oleh

WALHI NTT Soroti Enam Hal Krusial Lingkungan Hidup

“Dari Karpet Merah Investor menuju Kebangkrutan Rakyat”

WALHI NTT adalah organisasi publik yang bergerak dalam advokasi lingkungan hidup dan wilayah kelola rakyat di Nusa Tenggara Timur. Oleh karena itu, penting untuk menyampaikan kepada publik mengenai segala dinamika pengelolaan lingkungan hidup dan wilayah kelola rakyat (WKR) yang terjadi. Mulai dari kebijakan pemerintah, kondisi lapangan hingga kasus-kasus yang dilaporkan ke WALHI NTT.

Akhir tahun 2019 ini WALHI NTT kembali menerbitkan tinjauan akhir tahun terkait permasalahan-permasalahan lingkungan yang terjadi di Propinsi Nusa Tenggara Timur yang sempat diadvokasi oleh WALHI NTT dalam kurun waktu 2019. Tinjauan akhir tahun ini sebagai upaya mengingatkan kepada pemerintah dan mengkampanyekan ke publik agar mendapat dukungan kolektif. Narasi-narasi pengrusakan lingkungan tentunya menjadi catatan sejarah tersendiri yang kemudian menjadi satu pegangan masyarakat untuk mengantisipasi pengrusakan-pengrusakan baik yang disebabkan karena perubahan iklim maupun pengrusakan atas nama investasi di berbagai sektor.

NTT atau sering dikenal dengan sebutan Nusa Cendana kini lebih tepatnya disebut sebagai Nusa Tanpa Tjendana (Cendana). Ini merupakan salah satu contoh bencana ekologi yang diakibatkan dari mental eksploitatif yang tumbuh subur dalam paradigma pembangunan pemerintah NTT. Sapi Timor perlahan mulai berkurang begitu juga dengan Kuda asli Humba Sandlewood jumlahnya pun mulai berkurang.

Nuansa Eksploitasi Lingkungan tampak juga pada program-program pemerintah yang tidak memperhatikan daya dukung lingkungan hidup. Hingga 2019 permasalahan tambang minerba meninggalkan jejak tersendiri terkait penguasaan lahan secara monopoli oleh korporasi, serta alih fungsi dan kerusakan hutan dan lahan. Problem ini belum diambilalih dan dikoreksi oleh negara.

Lahan pertanian/perkebunan menjadi lahan pertambangan dan perkebunan monokultur skala besar, juga berpotensi menghilangkan titik-titik mata air atau sumber-sumber penghidupan rakyat petani/pekebun.

Selain itu wilayah pesisir tidak luput dari kebijakan-kebijakan pemerintah yang mengabaikan fungsi pokok wilayah pesisir. Wilayah Pesisir tepatnya pada wilayah sempadan pantai seakan dipandang sebagai salah satu obyek yang tidak begitu penting. Gencarnya pembangunan tambak garam oleh pemerintah propinsi, serta pembangunan infrastruktur di daerah-daerah menyumbang narasi-narasi pengrusakan wilayah sempadan yakni dengan menghancurkan/merusak hutan mangrove yang telah tumbuh belasan bahkan puluhan tahun.

Narasi pengrusakan lingkungan di atas harus terus dikampanyekan ke publik, sehingga dapat melawan mental eksploitatif yang tampak tumbuh subur dalam lanskap pembangunan di NTT.

Sejalan dengan program Pemerintah Propinsi terkait pariwisata menjadi salah satu program unggulan NTT dari lima program yakni pariwisata, kesejahteraan rakyat, sumber daya manusia, infrastruktur dan reformasi birokrasi. Ini pun menjadi salah satu program unggulan Nasional dalam pengembangan pariwisata Nasional. Sebagaimana dijabarkan dalam Permen 50 tahun 2011 Pasal 11 ayat (1) Perwilayahan DPN Pasal 9 terdiri dari: a. 50 (lima puluh) Destinasi Pariwisata Nasional (DPN) yang tersebar di 33 (tiga puluh tiga) provinsi; dan b. 88 (delapan puluh delapan) Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) yang tersebar di 50 (lima puluh) DPN. Baik Pemerintah Propinsi maupun Pemerintah Pusat, Pariwisata menjadi leading sector. . Sektor Pariwisata telah mengalami ekspansi dan diversifikasi berkelanjutan, dan menjadi salah satu sektor ekonomi yang yang diandalkan di bumi Nusa Lontar.

Di Akhir tahun 2019 tepatnya pada bulan November, Isu penghapusan AMDAL dan IMB karena dianggap menghambat investasi mencuat ke Permukaan. Hal ini tentunya menjadi pertanyaan besar, dimana dibalik merosotnya kinerja Pemerintah dalam upaya perlindungan lingkungan, pemerintah malah memuluskan jalan investasi tanpa melewati dulu benteng lingkungan hidup di Bumi pertiwi.

Dalam Konteks permasalahan lingkungan di NTT, AMDAL tentunya menjadi salah satu sisi dari keseluruhan proses mafia lingkungan yang terjadi di NTT. melalui Dokumen AMDAL tentunya dapat diharapkan dapat mengontrol seluruh pembangunan di NTT agar tidak merusak lingkungan. Dalam Permen LHK NO.38 tahun 2019 sebagai pengganti Permen LHK No.5 tahun 2016 mengklasifikasikan tentang jenis-jenis proyek yang wajib dilengkapi dengan AMDAL. Keseluruhan ini dilandasi oleh niat luhur pendiri bangsa untuk mempertahankan keberlanjutan lingkungan yang tertuang dalam Landasan Filosofis UU No.32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup.

NARASI PENGRUSAKAN LINGKUNGAN

Tinjauan Akhir tahun ini memuat beberapa persoalan penting yaitu alih fungsi lahan pertanian, swastanisasi pesisir, kriminalisasi petani dan aktivis lingkungan, penebangan mangrove dan perampasan lahan.

a. Pengrusakan Mangrove

Pengrusakan mangrove marak terjadi di NTT. Beberapa titik pengrusakan yang sempat diadvokasi oleh WALHI NTT adalah pengrusakan mangrove di Kabupaten Malaka oleh PT. IDK, tepatnya di desa Weoe dan desa Weseben kecamatan Wewiku seluas ±200 hektare, desa Motaain kecamatan Malaka Barat seluas 10 hektare dan desa Rebasa Wemian kecamatan Malaka Barat seluas 32 hektare.

Pengrusakan mangrove di desa Pariti Kabupaten Kupang luas pengrusakan yang diperkirakan berkisar sekitar 200-an meter untuk panjang dan lebarnya sekitar 3 meter lebih.

Dan bukan hanya itu, pengrusakan mangrove juga terjadi di Lembata menurut keterangan beberapa pelaku, dan Pengrusakan mangrove di desa Merdeka, kecamatan Lebatukan, bertujuan untuk membangun tambak udang milik salah satu pengusaha yang ada di Lembata.

Selain itu, Reklamasi dan Privatisasi Pantai Pede-Manggarai Barat oleh PT. SIM, miliknya Setya Novanto.

Privatisasi Pulau Padar yang mengatasnamakan turisme dan konservasi. Saat ini pengelolahan Pulau Padar di jantung TNK sudah berada di PT. Komodo Wildlife Ecotourism (KWE) melalui SK MENHUT/796/MENHUT-II/2014 tertanggal 29 September 2014. Perusahaan ini akan menguasai 426,07 hektare di titik pusat TNK., dan yang terakhir keberadaan PLTU Bolok (Kabupaten Kupang) mengancam usaha petani rumput laut dan nelayan tradisional Lilifuk.

b. Pengelolaan Sampah Kota

NTT menjadi propinsi penyumbang kabupaten/kota terkotor terbanyak di Indonesia. Total ada 4 kabupaten/kota yakni Kota Kupang, Kota Waikabubak (Sumba Barat), Kota Ruteng (Manggarai), Kota Bajawa (Kabupaten Ngada). Potret ini merupakan laporan resmi yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan). Salahsatu penyebab utamanya adalah minimnya keseriusan pemerintah dalam mengurangi produksi sampah.

Permasalahan sampah dari tahun ke tahun tidak pernah menemukan pola pengelolaan yang tepat, pendekatan yang dilakukan oleh Pemerintah Propinsi dan Kabupaten/Kota di NTT terbilang masih belum tepat sasaran. Selama ini yang dilakukan pemerintah adalah mengkampanyekan jangan membuang sampah sembarang, memilah sampah, membuang sampah di Tempat Penampungan Sementara (TPS) yang selanjutnya diangkut ke Tempat Pemrosesan Akhir (TPA).

Pola penanganan sampah masih dengan cara konvensional tidak ada kampanye atau kebijakan yang meminimalisir penggunaan barang berbahan plastic dari hulu.

Apabila dilihat dari siklus peredaran Sampah Plastik, mulainya dari produksi, distribusi, dan Konsumsi. Oleh karena itu dalam menangani permasalahan sampah harus ditata dari hulu hingga hilir, misalnya dengan pembatasan pemakaian produk berbahan plastik yang masuk ke dalam Kota, Pembatasan penggunaan kantong kresek di pusat-pusat perbelanjaan.
Dalam Advokasi WALHI NTT, dari 22 Kabupaten/Kota, tidak ada satu Kabupaten pun yang mengeluarkan kebijakan yang memangkas peredaran sampah plastik di NTT.

Kalau melihat dari perspektif UU Nomor 18 tahun 2008, Pokok kebijakan dalam Undang-Undang Nomor 18 tahun 2008 mengatur tentang penyelenggaraan pengelolaan sampah secara terpadu dan komprehensif, pemenuhan hak dan kewajiban masyarakat, serta tugas dan wewenang Pemerintah dan pemerintahan daerah untuk melaksanakan pelayanan publik. Pengaturan hukum pengelolaan sampah dalam Undang-Undang ini berdasarkan asas tanggung jawab, asas berkelanjutan, asas manfaat, asas keadilan, asas kesadaran, asas kebersamaan, asas keselamatan, asas keamanan, dan asas nilai ekonomi.

Pada Bab 1 poin 5 UU ini, mendefinisikan Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah. Dari definisi ini jelas bahwa pengelolaan sampah tidak sebatas pada penanganan sampah mulai dari pemilahan sampai pada Tempat Pemrosesan sementara, namun pemerintah wajib mambuat kebijakan pengurangan sampah baik sampah organik maupun non organik mulai dari hulu/industri.

c. Air

Permasalahan Air di NTT menyimpan cerita tersendiri mengenai ketidakadilan dalam pengelolaannya. Air di NTT saat ini lebih dipandang sebagai komoditas, aspek hak masyarakat untuk mengkonsumsi air perlahan terkikis oleh pola pemerintah dan pihak swasta yang memonopoli Air, pada dasarnya Target MDGs hingga 2015 adalah:

  1. Deklarasi Komite ECOSOC PBB November 2002: Akses atas air sebagai hak dasar (a fundamental right)‏ [General Comment No.15]
  2. Kovenan EKOSOB pasal 11 dan 12
  3. Konvensi Hak Anak Pasal 24
  4. UUD 1945 Pasal 33
  5. UU No.11/2005 Ratifikasi Kovenan EKOSOB

UU No.39/1999 tentang HAM Pasal 9 (hak atas lingkungan yang baik & sehat); Pasal 71& 72 (kewajiban pemerintah).

Air adalah kehidupan itu sendiri, pemerintah yang tidak mampu menyediakan air atau menjaga ketersedian air adalah pemerintahan yang gagal. Nusa Tenggara Timur selalu dinobatkan menjadi daerah yang kering, tahun ke tahun NTT selalu dihantui gagal tanam akibat dari perubahan iklim dan kerusakan kantong-kantong air akibat aktivitas manusia.

Cadangan Air Tanah (CAT) semakin berkurang dengan begitu meningkatnya aktivitas pertambangan dan sumur bor yang tidak melakukan tinjauan kelayakan daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Berangkat dari data KLHK, WALHI NTT punya catatan tersendiri terkait krisis air di NTT. Dalam temuan WALHI NTT, Beberapa wilayah yang masuk dalam catatan KLHK untuk wilayah-wilayah yang krisis air justru merupakan wilayah-wilayah yang berada di atas kawasan karst dengan potensi air terbanyak. Sumba yang dianggap Kering dengan padang savanna yang membentang hampir di seluruh pulau Sumba memiliki potensi air Tanah yang cukup memadai sebagaimana temuan WALHI NTT di Desa Kananggar Kabupaten Sumba Timur dan beberapa desa di wilayah Sumba Tengah, Sumba Barat dan Sumba Barat Daya. Secara geologi, Kawasan Karst merupakan ekosistem yang terbentuk dalam kurun waktu ribuan tahun, tersusun atas batuan karbonat (batukapur/batugamping) yang mengalami proses pelarutan sedemikian rupa hingga membentuk kenampakan morfologi dan tatanan hidrologi yang unik dan khas. Ciri Karst yang sama juga nampak di beberapa daerah di NTT, Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Manggarai Barat sebagian wilayahnya juga menampakan ciri khas Bentang Alam Karst. Dapat dikatakan bahwa dalam permasalahan Air di beberapa wilayah NTT, semua berujung pada minimnya ketersediaan akses masyarakat ke Sumber Air, dan diperparah Swastanisasi air terus terjadi, misalkan di TTU Mutisqua, Belu: Tirta Kencana, Kupang: Aguamor, Sumba Timur Aguamor dan Bunafit, Manggarai: Ruteng Aqua-PT Nampar Nos, Sikka: Ewiti, dan masih banyak di daerah lain yang mana kebutuhan vital masyarakat ekologi genting tidak mampu diberikan secara cuma-cuma oleh pemerintah, bahkan oleh daerah-daerah yang pengelolaan airnya berapor merah.

d. Hutan

Hutan yang berfungsi sebagai penyangga ekositem makin hari makin mengkhawatirkan, bagaimana tidak, Terdapat 9 (Sembilan) perusahaan tambang yang arealnya terindikasi berada pada kawasan Hutan Konservasi, dengan luas 16.457,88 hektare, dan terdapat 77 (tujuh puluh tujuh) perusahaan tambang yang arealnya terindikasi berada pada kawasan hutan lindung dengan luas 55.949,51 hektare, alih fungsi Kawasan hutan menjadi Kawasan perkebunan monokultur tebu terjadi di Sumba Timur.

Selain kerusakan ekosistem hutan juga terjadi kerusakan Daerah aliran sungai terbesar di Timor Barat, DAS Benanain, yang juga sungai terpanjang di Timor Barat, 30 persen wilayahnya telah menjadi wilayah pertambangan. Padahal, DAS Benanain adalah daerah aliran sungai yang secara nasional mendapatkan prioritas untuk diperbaiki karena bagian hilirnya terus-menerus dilanda banjir dengan kecenderungan yang meningkat belakangan ini.

Tetapi, tampaknya upaya ini akan semakin sulit karena di wilayah DAS Benanain terdapat 72 IUP yang mencakup wilayah Kabupaten Belu dan Kabupaten Timor Tengah Utara.

Daerah aliran sungai lain yang juga berpotensi terancam banjir adalah DAS Noemuke, yang memang hanya terdapat 4 wilayah IUP, tetapi mencakup 25 persen dari luas wilayah DAS Noemuke. Wilayah IUP yang terhampar di DAS Noemuke berada pada bagian hulu dan tengah.

Curah hujan yang naik pada November–Mei dan intensitas matahari sepanjang tahun membuat tanah yang sudah terbuka mengalami pelapukan dan tererosi dengan cepat. Hal ini berkontribusi pada peningkatan sedimen di daerah hilir. Pada akhirnya, peningkatan sedimen pada sungai dapat mengakibatkan risiko banjir di bagian hilir karena zona aliran sudah tertimbun oleh material sedimen.

Akumulasi krisis di atas menjadi semakin rentan apabila pemerintah tidak mementingkan daya dukung dan daya tampung lingkungan dalam rencana pembangunan.

e. Ekspansi perkebunan monokultur dan pariwisata

Kasus perampasan lahan pada tahun 2019 di Nusa Tenggara Timur terpotret di sektor pariwisata dan perkebunan monokultur.
Terhitung 6 (enam) kasus besar perampasan lahan yang dilakukan oleh perusahan besar, diantaranya:

  1. Proyek pembangunan hotel dan lapangan golf di desa Patiala Bawa, Kecamatan Lamboya, Kabupaten Sumba Barat seluas 164 HA oleh PT. GSP, 66 Kepala keluarga mengadukan ke pihak yang berwenang, dari peta rencana pembangunan proyek tersebut di dalamnya ada lahan pertanian produktif warga kurang lebih 5 (lima) hektare, perkampungan warga, rumah adat warga masuk dalam peta rencana proyek tersebut.
  2. Proyek pembangunan hotel oleh PT. SMK di lahan milik warga yang berlokasi di desa Patiala Bawa, Marosi Sumba Barat, modus perampasan lahan tersebut pada tahun 1995 menjanjikan warga pemilik lahan dalam kurun waktu 5 tahun kedepan untuk membangun hotel bintang 5 (lima) di lokasi tersebut dan mempekerjakan seluruh warga pemilik lahan seumur hidup, namun hingga tahun 2010 terhitung 10 tahun, tidak ada aktivitas apapun di lokasi tersebut, namun tanpa sepengetahuan warga pemilik lahan, secara sepihak menjualnya ke pihak lain, sehingga pada tahun 2018 pengusaha yang membeli lahan tersebut mengeksekusi lahan dengan dikawal aparat keamanan secara membabibuta sehingga menimbulkan 1 (satu) orang petani tewas tertembak aparat kepolisian Polres Sumba Barat.
  3. Perampasan lahan di desa Hobawawi oleh PT. IAS (hotel Nihiwatu), seluas 1 hektare milik warga, pihak Nihiwatu selalu berdalih telah membeli, sementara sertifikat masih dipegang oleh pemilik lahan.
  4. Pembangunan restoran apung, Kolam apung dan Jeti Apung di kabupaten Lembata oleh PT. Bahana Krida Nusantara Di Kawasan konservasi, pihak pemerintah daerah mengalihkan Kawasan konservasi ke Kawasan pariwisata.
  5. Proyek perkebunan Monokultur tebu oleh PT. MSM di Sumba Timur, berdampak hilangnya hutan di 2 kecamatan, adanya alih fungsi Kawasan, monopoli sumber daya air hingga berdampak kekeringan terhadap lahan milik petani desa Wanga dan Desa Patawang, hingga kriminalisasi petani terus terjadi.
  6. Proyek Cengkeh oleh PT. Peniti Sungai Purun di desa Dangga Mangu, Kecamatan Wewewa Timur, Sumba Barat, proyek tersebut diduga melakukan perampasan tanah warga dengan cara memberikan uang sirih pinang, uang sirih pinang tersebut jauh dari NJOP, hingga hari ini kasus pembayaran terhadap tanah warga belum terselesaikan, konflik antar warga terjadi hingga menimbulkan kriminalisasi, PT. PSP ini dikawal oknum aparat kepolisian yang bertugas tetap di Kawasan PT.PSP.

f.  Kriminalisasi petani dan aktivis lingkungan

  1. Kriminalisasi 6 orang petani dengan dalil UU ITE di desa Yubuwai, 41 (Empat puluh satu) orang petani dari desa Wanga, Patawang, mburukulu, lambakara dikriminalisasi dengan dalil penyerobotan lahan milik warga yang dirampas oleh PT. Muria Sumba Manis.
  2. Kriminalisasi 1 (satu) orang aktivis lingkungan di Sumba Timur dengan dalil UU Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Hingga kini penanganan atau penyelesaian hukum kasus Poro Duka pun masih jauh panggang dari api.

Pandangan WALHI NTT

Kerusakan lingkungan, perampasan lahan monopoli sumber daya air dimuluskan dengan kebijakan dan sikap diam pemerintah daerah dalam menghadapi kasus-kasus yang terjadi, pembiaran terhadap aktivitas di luar dari konteks hukum sering ditemui di berbagai proyek-proyek pariwisata, perkebunan monokultur dan tambak garam. Tidak ada sikap optimisme dari pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten yang mereduksi pola pembangunan yang ramah terhadap lingkungan, keberlanjutan ekologis dan keadilan antar generasi.

Persoalan tambang, pada 10 September 2018 Gubernur Nusa Tenggara Timur Viktor Bungtilu Laiskodat, mengatakan tambang akan menutup lahan pertanian rakyat, dan merusak lingkungan yang beresiko terjadi banjir dan tanah longsor, lubang sisa tambang mengandung zat asam berbahaya.

Namun SK moratorium tambang tidak segarang pernyataan Viktor Laiskodat, ia hanya mendeteksi syarat administrasi ijin tambang yang ber-CNC dan non CNC, dan ada kemungkinan operasi pertambangan di Nusa Tenggara Timur akan terus berjalan.

Persoalan ketidakseriusan pemerintah provinsi Nusa Tenggara Timur juga terjadi pada pelestarian perlindungan kawasan hutan, ada sekian kasus pembalakan liar yang sudah dilapor ke meja gubernur Nusa Tenggara Timur, yang dilakukan oleh swasta yang memperjual belikan kayu jenis sonokeling di kabupaten Timor Tengah Utara dan Timor Tengah Selatan, belum lagi 77 (tujuh puluh tujuh) perusahaan pertambangan yang arealnya terindikasi berada pada kawasan hutan lindung dengan luas 55.949,51 hektare, namun langkah moratorium ijin tambang tidak berdasarkan fakta kasus di berbagai daerah, gubernur melihat kerusakan hutan hanya pada sisi rakyat sebagai pelaku utama, buktinya Novermber 2019 gubernur mengancam masyarakat yang melakukan pembalakan liar akan dipotong tangannya, ini satu indikasi ketidaktahuan gubernur atas rill kasus kerusakan hutan di setiap daerah yang disebabkan oleh pihak swasta.

Perampasan lahan atas nama investasi kian marak di wilayah-wilayah tujuan wisata, rakyat yang tidak memiliki dokumen kepemilikan menjadi boomerang, pemerintah memuluskan ijin-ijin seperti HGU HGB atas tanah-tanah rakyat, pemerintah lebih dominan menunjukan sikap diam, membiarkan interaksi dan transaksi yang tidak sebanding terjadi antara masyarakat pemilik tanah dan swasta sebagai pemilik modal, disitulah muncul ketimpangan harga bahkan “Memaksa rakyat untuk menjual tanahnya” dengan iming-iming berbagai macam, sehingga tidak jarang rakyat dikriminalisasi bahkan terbunuh demi mempertahankan tanah.

Pelanggaran hukum yang dilakukan oleh investor dari perkebunan monokultur seperti cengkeh, tebu, dan jarak, beroperasi dengan pola pengambilalihan/perampasan tanah dengan cara yang sama, pemerintah sendiri tidak memiliki dokumen kepemilikan tanah rakyat secara menyeluruh, namun lebih cenderung memakai cara lama yang tidak kontekstual hukum seperti pemberian uang sirih pinang yang diklaim sebagai bukti jual beli.

Kasus-kasus lingkungan hidup dan pelanggaran HAM terjadi tidak sedikit di berbagai tempat di NTT, banyak tidak diekspose media, Pantauan WALHI NTT selama 1 (satu) tahun, peran media dalam memberitakan isu dan kasus lingkungan masih minim, misalkan media online vox NTT memberitakan 33 (tiga puluh tiga) berita lingkungan, Liputan6 memberitakan 7 (tujuh) berita, RadarNTT memberitakan 12 (dua belas) berita, dan Sergap NTT memberitakan 5 (lima) berita. Rata-rata media online maupun cetak menjadikan agenda media menjadi agenda publik, bukan menjadikan agenda publik menjadi agenda media, sehingga sangat banyak kasus lingkungan dan pelanggaran HAM yang terlewatkan dari pantauan pemerintah mapun publik.

WALHI NTT berpandangan apabila model pembangunan seperti sekarang ini masih dipertahankan, maka pengrusakan alam, penjarahan lahan, swastanisasi pesisir dan air, kriminalisasi petani/nelayan dan aktivis, pariwisata berbasis investor modal besar akan menguat dan meluas. Hal ini makin diperparah apabila tidak ada proses penguatan daya dukung lingkungan di NTT yang siginifikan.

Krisis sumber daya alam dan makin berkurangnya wilayah kelola rakyat akibat pengrusakan dan alih fungsi akan membuat NTT kembali menjadi propinsi dengan tingkat impor sektor konsumsi tertinggi di NTT. Kebutuhan pokok akan makin banyak bergantung pada daerah lain di Indonesia sebagaimana yang sedang terjadi saat ini. Sebagaimana kita tahu kebutuhan beras hingga sayur sayuran di NTT, sebagian besarnya berasal dari hasil impor dari propinsi lain yang ada di Nusa Tenggara dan Jawa.

Resolusi 2020

Pada awal 2019, dalam rangka Pemilu Legislatif dan Presiden, WALHI NTT menyelenggarakan lomba menulis artikel bagi para calon anggota legislatif. Lomba yang bertemakan “Politik Lingkungan Hidup dan Perlindungan Wilayah Kelola Rakyat dalam Ruang Legislatif” ini bertujuan untuk mengajak kesadaran publik tentang betapa penting dan urgennya peranan legislatif dalam perlindungan lingkungan hidup di NTT. WALHI NTT berpandangan bahwa salahsatu benteng pertahanan (yang seharusnya terkuat) lingkungan hidup dan wilayah kelola rakyat ada di para wakil rakyat. Merekalah yang diberikan mandat oleh masyarakat untuk menciptakan kebijakan, melakukan pengawasan hingga mengurus tata anggaran untuk rakyat.

Selain para wakil rakyat, pemerintah daerah juga harus segera membenahi diri bila tidak ingin daya dukung lingkungan kita kian memburuk. Kebijakan yang dikeluarkan harus diprioritaskan pada pemulihan dan penguatan daya dukung alam di NTT. WALHI NTT percaya bahwa yang sangat menentukan lestari atau tidaknya daya dukung lingkungan di NTT, yang memastikan meluas atau berkurangnya wilayah kelola rakyat adalah para pemerintah dan wakil rakyat kita. Ini karena mereka pengambil kebijakan tumbuh kembangnya pembangunan di daerah.

Berikut ini adalah resolusi 2020 yang disampaikan oleh WALHI NTT kepada publik dan para pembuat kebijakan di NTT, yaitu:

  1. Menyebarluaskan Pendidikan hukum lingkungan dan agrarian bagi warga negara di NTT terutama bagi warga negara yang berada di desa.
  2. Melakukan penegakan hukum lingkungan, pemulihan daya dukung lingkungan dan atau melakukan konservasi lingkungan baik di darat maupun di lautan terutama di kawasan kritis dan pulau pulau kecil
  3. Melindungi dan memperkuat daya dukung lingkungan di pulau pulau kecil terutama untuk upaya pemenuhan kebutuhan pangan, air dan ancaman abrasi serta tsunami
  4. Melakukan revisi atas Perda propinsi NTT No 4 tahun 2017 tentang RZWP3K 2017-2037
  5. Peningkatan anggaran untuk pemulihan dan penguatan daya dukung lingkungan hidup di NTT
  6. Memprioritaskan pariwisata kerakyatan yang berbasis komunitas dan berkelanjutan
  7. Menghentikan perluasan swastanisasi air, pesisir dan pulau pulau kecil
  8. Memperluas gerakan pembangunan yang berbasis pada mitigasi bencana dan adaptasi perubahan iklim
  9. Memperkuat dan memperluas konservasi kawasan sumber daya air di NTT untuk menghindari krisis sumber daya air
  10. Melindungi, memperkuat dan memperluas wilayah kelola petani dan nelayan di NTT
  11. Menghentikan kriminalisasi terhadap petani, nelayan, buruh yang berjuang untuk lingkungan hidup dan wilayah kelola rakyat
  12. Membuka akses informasi publik guna memonitor kebijakan pemerintah dan kondisi lingkungan secara evektif.
  13. Rakyat memilih pemimpin daerah (Bupati) yang pro pada lingkungan hidup dan wilayah kelola rakyat dalam Pilkada 2020 yang diselengggarakan di Sembilan kabupaten
  14. Pemerintah propinsi mencabut semua ijin tambang Minerba di NTT dan menghentikan pembangunan smelter di Kupang
  15. Pemerintah propinsi dan kabupaten kota meminta pertanggungjawaban industry atas sampah dan limbah yang berasal dari produk produk yang dihasilkan.
  16. Pemerintah melakukan audit lingkungan hidup dan melaporkan hasil audit lingkungan setiap kabupaten kota setiap tahunnya
  17. Pemerintah pusat untuk membatalkan niat meniadakan AMDAL dalam proses pembangunan (investasi) tetapi justru harus makin memperkuat perlindungan terhadap alam
  18. Pemerintah daerah mengeluarkan regulasi yang melindungi masyarakat adat
  19. Pemerintah daerah menciptakan, melakukan peningkatan dan penguatan SDM ahli terkait dengan hal hal khas NTT. Misalnya Ahli Komodo, Ahli Lontar dan Ahli Karst Sabana
  20. Media massa di NTT memperkuat jurnalisme lingkungan dalam pemberitaan.

Tinjauan Akhir Tahun Lingkungan Hidup orang Nusa Tenggara Timur (Tuak Lontar) disusun agar pemerintah menempatkan keberlanjutan lingkungan dan keselamatan rakyat sebagai prioritas pembangunan, memposisikan rakyat sebagai subyek pembangunan, dan menegakkan berbagai instrument hukum lingkungan. (Pers Rilis  WALHI Wilayah NTT)

Komentar

Jangan Lewatkan