oleh

Kronologi, Proses Audiensi dan Jawaban Pemda Flotim Terkait TPP dan Kenaikan Pangkat Guru ASN

-Info-1.009 views

A. Kronologi

1. Banyak Aspirasi dari kalangan Guru terkait TPP. Tidak hanya Guru Penerima penerima non sertifikasi tetapi termasuk guru penerima sertifikasi. Sebab, setelah mencermati Perbub Nomor 26 Tahun 2021 ditemukan ada ketidadilan di sana. TPP ada, kesra hilang tanpa penjelasan. Artinya, ASN Guru yang notabene Penerima Tunjangan Sertifikasi dan Tunjangan Non Sertifikasi terpotong pendapatan sebesar Rp. 250.000.

2. Mengikuti perkembangan aspirasi guru-guru di Kabupaten Flores Timur, PGRI Kabupaten Flores Timur menggelar Vikon bertemu dengan Ketua-ketua Cabang se Kabupaten Flores Timur. Perbincangan mengerucut pada temuan ketidakadilan bagi ASN Guru dengan lahirnya Perbup 26 Tahun 2021.

3. Pengurus PGRI Kabupaten melayangkan Surat Audiensi kepada Bupati Flores Timur pada Hari Senin, 9 Agustus 2021.

4. Rabu, 11 Agustus 2021, Pengurus PGRI Kabupaten menggelar Rapat Koordinasi Tatap Muka dengan semua Pengurus Cabang se Kabupaten Flores Timur, untuk persiapan melakukan audiensi bersama Bupati Flores Timur.

B. Proses Audiensi

1. Kamis, 12 Agustus 2021, Brefing di Sekretariat PGRI Flores Timur dihadiri Pengurus PGRI Kabupaten Flores Timur dan Pengurus PGRI Cabang Ile Bura, Demon Pagong, Larantuka, Ile Mandiri, Adonara Barat, Kelubagolit, Witihama, Ile Boleng, Adonara Timur dan Solor Timur.

2. Menuju ke Kantor Bupati Flores Timur diterima Humas Pemda Flores Timur. Meski diminta hadir hanya 3 orang, PGRI Flores Timur hari itu hadir 12 orang dengan mematuhi protokol kesehatan. Dengan perhitungan, kalaupun Bupati menerima hanya 3 orang, 9 lainya tetap berjaga di luar ruangan.

3. Menunggu Bupati Flores Timur dari Pkl. 10.00 WITA hingga Pukul 12.00 WITA. Setelah Bupati tiba dan proses komunikasi dibangun, disepakati semua rombongan PGRI diterima. Proses pertemuan terjadi di Aula Setda, Kabupaten Flores Tinur.

4. Hadir dari unsur Pemerintah diantaranya, Bupati Flores Timur, PLT Kepala Dinas PKO, Kepala BPKSDMD, Kepala Inspektorat, Kepala BKAD, Kabag Hukum, Kabag Keorganisasian dan Asisten Tiga Setda Flotim.

5. Acara dipandu Asisten Tiga, selanjutnya diberikan kesempatan kepada Bupati Flores Timur untuk menyampaikan informasi dan pokok pikiran. Isi Pembicaraan Bupati terkait adanya TPP untuk sedikitnya memperbaiki nasib ASN dari sisi kesehjateraan. Bahwa terkait TPP, informasinya sudah bergulir sejak tahun lalu, mestinya juga jumlahnya tidak seperti tertuang dalam Perbub, namun keadaan keuangan sehingga demikian yang bisa ditetapkan. “Memang kita mengaturnya dengan memperhatikan berbagai regulasi secara nasional dan konsultasi secara berulang ke Mendagri dan BPK. Pada akhirnya mereka menyetujui konsep Perbub 26 Tahun 2021 sesuai Draf yang disiapkan. Memang diperhatikan betul pada bagian seorang ASN tidak menerima tunjangan dari dua sumber yang berbeda,” tegas Bupati Flores Timur sebagai pengantar.

6. Kesempatan diberikan kepada PGRI dimulai dari Ketua PGRI Flores Timur. Pokok-pokok aspirasi ada pada dokumen PDF yang dikirimkan ini. Selanjutnya pembicaraan oleh Ketua PGRI Cabang Ile Boleng, dilanjutkan PGRI Ile Bura, Ile Mandiri dan terkahir dari PGRI Demon Pagong. Isi pembicaraan, mempertegas poin aspirasi tentang TPP dan Kenaikan Pangkat ASN Guru. Ketua PGRI Ile Boleng, Yoki Namatukan, tegas menyampaikan dua pokok materi ini dengan contoh -contoh kongkrit termasuk mempertanyakan Tunjangan Kesra dan Non Sertifikasi yang belum dibayar oleh Pemda pada Triwulan III dan IV di tahun 2020. PGRI Ile Bura, Markus Malaka, menggugat soal pelayanan yang kurang prima di Dinas PKO Kabupaten Flores Timur. PGRI Ile Mandiri menyetuh hati forum dengan mengajak forum berefleksi bersama tentang peran seorang Guru. Sangat mengharukan saat pekikan suara Ketua PGRI Ile Mandiri, Yoseph Bugis. ” Tolong hormati Guru…tolong hormati guru…jangan perlakukan guru secara tidak adil…. Presiden, Gubernur, Bupati, semua jadi berkat guru, tolong hargai dan hormat guru….itu saja!. Sekretaris PGRI Demon Pagong, Novi Andriani menyetuh pada ruang digitalisasi. Tidak cocok lagi urusan guru untuk naik pangkat harus pikul berkas setumpuk, tidak harus bawah bahan selemari. Ruang digital cukup efektif. Pengurus PGRI Demon Pagong yang mengatakan, sudah tidak zaman menyampaikan informasi melalui pesan lisan dan mulut gram. Mestinya dengan satu klik, informasi sudah tersaji. “Website Dinas PKO Flotim sudah saatnya punya website. PGRI Flotim siap berkolaborasi,” tandasnya.

C. Jawaban Pemda

Jawaban Bupati Flores Timur, Kabag Organisasi, Kabag Keuangan, Kepala BKAD, Kepala BPKSDMD dan PLT Dinas PKO terakum sebagai berikut:

1. Seorang ASN tidak menerima tunjangan dari dua sumber yang berbeda. Tujuan utama pemberian TPP yaitu memberi rasa keadilan dan kesamaan bagi ASN. Beberapa hal yg menjadi dasar pemberian TPP yaitu, beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi dan pertimbangan objektif lainnya.

“Seorang pegawai tidak bisa menerima tunjangan dari sumber berbeda secara bersama. Yang jadi problem adalah terkait pemberian tunjangan guru non sertifikasi guru Rp 250 ribu dari DAK non fisik. Sementara, guru sertifikasi tidak bisa dapat TPP. Memang tidak adil, tapi di sisi lain, kita terbentur dengan aturan yang ada,” katanya.

2. Jumlah PNS Guru di Flores 2.216 orang, yang terima tunjangan sertifikasi dan tunjangan khusus guru sebanyak 1.042 orang. Sedangkan, guru non sertifikasi sebanyak 707 orang, yang belum terima sertifikasi sebanyak 467 orang. kategori guru sarjana maupun non sarjana yang tidak terakomodir di sertifikasi maupun non sertifikasi, akan terakomodir di TPP.

3.467 orang ini yang dapat TPP. Kenapa guru sertifikasi tidak dapat, karena dia sudah dapat tunjangan. Dia tidak berhak dapat TPP. Sudah saya perintahkan untk konsultasi dengan BPK dan jawabannya, seseorang tidak bisa dapat dua tunjangan bersama,” jelasnya.

4.Bupati berjanji untuk menuntaskan utang guru sebelum akhir jabatannya yakni, Kesra Trwilan tiga dan empat tahun 2020, juga tunjangan non sertifkasi triwulan tiga dan empat tahun 2020.

D. Tanggapan PGRI

1. Ketua PGRI Flores Timur, Maksimus Masan Kian mengatakan, prinsip pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) pada Peraturan Bupati Flores Timur, Nomor 26 Tahun 2021 Bab II Pasal 2, point e menyatakan keadilan dan kesetaraan, yang berarti, pemberian TPP harus mencerminkan rasa keadilan dan kesamaan untuk  memperoleh kesempatan akan fungsi dan peran sebagai Pegawai ASN.

2. Sementara pada Bab III Pasal 9 ayat (1) point c tentang pengecualian pemberian TPP dinyatakan, pemberian TPP sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) dikecualikan bagi ASN yang bertugas sebagai tenaga pendidikan dan kependidikan yang menerima  tunjangan profesi dan tunjangan khusus guru. Hal ini menurut pandangan PGRI Flores Flores Timur, pengecualian pemberian TPP yang tertuang pada Bab III Pasal 9 ayat (1) point c ini mencerminkan kurangnya rasa keadilan dan ketidaksamaan.

3.Guru di Kabupaten Flores Timur yang belum disertifikasi, selama ini menerima tunjangan khusus atau tunjangan non sertifikasi. Setelah mencermati isi Perbub Nomor 26 Tahun 2021, sebagian besar guru di Kabupaten Flores Timur menyatakan sikap memilih menerima TPP daripada menerima Tunjangan Non Sertifikasi karena melihat dari nominal pembayaran. Aspirasi ini harus diakomodir.

4. Jika TPP disiapkan untuk meningkatkan kesehjateraan dengan memperhatikan salah satu prinsip beban kerja, yang terjadi seturut perbub yang ada adalah, guru penerima non sertifikasi wajib 24 jam mengajar. Maka, ia berhak menerima Rp.250.000. Sedangkan, guru Penerima TPP tidak mengajar 24 jam dan menerima paling rendah Rp. 600.000-700.000. Logikanya, BEBAN KERJA LEBIH TINGGI TERIMA LEBIH SEDIKIT. Dan sebaliknya, BEBAN KERJA LEBIH SEDIKIT TERIMA LEBIH BANYAK.

5. Terkait Kesra, tahun 2021 tidak dianggarakan. Karena jika sudah ada TPP, maka kesra tidak lagi. ITU ARTINYA ada potongan pendapatan 250.000 bagi Guru ASN yang sudah sertifikasi maupun yang sudah terima non sertifkasi. Pada perbub yang ada, guru yang menerima dua tunjangan ini tidak terima TPP. Sangat miris,” . Perbub 26 Tahun 2021 sedang berasa pada rel yang tidak adil.

Jawaban Pemda

1. Pemda berutang kepada guru ASN diantaranya Kesra dan Non Sertfikasi Triwulan 3 dan 4 Tahun 2020.

2. Tunjangan Sertifikasi Triwulan II sudah masuk di Rekening daerah dan siap dibayarkan.

3. Pemerintah berjanji akan konsultasi ke Mendagri terkait aspirasi PGRI Flores Timur.

4. Terkait kenaikan Pangkat ASN guru saat ini sudah bisa dilakukan secara online. Akan disosialisasikan segera oleh lembaga terkait. Bupati Flores Timur menegaskan, Pemda tidak akan mempersulit guru lagi dalam urusan kenaikan pangkat

5. PLT Dinas PKO menjawab sekaligus menegaskan bahwa untuk kenaikan Pangkat, Guru dalam mengurushya, harus melalui jalur dan prosedur yang tepat sehingga dokumen tidak tercecer. Kiranya sama sama berefleksi. Terkait saran adanya website Dinas PKO Flotim, akan dibicarakan.

Jawaban PGRI

Pemerintah telah berjanji berkonsultasi dengan Mendagri terkait aspirasi PGRI. Kiranya betul terjadi demikian dan hasilnya segera dishare, sebab jika dipaksakan dibayar dengan format yang ada, situasi akan menjadi rumit.

F. Langkah Lanjutan

(Silakan Bapa Ibu tinggalkan komentarnya atau japri melalui nomor PGRI Flotim: 081337110709)

Pengurus PGRI harus menderita jika guru -guru di Flores Timur menderita karena ketidakadilan. Wadah besar ini tidak boleh cengeng untuk terus berjuang!

Komentar

Jangan Lewatkan