oleh

Bupati SBS Biang Kerok Dugaan Korupsi di Malaka

-Kolom-3.509 views

Pengungkapan skandal korupsi oleh Penyidik Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polda Nusa Tenggara Timur (NTT) dalam Proyek Pengadaan Bibit Bawang Merah tahun anggaran 2018 yang menyebabkan negara dirugikan sebesar Rp 4,9 miliar dari total nilai proyek sebesar Rp 10,8 miliar di Kabupaten Malaka yang membuat Kadis Pertanian Malaka Yustinus Nahak serta 8 (delapan) pihak lainnya telah ditetapkan sebagai para tersangka oleh Polda NTT justru semakin membuktikan bahwa borok-borok dugaan korupsi memang telah terjadi secara masif dan sistemik selama kepemimpinan Bupati Malaka Stefanus Bria Seran (SBS) sebagai akibat pola Dinasti Politik yang berjalan tanpa kontrol di Kabupaten Malaka.

Apabila kepemimpinan Bupati SBS sungguh-sungguh berkomitmen dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi semestinya bisa tercegah dan tidak akan terjadi skandal korupsi dalam Proyek Pengadaan Bibit Bawang Merah tahun anggaran 2018 yang menyebabkan negara dirugikan sebesar Rp 4,9 miliar dari total nilai proyek sebesar Rp 10,8 di Kabupaten Malaka, bahkan tidak akan juga bermunculan perkara-perkara dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan kerabat dekat Bupati SBS yaitu :

Pertama; Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Malaka, Petrus Bria Seran diperiksa penyidik Polres Belu dalam kasus dugaan korupsi pembangunan Unit Sekolah Baru (USB) SMA Wederok senilai Rp 2,1 miliar lebih.

Kedua; Kepala Dinas Kesehatan, Paskalia Frida Fahik diperiksa penyidik Kejari Atambua dalam kasus dugaan korupsi pembangunan Rumah Tunggu Puskesmas Fahiluka senilai Rp 440 juta.

Ketiga; Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Malaka, Yustinus Nahak diperiksa penyidik Kejari Atambua dalam kasus dugaan korupsi pengadaan bibit kacang hijau 22,5 ton senilai Rp 600 juta.

Keempat; Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Malaka, Yohanes Nahak diperiksa penyidik Polres Belu dalam kasus dugaan korupsi perkuatan tebing Desa Naimana, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka senilai Rp 3.287.095.000 yang bersumber dari DAU tahun anggaran 2016 dan Kasus dugaan korupsi pengadaan lampu sehen sebanyak 1529 unit Tahun Anggaran (TA) 2016 senilai 6.792.404.000 dan 268 unit TA 2017 senilai Rp 1.130.131.000.

Dengan adanya berbagai skandal dugaan tindak pidana korupsi dalam proyek-proyek pengadaan barang dan jasa milik pemerintah di Kabupaten Malaka itu membuktikan tidak adanya komitmen Bupati SBS untuk mewujudkan good and clean governance dalam tubuh Pemerintah Kabupaten Malaka. Ucapan Bupati SBS yang berkoar-koar menegaskan tidak ada korupsi di Kabupaten Malaka tampaknya memang hanya ucapan manis di bibir belaka tanpa adanya perhatian Bupati SBS untuk membenahi sistem pengawasan dan pencegahan korupsi yang efektif melalui peningkatan peran dan fungsi dari Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP). Pihak Inspektorat Daerah Kabupaten Malaka selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dalam tugasnya melakukan pengawasan intern mulai dari proses audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi Pemerintah Kabupaten Malaka diduga kuat telah terbelenggu oleh cengkraman kedigdayaan kepemimpinan Bupati SBS dengan pola Dinasti Politiknya.

Kemunculan PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 72 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH seharusnya kelak bisa semakin memperkuat peran Inspektorat Daerah Kabupaten Malaka selaku Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) agar lebih independen dan bisa melakukan pengawasan terhadap berbagai proyek pengadaan barang dan jasa milik pemerintah di Kabupaten Malaka tanpa perlu menunggu persetujuan Bupati SBS.

Pasal 33 PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 72 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH, ayat (4) menyatakan “Inspektorat Daerah kabupaten/kota mempunyai tugas membantu bupati/wali kota dalam membina dan mengawasi pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan oleh Perangkat Daerah”. Lalu pada ayat (5) huruf c berbunyi : “Inspektorat Daerah kabupaten/kota dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyelenggarakan fungsi pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan dari bupati/wali kota dan/atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat”. Selanjutnya dalam Pasal 33 A Peraturan Pemerintah itu dinyatakan yaitu : “Dalam hal terdapat potensi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/Daerah, Inspektorat Daerah kabupaten/kota melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (5) huruf c tanpa menunggu penugasan dari bupati/wali kota dan/atau gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat”. Pada Pasal 33 B ditegaskan bahwa dalam hal pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya serta pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu yang berpotensi atau terdapat indikasi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/Daerah, Inspektur Daerah kabupaten/kota wajib melaporkan kepada gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat, dan selanjutnya gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat melakukan supervisi kepada Inspektorat Daerah kabupaten/kota dalam menangani laporan indikasi penyalahgunaan wewenang dan/atau kerugian keuangan negara/Daerah itu.

Walaupun Proyek Pengadaan Bibit Bawang Merah tahun anggaran 2018 yang menyebabkan negara dirugikan sebesar Rp 4,9 miliar dan proyek-proyek terindikasi korupsi lainnya yang melibatkan kerabat dekat Bupati SBS itu terjadi sebelum kemunculan PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 72 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 18 TAHUN 2016 TENTANG PERANGKAT DAERAH, namun Inspektorat Daerah Kabupaten Malaka dengan integritas dan kredibilitas pengawasannya seharusnya bisa mencegah praktek-praktek dugaan penyalahgunaan wewenang yang merugikan keuangan negara dalam proyek-proyek tersebut. Sangat amat tipis kemungkinannya bagi Bupati SBS untuk tidak mengetahui adanya aroma dugaan korupsi dalam proses perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan dalam Proyek Pengadaan Bibit Bawang Merah tahun anggaran 2018 dan proyek-proyek terindikasi korupsi lainnya di Kabupaten Malaka yang melibatkan kerabat dekatnya. Kami menduga Bupati SBS telah secara sengaja tidak menugaskan Inspektorat Daerah Kabupaten Malaka untuk melakukan tugas pendampingan dan pengawasan demi mencegah potensi-potensi penyalahgunaan wewenang yang merugikan keuangan negara dalam proyek-proyek dimaksud.

Oleh karena itu, apabila benar Bupati SBS telah secara sengaja tidak menugaskan pihak Inspektorat Daerah Kabupaten Malaka untuk mencegah potensi-potensi penyalahgunaan wewenang yang merugikan keuangan negara dalam proyek-proyek itu maka publik bisa menilai bahwa Bupati SBS adalah merupakan biang kerok dari terjadinya praktek-praktek dugaan tindak pidana korupsi dalam berbagai proyek pengadaan barang dan jasa milik pemerintah di Kabupaten Malaka, sebab kepemimpinannya tidak sanggup melakukan upaya-upaya pencegahan semaksimal mungkin sebelum indikasi-indikasi korupsi itu terjadi.

 

Oleh: Meridian Dewanta Dado, Advokat PERADI dan Koordinator TPDI Wilayah NTT

Komentar

Jangan Lewatkan