oleh

Normal Baru, Lingkungan Hidup Lestari dan Rakyat Selamat Sejahtera

-Kolom-499 views

SENIN, 15 Juni 2020 seakan menjadi tanda era baru kehidupan masyarakat Nusa Tenggara Timur (NTT) sejak diberlakukannya pembatasan sosial pada bulan Maret 2020 karena pandemi virus corona. Era baru ini ditandai dengan normalnya kembali aktivitas masyarakat baik pada instansi pemerintah, sekolah maupun kantor-kantor swasta yang telah lama menjalankan sistem work from home. Akses transportasi baik darat, laut, mapun udara sudah beroperasi kembali untuk mendukung aktivitas masyarakat di Provinsi kepulauan ini. Namun, di balik “New Normal” ini masyarakat tetap diperintahkan untuk mematuhi protokol kesehatan yang dianjurkan pemerintah di masa pandemi.

Menyikapi “New Normal” ini WALHI NTT juga perlu memberikan masukan kepada Pemerintah Propinsi Nusa Tenggara Timur untuk tidak saja memberikan kelonggaran kembali aktivitas masyarakat tetapi harus memberikan perintah “New Normal” pada aktivitas-aktivitas yang merusak lingkungan seperti industri pertambangan, industri pariwisata, perkebunan monukultur dan infrastruktur.

Permintaan ini tentunya bukan tanpa dasar, Industri pertambangan misalkan merupakan industri ektraktif yang paling merusak lingkungan karena melakukan perubahan bentang alam serta menghasilkan limbah tambang yang berbahaya bagi kesehatan masyarakat. Saat ini WALHI NTT menagih janji Gubernur Provinsi NTT seperti yang dijanjikan pada masa kampanye tahun 2018 akan memoratorium semua izin tambang di NTT. Namun Pemerintah NTT bersama Pemerintah Kabupaten Manggarai Timur kembali menghembuskan pemberian izin tambang di Kabupaten Manggarai Timur. Untuk itu di moment “New Normal” ini WALHI NTT meminta Pemerintah juga memberlakukan “New Normal” pada indsutri pertambangan. Yakni, katakan tidak pada industri pertambangan Minerba.

Pada industri pariwisata WALHI NTT juga meminta kepada pemerintah agar memberlakukan “New Normal”. Karena grand design industri pariwisata yang digaungkan Pemerintah berbasis investor sehingga tidak mempunyai dampak yang signifikan bagi perkenomian warga lokal. Industri pariwisata berbasis investor ini hanya menempatkan masyarakat lokal sebagai “objek” bukan sebagai subjek.

Situasi yang sama juga harus berlaku pada industri perkebunan monukulturi, industri tak kalah jauh berbeda dengan kedua indsutri tersebut di atas baik soal dampak negatif maupun dampak positif. Perkebunan monukultur yang berbasiskan investor hanya mendatangkan kerugian yang besar bagi masyarakat NTT terutama alih fungsi pada lahan pertanian dan peternakan warga yang dialihfungsikan menjadi perkebunan monukultur. Di sisi lain industri perkebunan monukultur juga merampas sumber-sumber penghidupan warga terutama sumber air. Seperti yang kita ketahui bersama wilayah NTT merupakan salah satu wilayah provinsi yang mengalami kekurangan air di Indonesia.

Pada proyek-proyek infrastruktur yang menimbulkan kekacauan di masyarakat juga perlu mendapat perhatian mendapatkan aturan, “New Normal” yaitu dengan memberhentikan sementara proyek-proyek tersebut sampai ada proses penyelesaian yang final. Terutama proyek infrastruktur yang membutuhkan persetujuan masyarakat dalam pemanfaatan lahan. Proyek-proyek tersebut terlihat dampaknya tidak terlalu besar tetapi berlaku massif dan banyak sehingga terjadi akumulasi dampak.

Pada isu perkotaan terutama pada limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) dan sampah. WALHI NTT juga meminta kepada Pemerintah Provinsi NTT memberlakukan hal yang sama yaitu melakukan penataan ulang limbah B3 dan sampah sehingga tidak berdampak buruk pada kesehatan masyarakat. Terutama pada limbah khusus Covid-19 di beberapa rumah sakit yang menjadi rumah sakit rujukan pemerintah NTT.

WALHI NTT memberikan rekomendasi di era “New Normal”, yakni:

Pertama, melakukan aksi besar, meluas dan kontinyu dalam pemulihan lingkungan hidup di NTT dan mengedepankan pembangunan yang ramah lingkungan (daya dukung dan daya tampung) dan memprioritaskan keselamatan rakyat.

Kedua, penguatan ketahanan plus kemandirian pangan di NTT melalui proses diversifikasi pangan yang cocok dengan kondisi iklim di NTT secara kontinyu.

Ketiga, perluasan wilayah kelola rakyat dalam pengelolaan sumber daya alam non ekstraktif di NTT. Misalnya melakukan reforma agraria.

Keempat, perlindungan dan konservasi sumber daya air di Nusa Tenggara Timur agar kedepan NTT terhindar dari krisis air.

Kelima, Pemerintah NTT mengedepankan investasi berbasis komunitas/rakyat dan tidak memberikan tempat lagi bagi industri pertambangan Minerba di NTT.

Keenam, mengelola dan mengurangi produksi sampah yang dihasilkan dari produk produksi industri di NTT dengan cara meminta tanggungjawab industri.

 

Oleh: Umbu Wulang Tanaamahu Paranggi (Direktur WALHI NTT)

Komentar

Jangan Lewatkan