oleh

Aliansi PKTA NTT Soroti Kasus Kekerasan Terhadap Anak dan Percepatan Vaksinasi Anak

RADARNTT, Kupang — Aliansi Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak Nusa Tenggara Timur (Aliansi PKTA NTT) menyoroti maraknya kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi akhir-akhir ini di daerah itu dan percepatan vaksinasi Covid-19 kepada anak.

Ketua Presidium Aliansi PKTA NTT, Benyamin Leu, dalam rilisnya yang diterima media ini Jumat, (3/9/2021), membeberkan beberapa hal, sebagai berikut:

  1. Pandemi COVID 19 yang mewabah di seluruh dunia termasuk Indonesia telah mempengaruhi seluruh sektor kehidupan masyarakat termasuk di provinsi Nusa tenggara Timur.
  2. Anak merupakan kelompok yang sangat rentan terhadap penyebaran Virus ini oleh karena lingkungan pergaulan yang sulit dikendalikan. Memaksa anak untuk diam di rumah juga merupakan pilihan yang sulit oleh karena dunia anak adalah dunia bermain dan bersosialisasi dengan teman-temannya.
  3. Program Vaksinasi Covid-19 oleh pemerintah sejauh ini dipandang cukup ampuh untuk meningkatkan menstimulasi kekebalan spesifik dalam tubuh agar tidak tertular atau sakit berat akibat Covid-19. Pada saat yang bersamaan pemerintah mengeluarkan kebijkan untuk memulai Belajar Tatap Muka. Hal ini belum didukung dengan program Vaksinasi anak yang masif sebagai persiapan memasuki Belajar Tatap Muka.
  4. Di tengah upaya kita bersama untuk memerangi Covid-19, kita diperhadapkan dengan berbagai kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi di beberapa tempat di Provinsi ini.

Benyamin Leu juga menyebutkan kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi di beberapa daerah, diantaranya:

  1. Kasus penganiayaan terhadap anak laki-laki berusia 13 tahun oleh oknum anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Kabupaten Rote Ndao dengan tuduhan mencuri Handphone milik pelaku.
  2. Kasus Kekerasan Seksual terhadap anak perempuan 16 tahun sampai hamil oleh oknum anggota TNI di Kabupaten TTS.
  3. Kasus kekerasan seksual terhadap anak oleh oknum TNI di Kabupaten TTU
  4. Kasus kekerasan seksual terhadap anak di Desa Manusak Kabupaten Kupang
  5. Kasus kekerasan seksual terhadap anak (dibawah lari) oleh pacar di Penfui, yang saat ini sedang dalam proses penanganan Kepolisian Resort Kupang Kota.
  6. Kasus kekerasan seksual terhadap anak sampai hamil oleh pelaku berusia 68 tahun di Camplong Kabupaten Kupang yang sampai saat ini masih buron
  7. Kasus Perdagangan anak (Orang) terhadap 4 orang anak perempuan pada salah satu PUB di Maumere, Kabupaten Sikka.

“Dari berbagai kasus tersebut di atas, didominasi oleh kasus kekerasan seksual. Selain itu, terdapat beberapa kasus yang mengarah pada pembicaraan damai antara pihak pelaku dan keluarga korban”, ungkapnya melalui pesan Whattsapp.

Padahal, lanjutnya, pihaknya berharap bahwa pembicaraan damai boleh dilakukan tetapi kejahatan tetaplah kejahatan yang harus diproses secara hukum demi memberikan efek jera.

Menyikapi berbagai fakta tersebut di atas, jelasnya, Aliansi PKTA NTT merekomendasikan hal-hal sebagai berikut:

  1. Mendorong Pemerintah Provinsi NTT untuk segera mendeklarasikan Darurat Kekerasan Seksual
  2. Mengapresiasi sikap tegas dan tanggap dari Pimpinan Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang telah secara cepat merespon kasus kekerasan yang melibatkan anggotanya.
  3. Mendesak pimpinan TNI dan Polisi Militer (POM) TNI agar segera melakukan proses hukum terhadap pelaku secara transparan dan akuntabel terutama pelaku kasus penyiksaan anak di Kabupaten Rote Ndao.
  4. Mendesak Polres Sikka dan Polda NTT untuk mengusut dan membongkar jaringan perdagangan anak yang melibatkan beberap PUB di Kota Maumere.
  5. Mendorong Aparat Penegak Hukum untuk lebih peka dan berkomitmen dalam upaya perlindungan Anak baik menindak pelaku maupun memberikan perlindungan bagi Anak yang Berhadapan dengan Hukum (ABH)
  6. Mengajak masyarakat terutama keluarga korban kekerasan untuk menolak upaya damai yang ditawarkan oleh pelaku maupun keluarga pelaku karena kejahatan tetaplah kejahatan yang harus diproses secara hukum demi menimbulkan efek jera agar tidak ada lagi korban berikutnya.
  7. Mendorong Pemerintah Provinsi dan Kabupaten untuk segera memfasilitasi program Vaksinasi bagi anak
  8. Mendukung Aliansi PKTA Nasional untuk mengadvokasi DPR Republik Indonesia untuk segera mengesahkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) menjadi UU
  9. Mendorong Pemerintah Daerah untuk memperkuat kapasitas bagi Lembaga Keagamaan dan Lembaga Adat sebagai salah satu pilar perlindungan anak dan perempuan.
  10. Mengajak Lembaga Keagamaan untuk melakukan sosialisasi tentang pola pengasuhan positif.
  11. Mengharapkan rekan-rekan Jurnalis untuk terus menjadi corong bagi upaya perlindungan, pemenuhan hak anak serta konsisten dalam mengawal berbagai kasus kekerasan terhadap anak.

Demikian pandangan dan rekomendasi ini disampaikan kiranya dapat berkontribusi promotif dan preventif bagi upaya perlindungan anak Flobamora di tengah pandemi yang tak tahu ujungnya. (TIM/RN)

Komentar