oleh

Penghapusan Syarat Diskriminatif terhadap Penyandang Disabilitas pada CPNS 2019

-Info-240 views

Oleh: Mukhanif Yasin Yusup S.S., M.A

Undang-undang Nomor 8 Tahun 2016 telah menjamin bahwa Penyandang Disabilitas bebas dari diskriminasi dalam usaha mendapatkan pekerjaan sebagai bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM), termasuk dalam usaha menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) atau Aparat Sipil Negara (ASN). Sebagai upaya mewujudkan hal tersebut, pemerintah sudah memberikan alokasi formasi penyandang disabilitas dalam rekrutmen CPNS. Sesuatu yang layak kita apreisasi. Meskipun demikian, sekalipun sudah ada formasi bagi disabilitas, masih terjadi diskriminasi di formasi disabilitas, yakni belum memberikan ruang dan keadilan yang sama bagi semua ragam disabilitas.

Sebagai contohnya pada formasi Kemendikbud (bisa dilihat di https://cpns.kemdikbud.go.id/site/assets/files/1066/pengumuman_seleksi_penerimaan_cpns_kemendikbud_2019.pdf ), terdapat syarat penyandang disabilitas yang salah satunya harus “MAMPU MELIHAT, MENDENGAR, DAN BERBICARA DENGAN BAIK”. Hal ini menyebabkan penyandang disabilitas nertra, disabilitas rungu, dan disabilitas wicara secara otomatis tidak masuk kriteria. Dalam artian, ia hanya mencakup untuk penyandang disabilitas daksa.

Saya terpaksa menempuh jalan terakhir lewat petisi ini dikarenakan sudah mencoba lewat berbagai jalur “resmi” tapi masih belum membuahkan hasil. Saya sudah mencoba menyampaikan ini lewat eks Rektor UGM dan dua kali disampaikan ke Mensesneg, menyampaikan lewat teman di Kantor Staff Kepresidenan (KSP), hingga secara langsung saya menyampaikan saat rapat yang diadakan Kementerian BPPN/Bappenas di Jakarta.

Saat rapat dalam rangka menyusun Rencana Aksi Nasional-Hak Asasi Manusia (RAN-HAM) yang diadakan Kementerian BPPN/Bappenas, saya menyampaikan bahwa sudah banyak beasiswa kuliah bagi penyandang disabilitas, baik untuk jenjang S1 maupun S2 (lewat LPDP), tetapi ketika sudah terjun langsung ke dunia nyata (pasca lulus) mereka justru masih banyak yang mendapat persyaratan yang diskriminatif. Harus menjadi catatan, penyandang disabilitas mengenyam perguruan tinggi bukanlah untuk menghamba gelar, tetapi memperbaiki kualitas hidupnya. Jika pasca lulus masih sulit diterima, sama saja sia-sia waktu yang dihabiskan dalam pendidikan mereka.

Salah seorang staff di KSP yang katanya membidangi masalah disabilitas justru terkesan klise menanggapinya, “Bersyukur saja sudah mulai terbuka terhadap difabel, meski belum semuanya”. Masya Allah, Mbak. Bagaimana jika Anda berada di posisi saya, yakni sebagai penyandang disabilitas rungu yang ditolak mentah-mentah? Mereka yang menganggap persoalan ini sebagai hal yang enteng dan lumrah adalah mereka yang tidak pernah merasakan sendiri. Terlebih yang sama sekali bukan penyandang disabilitas.

Sebagai gambaran, formasi Analis Bahasa dan Istilah dan Pengkaji Bahasa dan Sastra, bagi saya yang disabilitas rungu adalah makanan sehari-hari selama kuliah saya, baik saat jenjang sarjana Prodi Sastra Indonesia maupun Magister Ilmu Sastra, keduanya saya habiskan di UGM. Saya sendiri hanya memiliki gangguan di pendengaran, untuk berbicara saya bisa berbicara dengan baik alias bukan termasuk tunawicara. Pun, saat ini sudah banyak aplikasi yang mentranskipsi audio ke dalam bentuk teks. Saya kira dengan adanya Pak Nadiem Makarim yang backgroundnya dunia start-up bisa memahami hal ini, ternayata sama saja nol besar.

Hal yang saya khawatirkan, akan merembet pada formasi lain. Misalnya, formasi dosen yang sejauh ini menjadi salah satu prioritas saya. Sejauh ini, saat tulisan ini dibuat, formasi dosen belum keluar, namun dengan adanya penggabungan dengan Kemendikbud dan Dikti bukan tak mungkin formasi dosen pun mengikuti kemendikbud. Dalam artian, akan menutup pula bagi orang-orang seperti saya.

Selain itu, saya juga kerapkali mengkaji sastra (juga isu lain) yang diikutkan dalam konferensi, baik nasional maupun internasional. Misalnya di International Conference on Special Education Needs 2016, di UPI, APISA 11 International Conference, “50 Years of ASEAN amidst Contemporary Challenges: Human Security, Conflict Resoluion, Connectivity and Democration”, Naresuan University, Thailand, 2017, dan lain-lain.

Idealnya mari serukan kepada pemangku kepentingan agar rekrutmen CPNS bisa terbuka untuk semua ragam disabilitas. Tanpa adanya diskriminasi. Semua ditentukan oleh kompetensi dan kapabilitas masing-masing. Yang nantinya akan ditentukan selama proses seleksi. Jika memang selama menjalani seleksi dianggap tidak kompeten, misalnya saat wawancara dan/atau praktik kerja. Bangsa yang besar adalah bangsa yang melihat eseorang dari sisi kualitasnya, bukan dari segi fisik dan sejenisnya.

Saya sejauh ini menghabiskan S1 dengan beasiswa bidik misi, menghabiskan S2 dengan beasiswa LPDP (waktu itu belum ada afirmasi disabilitas dan saya sendiri yang memperjuangkan adanya jalur afirmasi disabilitas ini di kemudian hari), bukannya saya (dan juga kalian) tidak ingin pendidikan dan beasiswa yang berasal dari rakyat ini disia-siakan?

Di luar itu, selama mengenyam perguruan tinggi pun saya biasa saja, seperti mahasiswa lain yang selama ini dianggap “normal”. Bahkan, saya terpilih sebagai salah satu Mahasiswa Berprestasi yang mendapat penghargaan dari Rektor UGM saat jenjang sarjana. Juga wisuda kloter pertama yang berjumlah tujuh mahasiswa, dimana saya satu-satunya yang laki-laki. Saat ini pun mendapat amanah menjadi Kepala Divisi Pengabdian Masyarakat Mata Garuda LPDP Provinsi Jawa Tengah, dimana sempat mendapat tugas berat menjadi PJ acara Massive Action di delapan Kabupaten/Kota di Jateng. Ditarik kebelakang, saat di SMA pun diamanahi menjadi ketua OSIS sekalipun semua muridnya adalah non-difabel/disabilitas, kecuali saya yang disabilitas rungu.

Menimbang hal di atas, saya minta tolong dengan sangat kepada masyarakat di manapun berada, baik yang disabilitas maupun non-disabilitas, untuk menjadi bagian dari sejarah perjuangan melawan diskriminasi terhadapa penyandang disabilitas dengan menandatangani petisi ini. Sudah saatnya melawan pembodohan yang melihat sesuatau dari kapasitas fisik dengan mengabaikan kompetensi dan kapabilitasnya. Saya tidak tahu bagaimana hasil akhir dari petisi ini, akan tetapi harapan saya petisi ini dapat membuka mata semua pihak bahwa negeri kita masih terjadi diksriminasi dan marginalisasi bagi penyandang disabilitas. Salam Inklusif

Kunjungi petisi: https://www.change.org/p/pemerintah-indonesia-petisi-penghapusan-syarat-diskriminatif-terhadap-penyandang-disabilitas-pada-cpns-2019?cs_tk=AqHoR1xHZJNaOXwE8l0AAXicyyvNyQEABF8BvIzH6ZL4uv-hkfiF4XExlso%3D&utm_campaign=95247c912fd9417192ccc02d40e63380&utm_content=initial_v0_0_1&utm_medium=email&utm_source=aa_editorial&utm_term=cs

 

(Penyusun Petisi adalah Analis Data dan Kebijakan, Sentra Advokasi Perempuan, Difabel dan Anak Founder UKM Peduli Difabel UGM, Kadiv Pengabdian Masyarakat, Mata Garuda LPDP Provinsi Jawa Tengah. email: mukhanif11@gmail.com)

Komentar

Jangan Lewatkan