingan yang  perempuan melawan “belenggu” patrarki yang salah satunya terpraktekkan dengan  permaduan perkawinan (poligini) kemudian membuat bermunculan organisasi-organisasi yang berbasiskan keagamaan dengan tujuan untuk melegitimasi dan memberikan pembenaran terhadap perkawinan permaduan (poligini).

Hal tersebut terlihat dengan munculnya  organisasi semacam Aisyiyah (1917),  yang menginginkan perubahan kondisi dan perbaikkan bukan penghapusan lembaga  poligini tersebut. Yang kemudian bertentangan dengan organisasi-organisasi perempuan non agama dan organisasi perempuan kristen yang menganggap poligini merupakan penghinaan terhadap perempuan.

Secara praktikal gerakan perempuan sudah mulai mengentegrasikan diri dengan perjuangan rakyat secara umum meski ini dalam batasan organisasi-organisasi tertentu saja, dan mengusung kepentingan yang sama bersama dengan rakyat lainnya telah dilakukan semenjak perjuangan nasional tersebut menemukan jalannya dan inipun masih dalam batasan tertentu saja belum secara meluas gerakan perempuan dan organisasinya terjun bersama melakukan perjuangan pembebasan nasional, di tahun 1926 ketika kegagalan pemberontakan PKI melawan kekuasaan penjajah kolonialis belanda, gerakan perempuan ikut bersama dalam melakukan perjuangan bersenjata ini, dan tidak hanya itu bahkan sebelumnya telah mengusung program maju dengan tuntutan kenaikan dan penyetaraan kesejahteraan dan upah buruh perempuan.

Konsolidasi gerakan perempuan, dalam upaya menyatukan “muara” perjuangannya coba dilakukan beberapa kali meski dengan perbedaan mendasar. KPI (Kongres perempuan Indonesia) I dilakukan dengan melahirkan pebedaan mengenai harus atau tidaknya perempuan satu sekolah dengan pria, harus atau tidaknya lembaga oligi dan poligini itu sendiri harus dihapuskan, hal ini yang kemudian menjadikan jarak antara gerakan perempuan Islam dan gerakan perempuan non agama serta kristen memberikan sebuah ajarak yang lebih menegaskan perbedaan yang mendasar.

Meski kemdian dapat dibentuk persatuan perempuan indonesia (PPI), semacam federasi organisas-organisasi perempuan kemudian berubah nama menjadi Perikatan perhimpunan Istri Indonsia (PPII), tetap tidak membuat perbedaan ini melenyap sebab dalam setiap konsolidasinya Istri sedar, sebuah organisasi gerakan perempuan yang cukup bedar serta radikal, tidak mau bekompromi dengan soal-soal poligini menolak untuk  terlibat dalam konsolidasi ini.

Sehingga garis perbedaan terasa semakin jelas dan tegas. Istri sedar inilah kemudian berlanjut perkembangannya dengan didirikannya Gerakan wanita sedar (Gerwis). Kongres perempuan kemudian dilaksankan kembali di Jakarta (1935) dan di Bandung (1938) dengan ini kemudian PPII dibubarkan dan perbedaan yang ada terus berjalan, dalam kondisi ini gerakan perempuan terintegrasi lebih mendalam dengan perjuangan pembebasan nasional, mulai tersatukan dengan kebutuhan masa rakyat secara umum dalam karakter programatiknya.

Gerakan Wanita sedar (Gerwis) yang didirikan tahun 1950 merupakan sebuah perkembangan maju secara organisasi, politik, maupun idiologi. Perempuan yang tergabung dalam gerwis ini merupakan kelompok muda, bertpendidikan tinggi dan berkesadaran politik lebih maju dan sebenarnya memiliki hubungan dengan Kelompok Istri Sedar Gerwis dalam perkembangannya berubah nama menjadi Gerakan wanita Indonesia (Gerwani) sebuah organisasi perempuan yang memiliki jumalah keanggotaan terbesar, dalam masa puncaknya memiliki anggota lebih dari 1 juta perempuan terlibat dalam kerja-kerja politik Gerwani ini.

Dalam praktik kerjanya Gerwani banyak terlibat dengan seluruh sektor masyrakat lainnya, baik kaum miskin kota, petani maupun buruh, hal ini yang dilihat dalam perkembangan gerakan perempuan selama sejarah perkembangannya sebagai sebuah kemajuan tindakan politik,  meski kemudian dalam tataran programtiknya masih sebatas bagaimana meningkatkan serangan terhadap seluruh praktek patrialkal, seperti perkosaan, pelacuran, kesejahteraan keluarga, keterlibatan laki-laki dalam membatu kerja rumah tangga, dan lain-laon.

Dan ataupun meningkat dengan mengadvokasi peleceha-pelecehan sexual, mengadvokasi buruh-buruh perempuan untuk menuntut peningkatan kebutuhan hidupnya, dll. Akan tetapi hal ini masihlah belum sepenuhnya memberikan satu perspektif politik perempuan untuk terlibat penuh dengan proses politik itu sendiri, ataupun mengintegrasikan perempuan dalam keterlibatan dengan alat produksi yang dalam masyarkat feudal cenderung dijauhkan/diminimalisir.

Dalam kerja pengorganisirannya Gerwani ini dapat dikatakan sangat militan terbukti dengan kesiapannya untuk melakukan perjalanan jauh kedaerah-daerah terpencil sekalipun untuk membangun kekuatan gerakan perempuan dengan  Api kartini dan berita gerwani sebagi “senjata” mereka dalam mengembangkan sayap, Api kartini yang merupakan majalah eksternal dalam isian materinya lebih mengutamakan dalam konteks pemberdayaan perempuan, bagaimana mengasuh anak yang baik, mode, taman kanak-kanak dan lain-lain, meski ada muatan materi yang menjelaskan tentang  imperialisme, akan tetapi hal ini belum dapat memaksimalkan kebutuhan perempuan untuk terlibat dalam perjuangan politik secara umum, kebutuhan perempuan bersama rakyat untuk membangun sosialisme sebagai jalan satu-satunya agar perempuan dapat dilibatkan secara penuh dalam proses poduksi dan alat produksi.

Sebelumnya disebutkan diatas, bagaimana Gerwani dengan tegasnya menolak segala praktik poligini dan segala hal mengenai patrialkal. Hal tersebut yang membuat Gerwani memiliki hubungan yang sangat tegang dan tajam dengan gerakan perempuan yang berbasiskan landasan agama Islam.

Selain konteks propaganda itu, hubungan gerwani dengan Perwari yang merupakan perkumpulan istri – istri pejabat, semakin renggang ketika gerwani terjebak dengan isunya sendiri mengenai poligini ketika Soekarno di tahun 1954 memadu istri pertamanya dan melakukan perkawaninan ke dua. Perwari sendiri dengan tegas menolak ini sehingga perwari di singkirkan aksesnya atas fasilitas yang diberikan selama ini sebagai perkumpulan istri pejabat, sedangkan gerwani kemudian tidak membicarakan hal tersebut karena takut mengganggu hubungan dengan Soekarno.

Meski hal tersebut Perwari tetap tidak  dapat mengalahkan populeritas gerwani dengan programnya anti Imperialisme dan nekolim. Hal –hal yang harus dilihat secara bijak dari gerakan wanita indonesia ini adalah bagaimana mereka dapat menggabungkan  metode moderat dalam tindakan politik dan programnya, semacam jahit-menjahit,  masak-memasak, mengurus rumah tangga dll, dalam pengorganisirannya terhadap seluruh perempuan dalam sektor rakyat yang ada, dengan kemudian memajukan kesadaran politiknya dengan pendidikan dan materi program dalam koran Api kartini tersebut yang memuat banyak mengenai perjuangan politik.

Meski begitu banyak ternyata kader-kader gerwani di daerah secara kualitas minim dalam memahami program politik dan ideologi perjuangan gerwani. Akan tetapi perlu dilihat bagaimana kemajuan gerwani dalam tindakan-tindakan politiknya yang ikut turun merespon aksi-aksi buruh dan tani.

Gerakan perempuan bersamaan dengan gerakan rakyat secara keseluruhan mengalami masa gelap gulita ketika penggulingan kekuasan soekarno dilakukan di tahun 1965, penggulingan kekuasaan soekarno dengan PKI sebagai kambing hitam atas terbunuhnya para jendral tersebut membuat gerakan wanita indonesia menemukan “liang kuburnya”.

Di tahun 1966 Gerwani dibubarkan karena dianggap dekat dengan PKI dan menjadi agen-agen komunis, setelah pembubaran Gerwani, Perwari menjadi salah satunya organisasi perempuan non agama yang bertahan meski juga mengalami ”pembersihan” terhadap orang-orang nasionalis kiri didalamnya, dan akhirnya pun Perwari dipaksakan untuk bergabung ke dalam GOLKAR.

Kemudian dengan kehancuran PKI dan terbangunnya pemerintahan Orde Baru ini, gerakan perempuan hanya di orientasikan pada hal-hal yang ditentukan oleh menteri urusan kewanitaan, sehingga seluruh gerakan perempuan diminimalisir posisinya dan yang ditonjolkan adalah Dharma Wanita (organisasi istri pegawai negeri sipil) dan Dharma Pertiwi ( organisasi istri yang suaminya bekerja di ABRI), dan juga PKK yang sebenarnya  didirikan ditahun  1957 yang sebenarnya orientasi kerjanya adalah untuk memaksimalkan pembangunan daerah dengan keterlibatan perempuan. PKK dan aisyiyah ini adalah organisasi yang diperbolehkan untuk bergerak didesa. Dalam praktek kerjanya PKK,

Dharma wanit, Dharma pertiwi, dan Aisyiyah lebih menekankan pada pengurusan rumah tangga, mengurus suami dan anak-anak, demontrasi masak-memasak, bercocok tanam dll. Dengan hanya diperbolehkannya organisasi tersebut sebagai organisasi perempuan dan gerwani dihancurkan maka gerakan perempuan yang memiliki perspektif politik maju sudah habis.

Sehingga organisasi perempuan tidak lebih organisasi yang diorientasikan untuk mendukung karier suaminya saja, dan ini artinya menempatkan Patriarchi pada posisi semula, dalam posisi laki-laki yang mengatur perempuan dan perempuan harus tunduk terhadap laki-laki.

Kehancuran gerakan secara umum, dan ruang demokrasi yang semakin menyempit sebab kekuasaan dipegang oleh Kapitalis militeristik didukung dengan traumatisme terhadap gerakan kiri (komunis) yang ditumbuhkan sendiri oleh Orde baru.

Kegagalan gerakan berikutnya baik ditahun 1974 maupun di tahun 1978 membuat ruang gerakan semakin sempit, sebab tentunya rezim akan belajar dari pengalaman tersebut bagaimana menumpas gerakan hingga meminimalisir kemunculannya, kegagalan ini berakibat turunnya moral gerakan (demoralisasi) gerakan ini kemudian mencari-cari teori-teori baru hingga ke negeri barat, mungkin ingin mengikuti filosofi tuntutlah ilmu hingga ke negeri Cina.

Kemudian dengan belajar ke negeri barat ini mereka mendapatkan teori kritis baru, Sosial demokrasi, setelah itu membangun NGO – NGO, memulai kembali gerakan dengan kembali ke kampus-kampus sebagai lembaga akademik yang dapat “menelurkan” kader – kader baru. Lewat lembaga-lembaga pendidikan inilah kemudian muncul lingkaran-lingkaran diskusi baru yang kemudian memunculkan kembali perspektif perempuan lewat diskusi diskusi dalam kelompok itu.

Akan tetapi ini tetap tidak memberikan efek penting untuk pembangunan gerakan perempuan, sebab yang dilakukan baik oleh kelompok-kelompok diskusi ini ataupun oleh  LSM ini tidak memberikan karakter gerakan yang penting, meski memberikan perspektif perempuan dalam makna liberal. Meski kemudian mulai banyak bermunculan teori-teori perempuan dalam makna liberal, new  left dan lain-kain.

Hal tersebut tetap belum berkembang dengan pesat sebab kapitalisme militeristik Orde baru yang dipimpin diktator militer Soeharto tidak memberikan sedikitpun peluang bagi perkembangan organisasi perempuan baik dalam garis kiri ataupun bahkan dalam garis liberal, dengan pembenaran falsafah negara Pancasila yang berbeda dengan falsafah kiri bahkan eropa, hal ini yan membuat perempuan indonesia tetaplah masih dibelenggu oleh patriarchy sebab Orde baru memupuk hal tersebut, hingga menjadi budaya yang berkembang terus.

Kapitalisme Internasional pun bahkan berkepentingan terhadap perkembangan gerakan sehingga kemudian menjamurnya LSM-LSM perempuan yang mempropagandakan program – program pembebasan perempuan dalam makna liberal/kapitalis (perempuan di Partai, parlemen, kebebasan bermode dan berprilaku, aborsi dll), hal tersebut dilakukan untuk memajukan kondisi obyektif masyarakat Indonesia disebabkan takdir historisnya sehingga belum tuntas feodalisme didalam karakter masyarakatnya, masih terdapat patriarchi.

Yang hal tersebut jelas-jelas menggangu proses kerja produksi kapilaisme sebab dengan masih terdapatnya Patriarchy baik dalam budaya maupun lembaga membuat perempuan perempuan terdomestifikasikan di dalam rumah, yang artinya ini mengurangi tenaga produktif bagi kapitalisme untuk melakukkan proses kerja produksi sehingga menghambat proses pengakumulasian modal.

Bahkan dalam kondisi represif inipun kapitalisme akan mendukung seluruh organisa-organisasi ataupun lembaga yang mempunyai perspektif kiri sekalipun, sebab akan mempermudah membuka ruang bagi modal untuk masuk kedalam Indonesia dengan menguatnya gerakan, hal inipun yang menjadi dasar bahwa kapitalisme internasional pun bahkan mendukung gerakan untuk menjatuhkan rezim diktator yang mengganggu ekspansi modal.

Terdapat beberapa organisasi-organisasi yang sedikitnya bisa dicatat ditengah minimnya data mengenai gerakan perempuan dalam masa pemerintahan Orde Baru ini, kalyanamitra sebuah lembaga yang telah berdiri ditahu 1980an sebagai sebuah contoh lembaga yang mempunyai perspektif perempuan meskipun belum memmpunyai karakter gerakan yang cukup penting untuk pembangunan gerakan perempuan Indonesia,atau Gerakan Kesadaran Perempuan (GKP) yang dalam metodanya ditahun 1985 juga telah melakukan metode-metode gerakan dalam setiap propagandanya, dan juga mengadvokasi perempuan-perempuan, dan dalam setiap gerakannya dimulai dari kampus. Meski kemudian ini tidak mampun untuk bertahan lama dan berubah menjadi LSM perempuan Coet Nyak dien.

Ditahun 1997 hingga 1998 gerakan perempuan yang sudah mempunyai karakter gerakan terlihat dari aksi-aksi yang dilakukan oleh Forkot perempuan, bahkan jauh sebelum 1998 LSM – LSM perempuan dan beberapa tokoh perempuan sebab ekskalasi politik yang meningkat merekapun bahkan memberikan kontribusi penting bagi pembangunan gerakan.

Selain itu gerakan suara ibu peduli, dan dapur-dapur umum ibu-ibu ketika mahasiswa turun ke jalan, tidaklah bisa kita kecilkan kontribusinya dalam maksimalisasi gerakan penjatuhan Soeharto. Meski dengan awal tuntutan menuntut susu yang semakin mahal sebagai awal gerakannya. Suara ibu peduli inpun dalam perkembangannya ketika Januari 2003 melakukan aksi menolak kenaikan BBM, meski hanya dalam batasan itu tidak lebih. (Bersambung)

Komentar

Jangan Lewatkan