oleh

Rumah Sakit meng-COVID-kan, Benarkah?

Hanya 20 persen penyintas Covid-19 yang harus dirawat di Rumah Sakit (RS) karena bergejala sedang, berat, bahkan kritis.
Sedangkan sebagian besar (sekitar 80 persen) penyintas Covid-19 mempunyai gejala ringan dan bahkan tidak bergejala, sehingga tidak perlu dirawat di RS. Mereka perlu melakukan Isolasi Mandiri (Isoman), supaya tidak menularkan ke orang lain.

Contoh penyintas Covid-19 tidak bergejala adalah seseorang yang mau bepergian dan harus di swab Rapid Antigen atau PCR sebagai persyaratan, dan hasilnya ternyata positif. Kita menyebutnya Konfirmasi Tanpa Gejala (KTG) atau sebagian kita menyebutnya OTG (Orang Tanpa Gejala).

Beberapa Maskapai Penerbangan menyediakan sarana pemeriksaan swab Rapid Antigen (atau PCR). Termasuk di Kabupaten Sikka, jika kita terbang dengan Wing Air, maka kita bisa periksa swab Antigen di Klinik yang telah ditentukan oleh Wing Air dengan harga tertentu. Tentu penumpang dan pihak Wing Air berharap hasil rapid antigennya negatif supaya penumpang bisa terbang.

Tapi kenyataannya, ada sebagian penumpang yang baik-baik saja -tanpa gejala-, ternyata hasil rapid antigennya positif. Apakah pihak klinik yang bekerja sama dengan Wing Air meng-covid-kan penumpang? Tentu tidak. Inilah yang disebut sebagai KTG (Konfirmasi Covid-19 Tanpa Gejala). Karena memang ada sebagian penyintas Covid-19 yang tidak bergejala.

Layanan UGD di era pandemi Covid-19
Siapapun yang datang ke UGD untuk “berobat” akan dilakukan pemeriksaan Covid-19. Dalam rangka untuk memisahkan pasien yang tertular Covid-19 dan pasien lain di UGD yang tidak tertular Covid-19 (Non Covid-19).

Tujuannya, agar pasien Covid-19 tidak menularkan ke pasien non Covid-19. Kalau sampai pihak RS ceroboh, dan tidak mampu menentukan apakah seseorang yang berobat ke UGD adalah pasien Covid-19 atau non Covid-19, maka akan terjadi penularan pasien Covid-19 ke pasien non Covid-19. Dan ini tentu sangat berbahaya, bahkan bisa saja RS akan dituntut oleh pasien non Covid-19 yang tertular dari pasien Covid-19 akibat kelalaian pihak RS tidak melakukan screening pasien yang datang ke UGD.

Tujuan lainnya, agar pasien Covid-19 tidak menularkan ke Tenaga Kesehatan (Nakes). Jika pasien Covid-19 tidak di-screening saat di UGD dan akhirnya lolos dan dirawat di bangsal biasa (non Covid-19), maka sangat berpotensi terjadi penularan dari pasien tersebut ke Nakes. Karena Nakes yang bertugas di bangsal non Covid-19, tidak menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) yang sesuai standar untuk melindungi dirinya dari pasien Covid-19. Jika banyak Nakes tertular Covid-19, kemudian harus Isolasi, maka layanan RS akan lumpuh.

Inilah alasan utama, kenapa pihak RS harus memeriksa Covid-19 terhadap semua pasien di UGD. Karena jika tidak dilakukan, dampak akhirnya sangat berbahanya yaitu RS akan dituntut keluarga pasien non Covid-19 dan risiko lumpuhnya layanan RS jika beberapa Nakes tertular Covid-19.

KTG mengalami Kecelakaan Lalu Lintas
Sempat heboh dibicarakan di berbagai media, seseorang -sebut saja bernama John- mengalami Kecelakaan Lalu Lintas (KLL). Saat dibawa ke UGD, maka dilakukan prosedur standar penanganan pasien di era pandemik Covid-19. Sambil dilakukan penanganan kegawatdaruratannya, John menjalani pemeriksaan Covid-19, dan hasilnya ternyata positif penyintas Covid-19. Kenapa John bisa positif Covid-19? Padahal sebelum kecelakaan terjadi, John baik-baik saja dan bisa mengendarai sepeda motornya? Inilah yang disebut KTG alias Konfirmasi Tanpa Gejala. Jadi, Sebelum kecelakaan terjadi, John sudah tertular virus Corona tapi tanpa gejala. Saat di-screening di UGD baru ketahuan. Apakah RS meng-COVID-kan John?

Banyak kejadian lain seperti itu terjadi. Seseorang lumpuh separuh badan -sebut saja bernama Maria-, kemudian berobat ke dokter praktek swasta. Dokter menyarankan Ibu Maria dirawat di RS. Saat sampai di UGD, dilakukan prosedur screening Covid-19, dan ternyata hasilnya positif. Apakah RS meng-COVID-kan ibu Maria?

Meng-COVID-kan pasien sangat tidak mudah. Karena Kementerian Kesehatan mengeluarkan KMK (Keputusan Menteri Kesehatan) khusus untuk mencegah dan mengantisipasi agar masalah ini tidak terjadi. Semua pasien yang dirawat dengan diagnosis Covid-19, pasti akan di audit oleh BPJS Kesehatan, sebagai perpanjangan tangan Kementerian Kesehatan di daerah. Sangat detail verifikasinya. Jika ada aturan main dalam KMK yang dilanggar, maka langsung akan digagalkan claimnya oleh BPJS. Jika ada yang meragukan, BPJS akan melaporkan ke Kementerian Kesehatan untuk diputuskan di tingkat pusat. Bahkan, audit juga dilakukan oleh BPKP. Bisa dikatakan hampir mustahil satu RS meng-COVID-kan pasien dan lolos dari pantauan BPJS, BPKP atau Kementerian Kesehatan.

Kenapa saya perlu menyampaikan informasi panjang lebar ini? Saya khawatir masyarakat percaya isu bahwa RS meng-COVID-kan pasien, dan konsekuensi dari keyakinannya tersebut mereka tidak mau berobat ke RS. Dan ini tentu sangat berbahaya.

Jangan lupa, Lakukan 5M, Dukung 3T dan segera Vaksinasi

 

Oleh: dr. Asep Purnama

Komentar

Jangan Lewatkan