oleh

Hanya 5 Kabupaten di NTT Penuhi Syarat Uji Kir Kendaraan

-Info-246 views

Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor (UPUBKB) berperan penting untuk menjamin kendaraan yang berkeselamatan. Pasalnya, UPUBKB menjadi garda terdepan dalam pengawasan kendaraan bermotor dalam melakukan uji berkala (KIR). Perlu diketahui, untuk menjamin kendaraan yang berkeselamatan, semua kendaraan terutama kendaraan niaga dan angkutan umum (Mobil sewa, taxi, mobil penumpang manusia, mobil truk pengangkut barang, pick up, truk gandeng dll) wajib melakukan pengujian kendaraan bermotor secara berkala enam bulan sekali di unit layanan kir terakreditasi.

Jumlah unit pelaksana uji kir yang ada di Indonesia adalah sebanyak 468 namun yang terakreditasi baru 186 unit. Bagaimana dengan NTT? NTT mempunyai 21 unit pelaksana uji kir di kabupaten/kota. Mirisnya, dari jumlah ini hanya ada 5 unit pelaksana uji kir di 5 kabupaten/kota yang telah terakreditasi dan memenuhi syarat melakukan uji berkala kendaraan bermotor. Sejak 1 Januari 2021, hanya 5 unit pelaksana uji kendaraan di 5 kabupaten/kota di NTT yang diizinkan melaksanakan kegiatan uji kendaraan.

Kelima kabupaten/kota itu adalah Kota Kupang, Kabupaten TTS, Kabupaten Sumba Timur, Kabupaten Sikka dan Kabupaten Lembata. Bisa dibayangkan, dengan demikian untuk seluruh kendaraan bermotor di Pulau Flores, hanya bisa melaksanakan uji berkala di Maumere, Kabupaten Sikka. Seluruh kendaraan di Pulau Sumba harus ke Waingapu, Sumba Timur untuk uji kendaraan setiap 6 bulan sekali. Di Pulau Timor, uji kir hanya bisa dilakukan di Kota Kupang dan Soe TTS.

Sedangkan seluruh kendaraan di Kabupaten Alor harus ke luar pulau jika ingin melakukan uji kendaraan bermotor. Dampaknya, para pemilik kendaraan mungkin lebih memilih tidak melakukan uji kir dan membayar denda atau “membayar” petugas di jalan saat ada pemeriksaan daripada harus mengeluarkan biaya yang tidak kecil untuk melakukan uji kendaraan setiap 6 bulan sekali di kabupaten lain, apalagi harus ke luar pulau.

Operasional kendaraan dan sopir ke kabupaten lain atau luar pulau akan lebih besar daripada tarif resmi kir, membayar denda atau sekedar membayar uang rokok ke petugas yang memeriksa di jalan. Mereka secara sadar memilih melakukan pelanggaran karena tak punya pilihan lain.

Karena itu prioritas pemerintah daerah dalam penyediaan komponen utama alat uji kendaraan di masing-masing UPTD Pendaftaran Kendaraan jangan dilihat semata-mata dengan hitung-hitungan untung-rugi dan berapa besar pendapatan yang masuk sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor ini. Ada tujuan utama dari pengujian adalah keselamatan, kelestarian lingkungan dan pelayanan kepada masyarakat yang merupakan tugas utama pemerintah. Mari kita memulai. NTT bisa.

 

Oleh: Darius Beda Daton / Kepala Ombusdman Indonesia Perwakilan NTT

Komentar

Jangan Lewatkan