oleh

DPR Tetapkan 50 RUU Prolegnas Prioritas 2020 Tanpa RUU Pilkada

-Kolom-527 views

Ditetapkannya Prolegnas prioritas tahun 2020; praktis UU Nomor 10 tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang lazim disebut Pilkada tidak mengalami Perubahan/Revisi dan/atau Pencabutan dalam tahun 2020 ini.

Ada dua fenomena yang belum berkunjung kejelasannya, yaitu:

Pertama, fenomena tentang Pilkada yang sedang ramai diperbincangkan bahwa akan ada kemungkinan terjadi dalam tahun 2022 belum terjawab secara normatif dalam tahun ini. Mungkin saja akan terjadi pada tahun 2021. Hal ini pun hanya bisa terukur kebenarannya apabila UU tentang Pilkada ini masuk dalam daftar Prolegnas tahun 2021 untuk direvisi.

Kedua, fenomena tentang keberadaan Pengawas Pemilu yang terbaca dalam bahasa UU Pilkada Nomor 10 tahun 2016 dengan nama PANWAS Kabupaten/Kota sedang diambil alih keberadaannya secara gegabah dan serta merta oleh BAWASLU Kabupaten/Kota.

Pengambil-alihan secara gegabah ini seharusnya dipertanggung jawabkan pula ikhwal kepastian hukum/legal standing-nya Bawaslu Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan Praktek Pengawasan Pilkada yang sedang terjadi di 9 Kabupaten dalam wilayah Provinsi NTT dan sejumlah Kabupaten/Kota lain di Indonesia di tahun 2020 ini.

Mengapa harus dipertanyakan Kepastian Hukumnya ? Sebab dalam UU Pilkada, tidak dikenal adanya lembaga Pengawas Pemilu yang bernama BAWASLU Kabupaten/Kota.

Di sana yang dikenal adalah PANWAS Kabupaten/Kota yang secara Kelembagaannya sudah tidak bernyawa lagi sejak ditetapkannya UU Nomor 7 tahun 2017 tentang PEMILU.

Hilangnya nyawa PANWAS Kabupaten/Kota dalam UU Pilkada adalah sebuah keniscayaan yang sudah terjawab dengan adanya kelahiran baru dalam UU Nomor 7 tahun 2017 tentang PEMILU.

PANWAS Kabupaten/Kota seolah dilahirkan kembali dengan nama BAWASLU Kabupaten/Kota. Lahir dalam sosok yang lebih lengkap dan lebih hebat dari pojok kelembagaan dan Kewenangannya. Tapi sayang 1000 sayang, ia lahir dari rahim UU PEMILU yang tidak membawa klaim kehidupan Panwas sebelumnya dalam UU Pilkada untuk boleh menjadi “ahli waris ulayat Pengawasan” dalam medan Pilkada.

Ini sebuah pertanda bahwa Panwas Kabupaten/Kota memang benar-benar sudah tidak ada lagi dalam alam Pilkada dan tak ada yang boleh menggantikan posisinya secara serta-merta sejak lahirnya UU Nomor 7 tahun 2017 yang sekaligus menyatakan tidak berlaku lagi UU Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, yang konon menjadi rahim lahirnya Panwas KKabupaten/Kota; kecuali telah direvisinya UU Pilkada dengan menghadirkan BAWASLU Kabupaten/Kota dalam pasal-pasal Perubahannya.

Jika tidak maka, kehadiran BAWASLU Kabupaten/Kota dalam Pilkada tidak lebih dari “para penyamun” dalam pesta penghamburan uang rakyat di daerah.

Mengapa disebut sebagai Penyamun? Karena ia hadir tanpa legal standing dalam Pesta Demokrasi Pilkada yang adalah bukan rejim PEMILU.

BAWASLU itu adalah Badan Pengawas Pemilu. Bukan Pengawas Pilkada.
Pilkada dan PEMILU masing-masing memiliki rejim yang bwrbeda. Apa lagi UU Pilkada tidak mengatur kehadirannya dalam Proses Pilkada.

Mencarikan alasan Pembenar?
Kemungkinan cuma satu. Revisi UU Pilkada untuk memberikan Kewenangan Pengawasan kepada BAWASLU Kabupaten/Kota. BAWASLU RI stop latah mencarikan alasan legal dengan menggunakan PKPU.

Itu sangat tidak edukatif. Tapi jika ini harus diikuti oleh BAWASLU Provinsi dan Kabupaten/Kota maka terjadilah adegan lawak yang tidak lucu dalam pesta rakyat di daerah.

Bagaimana boleh PKPU melegitimasi keberadaan sebuah institusi yang mengawasi kerjanya? Ini namanya paksa diri berjalan dalam kebutaan.

Dan para Bupati pada 9 Kabupaten di NTT yang sedang melaksanakan Pilkada mestinya berani melihat keberadaan Bawaslu Kabupaten yang sedang sibuk, terlebih mengenai NPHD atas Dana Hibah yang bukan sedikit nilainya yang sudah dihibahkan kepada sebuah institusi yang tidak jelas Legal Standing-nya dalam Pilkada.

 

Oleh: Rofin Kopong, Mantan Ketua Panwas Kabupaten Flores Timur

Komentar

Jangan Lewatkan