oleh

Albertus Iwan Susilo, Penyuap mantan Bupati Ngada tak tersentuh KPK

-Kolom-4.688 views

Pada kasus suap mantan Bupati Ngada Marianus Sae yang terjaring dalam Operasi Tangkap Tangan (OTT) KPK pada 11 Februari 2018 terkait kasus penerimaan fee dari sejumlah proyek di lingkungan Pemkab Ngada, maka mantan Bupati Ngada periode 2010-2015/2015-2020 itu selaku penerima suap dan Wilhelmus Iwan Ulumbu selaku pemberi suap, kedua-duanya telah divonis terbukti bersalah oleh Pengadilan Tipikor Surabaya pada tahun 2018 dengan hukuman masing-masing selama 8 tahun penjara dan 2,6 tahun penjara.

Dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) maupun dalam fakta-fakta persidangan yang tertuang dalam putusan hakim Pengadilan Tipikor Surabaya tahun 2018 itu terurai juga keterlibatan pihak lainnya selaku pemberi suap terhadap mantan Bupati Ngada Marianus Sae yaitu Albertus Iwan Susilo. Namun hingga saat ini pemberi suap atas nama Albertus Iwan Susilo tersebut belum juga ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, sehingga hal ini merupakan tunggakan perkara yang wajib dituntaskan oleh KPK dengan kelak segera menerbitkan Surat Perintah Penyidikan terhadap pemberi suap atas nama Albertus Iwan Susilo.

Baik Wilhelmus Iwan Ulumbu (telah divonis 2,6 tahun penjara) maupun Albertus Iwan Susilo dalam kurun waktu 7 Pebruari 2011 sampai dengan tanggal 15 Januari 2018 terbukti memberikan uang suap kepada Marianus Sae selaku Bupati Ngada saat itu adalah demi mendapatkan paket proyek pembangunan jalan dan jembatan di Kabupaten Ngada. Marianus Sae disebut menerima suap secara total sejumlah Rp 5.937.000.000. Suap itu berasal dari Wilhelmus Iwan Ulumbu selaku Direktur Utama PT Sinar 99 Permai dan Pendiri PT Flopindo Raya Bersatu sebesar Rp 2.487.000.000 dan dari Albertus Iwan Susilo selaku Direktur Utama PT Sukses Karya Inovatif sebesar Rp 3.450.000.000.  Sebagai kompensasi pemberian suap kepada Bupati Ngada Marianus Sae maka perusahaan milik Wilhelmus Iwan Ulumbu yaitu PT Flopindo Raya Bersatu dan PT Sinar 99 Permai maupun perusahaan milik Albertus Iwan Susilo yaitu PT Sukses Karya Inovatif, masing-masing mendapatkan paket-paket proyek pembangunan jalan dan jembatan di wilayah Kabupaten Ngada.

Diuraikan dalam fakta-fakta persidangan bahwa setelah Bupati Ngada Marianus Sae menerima sejumlah uang senilai total Rp 3.450.000.000 dari Albertus Iwan Susilo, maka sesuai kesepakatan antara Bupati Ngada Marianus Sae dan Albertus Iwan Susilo sebelumnya, pada kurun waktu tahun 2014 sampai dengan tahun 2017, perusahaan yang digunakan oleh Albertus Iwan Susilo mendapatkan paket-paket proyek pembangunan jalan dan jembatan di  wilayah Kabupaten Ngada, antara lain yaitu:

Pertama, tahun Anggaran 2014 :
Proyek Peningkatan Jalan Rakalaba-Zeu dengan nilai anggaran sekitar Rp 2,8 milliar;

Kedua, tahun Anggaran 2015 :
Proyek Peningkatan Jalan Reko-Zaa, nilai kontrak sebesar Rp.1.948.913.000,- sesuai kontrak Nomor 620/PU/PPK/KONTRAK/IPJ-DAU/99/07/2015 tanggal 08 Juli 2015; Proyek Peningkatan Jalan Rakalaba-Zeu, nilai kontrak sebesar Rp.2.451.379.000,-  sesuai kontrak Nomor 620/PU/PPK/KONTRAK/IPJ-DAU/98/07/2015 tanggal 08 Juli 2015;

Ketiga, tahun Anggaran 2016 :
Proyek Peningkatan Jalan Hobotopo-Waebia, Nilai sebesar Rp 2.553.450.000,- sesuai kontrak Nomor 620/PU/BMPJ/KONTRAK/755/10/2016 tanggal 25 Oktober 2016; Proyek Pembangunan Jembatan Ululeo, Nilai kontrak sebesar Rp 1.564.426.000,- sesuai kontrak Nomor 630/PJBT/PU/BM/KONTRAK/765/10/2016 tanggal 26 Oktober 2016; Proyek Pembangunan Jembatan Rada Nage, Nilai kontrak sebesar Rp 1.303.617.000,- sesuai kontrak Nomor 630lPJBT/PU/BM/KONTRAK/767/10/2016 tanggal 26 Oktober 2016; Proyek Pembangunan Jembatan Wae Rebo, Nilai kontrak sebesar Rp 2.376.909.000,- sesuai kontrak Nomor 630/PJBT/PU/BM/KONTRAK/769/10/2016 tanggal 26 Oktober 2016; Proyek Pembangunan Kantor Dinas P3 Kabupaten Ngada dengan nilal kontrak sebesar Rp 4.255.268.000,- sesuai kontrak Nomor 641/PU/PPKIPGKI19/06/2016 tanggal 28 Juni 2016; Proyek Rehab Rumah Jabatan Bupati dengan nilai kontrak sebesar Rp 997.550.000,- sesuai kontrak Nomor 641/PU/PPK/PGK/05/05/2016 tanggal 25 Mei 2016; Proyek Penataan Lingkungan Permukiman Rabat Beton Tengah kampung Damu, Desa Benteng Tawa dengan  nilai kontrak sebesar Rp 199.890.000,- sesuai kontrak Nomor 658/lPU/PPK-PLP/PL/21 5/1 0/2016;

Keempat, tahun Anggaran 2017 :
Proyek Peningkatan Jalan MaronggeIa-Nampe, Nilai kontrak sebesar Rp7.997.700.000,- sesuai kontrak Nomor 620/PUPR/BMIPJ/235/05/2017 tanggal 05 Juni 2017, dan proyek peningkatan jalan Marobhatong-Kedhu-Ria, Nilai kontrak sebesar Rp 1.495.400.000,- sesuai kontrak Nomor 620/PUPR/BM/PJ/245/06/2017 tanggal 05 Juni 2017; Pembukaan Jalan Puransibu-Marabhatong Riung Barat dengan nilai kontrak sebesar Rp 644.999.000,- sesuai kontrak Nomor 620/PUPR/BM/PJ/31/05/2017 tanggal 02 Mei 2017;

Demi penegakan hukum yang adil dan merata oleh KPK serta tidak hanya selesai menyasar mentok pada target pihak-pihak tertentu semata-mata, tentu saja kita harus menagih janji Ketua KPK Firli Bahuri yang terekam dalam Rapat Dengar Pendapat di Komisi III DPR pada 27 Januari 2020, dimana Ketua KPK Firli Bahuri mengatakan ada 113 tunggakan kasus di tahap penyidikan dan tercatat kurang lebih 366 tunggakan perkara yang sedang dilakukan penyelidikan. Di hadapan Komisi III DPR, Firli Bahuri mengakui akan segera menuntaskan tunggakan-tunggakan kasus itu.

Oleh karena kasus suap mantan Bupati Ngada Marianus Sae termasuk salah satu dari ratusan perkara di KPK yang tertunggak penyelesaiannya dimana pemberi suap atas nama Albertus Iwan Susilo belum juga menyandang status selaku tersangka dalam kasus tersebut, maka demi mengembalikan pamor KPK yang sedang semakin terpuruk akhir-akhir ini, kita patut terus-menerus mendorong dan meminta kepada Ketua KPK Firli Bahuri agar sungguh-sungguh segera merealisasikan penuntasan tunggakan perkara dimaksud sehingga tidak hanya Marianus Sae dan Wilhelmus Iwan Ulumbu saja yang harus mendekam dibalik jeruji besi penjara.

 

Oleh: Meridian Dewanta Dado, Advokat PERADI dan Koordinator TPDI Wilayah NTT

Komentar

Jangan Lewatkan