oleh

Api di Kereta dari Moscow ke Berlin [1]

-Kolom-261 views

Skenario Anti-Cina Sebelum Gestok 1965

Pada tahun 1963, tepatnya 10 Mei 1963 pecah huru-hara anti Cina di Bandung Jawa Barat. Kerusuhan rasialis yang bermula dari kampus ITB ini pun merembet ke kota sekitarnya; Ciamis, Garut dan Tasikmalaya. Banyak mahasiswa terlibat dalam kerusuhan yang tak berdiri sendiri ini.

Salah satu mahasiswa Fakultas Sospol Unpad Priangan Timur (Universitas Pajajaran Cabang Priangan Timur), adalah Willy R; aktivis mahasiswa Unpad yang sekaligus Ketua Dema (Dewan Mahasiswa). Pada masa itu, di sela kuliah Willy memang direkrut bekerja di Padisentra sebuah program nasional bidang pertanian yang dimulai pada 1959 untuk tujuan dan target kecukupan pangan nasional dalam 5 tahun.

Willy tengah mengikuti pendidikan di Departemen Pertanian di Jakarta ketika kerusuhan rasial 10 Mei 1963 itu meletus. Dia tak tahu ihwal chaos yang banyak membawa korban dari kalangan etnis Tionghoa Bandung.

“Tetapi pada waktu itu saya sedang dicari-cari CPM (Corps Polisi Militer_Pen)”, kisahnya. Kabar soal pencarian dirinya diperoleh dari ayahnya di Bandung, sementara Willy tengah berada di Jakarta mengikuti pendidikan pertanian.

“Sebagai Ketua Dewan Mahasiswa, bahkan, saya menjadi sasaran tuduhan aparat, disangka mengorganisir chaos Tasikmalaya dari jauh’, kesuhnya.

Dalam kerusuhan rasial ini diakui banyak mahasiswa terlibat karena biangnya memang bermula dari internal kampus. Sentimen rasial karena gap antara mahasiswa etnis Tionghoa dan non-Tionghoa, mengaktual ke dalam perkelahian-perkelahian kecil yang kemudian memicu solidaritas meluas diantara keduanya. Dengan kata lain, solidaritas diantara sesama mahasiswa bersentimen ‘anti Cina’ tak sebatas di lingkup kampus saja.

Kerusuhan anti-Cina di Bandung tak berdiri sendiri. Tetapi dapat dikata merupakan imbas dari insiden pendahulu sebelumnya. Pada 26 Maret 1963 terjadi perkelahian di Pengadilan Negeri Cirebon antara pribumi versus etnis Cina; yang menimbulkan kekalahan di fihak ‘pribumi’. Pada hari berikutnya timbul aksi pembalasan dari kelompok pribumi terhadap etnis Cina yang dilakukan oleh rakyat dalam jumlah yang cukup besar.

Mereka datang merusak toko-toko dan rumah-rumah penduduk milik orang-orang Cina serta membakar berpuluh-puluh kendaraan yang ada. Kerusuhan ini meluas hingga Tegal kota pada 5-6 Mei 1963.

Huru-hara Politik Rasial

Ternyata kerusuhan ini juga bertendensi politik rasialis, sesuatu yang telah disinyalir Willy. Keterlibatan beberapa eksponen politik Partai Sosialis Indonesia (PSI) seperti Rahman Toleng dan Soeripto yang memiliki tendensi politik anti Bung Karno dan anti komunis (PKI) dalam gerakan anti Cina yang akhirnya berbuah huru-hara.

Willy menuturkan ada 7 orang yang ditangkap polisi masa itu. Sebagai Ketua Dewan Mahasiswa, pihaknya lalu membuat statement atas insiden kerusuhan yang menyeret mahasiswa anggota senat dari bermacam organ mahasiswa underbouw partai sebagai “organizer” kerusuhan rasial itu.

“Bilamana terbukti kesalahan mereka, supaya mereka dipecat dari Universitas”, bunyi pernyataan Dema yang dibuatnya. Dan akhirnya sidang pengadilan membuktikan kesalahan mereka mengorganisir, ya mereka dipecat dari Universitas.

Para ‘organizer’ aksi solidaritas anti-Cina itu yang beralih jadi huru-hara diantaranya adalah Siswono Yudohusodo (mahasiswa ITB, aktivis GMNI), Dedi Krishna (mahasiswa Kimia Teknik ITB, anggota Persatuan Mahasiswa Bandung/PMB), Abdul Qoyum Tjandranegara (mahasiswa Kimia Teknik ITB), Muslimin Nasution (mahasiswa Mesin ITB), Parlin Mangunsong (mahasiswa Universitas Padjadjaran/Unpad), Soeripto (mahasiswa Unpad, aktivis Gerakan Mahasiswa Sosialis/Gemsos) dan Rahman Tolleng (aktivis mahasiswa kader Partai Sosialis Indonesia/PSI).

Willy sendiri luput dari tuduhan lanjut aparat CPM, namun ia merasa tak enak karena Bupati Tasikmalaya orang PNI. Beberapa kolega Bupati dari GMNI yang dipecat pasca jadi urusan polisi; membuat hati sang Bupati gundah. Ini berekses pada goyahnya hubungan yang semula terjalin baik dengannya dan itu berpengaruh pula pada kedudukan Willy sebagai Ketua Dema.

Fakultas Sospol di Priangan Timur tempatnya kuliah kala itu, adalah satu-satunya fakultas di Cabang Universitas Pajajaran. Meskipun statusnya negeri, tapi fakultas ini dibiayai oleh masyarakat setempat; terutama oleh Mitra Batik dan masyarakat Tionghoa. Ketua dewan penyantunnya adalah pejabat Dandim Tasikmalaya; Kolonel Djohari. Gegara ada mahasiswanya yang terlibat huru-hara, fakultas ini diancam bakal dibubarkan.

Dapat Beasiswa

Selain di organisasi mahasiswa IMABA (Ikatan Mahasiswa Bandung) Willy tak ikut organisasi lainnya. Sepertinya ia memang tak minat berpolitik, apalagi yang berafiliasi kepada partai tertentu. Tapi bukan berarti Willy tak tertarik pada politik.

Semasa kuliah di Padjadjaran Bandung, dia tak tinggal di Tasikmalaya melainkan indekost di rumah pamannya. Pamannya itu, Syarief Sulaiman yang punya “Warta Bandung”; sebuah koran beraliran kiri. Kadang-kadang di Bandung biasa dilaksanakan Sidang Parlemen. Para politisi itu selama masa sidang, sering hingga larut malam ngumpul di rumah sang paman. Kesempatan yang menyediakan peluang banyak bagi Willy buat mendengarkan debat-debat informal mereka.

Terbiasa mendengar dan mengikuti perdebatan demikian membuatnya jadi tertarik pada organisasi tanpa keharusan masuk jadi anggotanya. Ini sejalan dengan jiwa mudanya yang bebas dan menyala-nyala. Situasi politik nasional dibawah pemerintahan Soekarno, secara umum memang lah dinamis. Kebijakan nasional populis pemerintah semasa itu adalah mengirimkan dan membiayai sebanyak mungkin angkatan muda untuk belajar ke luar negeri.

“Waktu itu saya dikirim oleh Departemen Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan (PTIP) untuk belajar ke luar negeri yakni ke Rusia”, tutur Willy. Sebenarnya ia inginnya belajar ke Jepang dan mengambil bidang studi ekonomi yang menjadi minatnya semula.

Pada September 1963, setelah melalui serangkaian test di Jakarta,  berangkatlah Willy ke Moscow bersama kontingen Duta Ampera ke 2; menyusul angkatan terdahulu yang memberangkatkan kontingen lainnya seperti Pramoedya Ananta Toer dan Djoko Sri Mulyono pada tahun 1962 sebelumnya.

Semula Willy berniat mengambil studi bidang ekonomi namun sesampai di Moscow diketahuinya bahwa Kemlu tengah membutuhkan banyak diplomat ahli hukum internasional. Jadilah ia mengambil studi Hukum Internasional di Ukraine State University di kota Kiev, kota terbesar Ukraina. Ia tak masuk di Lumumba University karena peserta beasiswa yang dikirim pemerintah Soekarno melalui Departemen PTIP memang ke tujuan universitas negeri. Ada 10 orang Indonesia belajar Hukum Internasional di kota Kiev.

Dalam waktu 5 tahun itu, dari 1963 hingga 1968; 8 dari 10 peserta sudah menyelesaikan S2; Master pada masa itu. Sedangkan yang 2 orang gagal dan dipulangkan ke Indonesia di tengah masa studi luar negerinya… [ap]

 

(Sumber: ypkp1965.org)

Komentar

Jangan Lewatkan