oleh

Vaksinasi Dosis Ketiga bagi Nakes Segera Dilakukan

RADARNTT, Jakarta – Vaksinasi dosis ketiga bagi Tenaga Kesehatan (Nakes), Asisten Tenaga Kesehanan dan Tenaga Penunjang yang bekerja di Fasilitas Pelayanan Kesehatan segera dilakukan, berdasarkan Surat Edaran Plt Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan RI Nomor: HK.02.01/I/ 1919 /2021, tertanggal 23 Juli 2021.

Dalam edaran tersebut dijelaskan bahwa perkembangan kasus COVID-19 di Indonesia perlu mendapatkan perhatian yang  serius dari seluruh pihak oleh karena berdasarkan perkembangan terakhir tercatat peningkatan kasus terkonfirmasi COVID-19 yang cukup tinggi, termasuk pada Sumber Daya Manusia (SDM) Kesehatan, seperti tenaga kesehatan, asisten tenaga kesehatan, dan tenaga penunjang yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan, yang telah mendapatkan vaksinasi dua dosis lengkap.

“Dengan mempertimbangkan bahwa masih ada SDM Kesehatan yang telah mendapatkan vaksinasi dua dosis lengkap namun masih terinfeksi COVID-19 serta semakin meluasnya penyebaran COVID-19 di hampir seluruh provinsi, maka diperlukan intervensi vaksinasi dosis ketiga bagi para SDM Kesehatan yang dihadapkan dengan risiko tinggi penularan COVID-19,” jelasnya.

Ditegaskan pula, pemberian vaksinasi dosis ketiga bagi SDM Kesehatan juga telah mendapatkan rekomendasi dari Komite Penasihat Ahli Imunisasi Nasional atau ITAGI berdasarkan hasil kajian yang dilakukan dan disampaikan kepada Kementerian Kesehatan melalui surat nomor 71/ITAGI/Adm/VII/2021 tanggal 8 Juli 2021.

Sehingga Surat Edaran ini dimaksudkan untuk meningkatkan dukungan dan kerja sama pemerintah daerah, fasilitas pelayanan kesehatan, dan para pemangku kepentingan terkait dalam pelaksanaan vaksinasi dosis ketiga bagi tenaga kesehatan, asisten tenaga kesehatan, dan tenaga penunjang yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan.

Surat Edaran ini mengingat ketentuan-ketentuan sebagai berikut: Pertama, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3237); Kedua, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);

Ketiga, Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5063); Keempat, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236); Kelima, Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49,
Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 3447);

Keenam, Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 227) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020  tentang Perubahan Atas Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 66).

Ketujuh, Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 10 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 775); Kedelapan, Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/4638/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi COVID-19.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini disampaikan kepada seluruh Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, dan Kepala/Pimpinan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk melaksanakan vaksinasi dosis ketiga bagi seluruh tenaga kesehatan, asisten tenaga kesehatan, dan tenaga penunjang yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan dengan ketentuan sebagai berikut:

  1.  SDM Kesehatan adalah tenaga kesehatan, asisten tenaga kesehatan, dan tenaga penunjang yang berusia ≥18 tahun.
  2. Vaksinasi dosis ketiga diberikan kepada SDM Kesehatan yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan (termasuk Kantor Kesehatan Pelabuhan dan Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit) yang telah mendapatkan dua dosis vaksinasi COVID-19 lengkap.
  3. Vaksinasi dosis ketiga dapat menggunakan vaksin dengan platform yang sama atau platform yang berbeda, dengan interval minimal pemberian vaksinasi dosis ketiga adalah 3 bulan setelah dosis kedua diberikan.
  4. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Direktur Rumah Sakit, Kepala Puskesmas, dan pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan lain memastikan dan bertanggung jawab bahwa pemberian vaksinasi dosis ketiga hanya untuk tenaga kesehatan, asisten tenaga kesehatan, dan tenaga penunjang yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan Saudara dengan menandatangani pakta integritas
    terlampir dan mengirimkan ke Dinas Kesehatan Provinsi dan tembusan ke Kementerian Kesehatan (email: paktaintegritas@kemkes.go.id).
  5. Bila terdapat SDM kesehatan terdata sebagai kelompok sasaran lain, maka Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota, Direktur Rumah Sakit, Kepala Puskesmas dan pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan lain dapat melakukan koreksi data dengan mengirim email ke alamat sdmkesehatan@pedulilindungi.id dengan menyertakan surat keterangan dari institusi masing-masing yang menyatakan bahwa SDM Kesehatan bekerja pada institusinya.
  6. Dalam hal pelaksanaan vaksinasi dosis ketiga menggunakan vaksin Moderna mRNA-1273, maka dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:
  • Vaksin Moderna mRNA-1273 diberikan secara intramuskular dengan dosis 0,5 mL.
  • Mekanisme skrining, alur pelayanan dan observasi dalam pelaksanaan vaksinasi dosis ketiga dengan menggunakan vaksin Moderna mRNA-1273 dilaksanakan sesuai dengan petunjuk teknis pelaksanaan vaksinasi yang menggunakan vaksin Sinovac maupun Astra Zeneca.
  • Vaksin Moderna mRNA-1273 tersedia dalam bentuk suspensi beku dengan kemasan 14 dosis per vial dan disimpan di: 1) Instalasi farmasi dinas kesehatan provinsi dan instalasi farmasi dinas kesehatan kabupaten/kota, dalam freezer dengan suhu -15°C sampai dengan -25°C.
    2) Puskesmas dan fasilitas pelayanan kesehatan lain, dalam vaccine refrigerator suhu 2-8 °C.
  • Ruang penyimpanan vaksin harus terhindar dari paparan sinar matahari langsung. Penyimpanan vaksin diatur sedemikian rupa untuk menghindari kesalahan pengambilan, perlu disimpan secara terpisah dalam rak atau keranjang vaksin yang berbeda agar tidak tertukar dengan vaksin rutin.
  • Sebelum digunakan, vaksin harus dicairkan terlebih dahulu dengan cara: 1) Vaksin yang disimpan dalam freezer suhu -15°C sampai dengan -25°C, pencairan vaksin dilakukan dengan cara meletakkan vaksin selama 1 jam pada suhu ruangan 15-25°C sebelum dimasukkan ke dalam vaccine carrier. 2) Vaksin yang disimpan dalam vaccine refrigerator suhu 2-8°C, pencairan vaksin dilakukan dengan cara meletakkan vaksin selama 15 menit pada suhu ruangan 15-25°C sebelum dimasukkan ke dalam vaccine carrier.
  • Pastikan vaksin sebelum digunakan telah mencair, dan sebelum disuntikkan vial vaksin harus digoyangkan terlebih dahulu dengan lembut dan jangan dikocok.
  • Vaksin yang sudah dicairkan jangan dibekukan kembali. Apabila vaksin yang telah dicairkan belum dibuka, maka vaksin tersebut disimpan pada vaccine refrigerator suhu 2-8°C dan hanya dapat disimpan dan digunakan maksimal selama 30 hari.
  • Apabila vaksin sudah dicairkan dan sudah dibuka maka harus segera disuntikkan maksimal dalam kurun waktu 6 jam dan apabila lebih dari 6 jam maka vaksin tersebut tidak dapat dipergunakan dan dimusnahkan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Demikian Surat Edaran ini disampaikan untuk dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. (TIM/RN)

Komentar

Jangan Lewatkan