oleh

Pandemi dan Kekeringan, Ancaman Ketahanan Pangan dan Kesejahteraan Petani di NTT

-Kolom-631 views

Dampak pandemi Covid-19 telah mengganggu berbagai aspek kehidupan di berbagai belahan dunia, tanpa terkecuali Indonesia mencakup Nusa Tenggara Timur (NTT). Selain kesehatan dan ekonomi, salah satu sektor yang tak luput dari  hantaman virus ini adalah sektor pangan. Organisasi Pangan Dunia, Food and Agriculture Organization (FAO) menyampaikan akan adanya ancaman kelangkaan pangan di masa pandemi Covid-19. Menanggapi peringatan dari FAO, Pemerintah telah melakukan berbagai upaya untuk mengontrol ketersediaan bahan pokok mulai dari produksi sampai tahap distribusi hingga ke daerah-daerah .

Di NTT sendiri, kekhawatiran akan kondisi ketahanan pangan tidak hanya disebabkan oleh kondisi pandemi, tapi juga ancaman kekeringan. Menurut  Badan Metereologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), terdapat 14 daerah di NTT beresiko mengalami kekeringan yang diprediksi akan berlangsung hingga awal November 2020. Daerah-daerah tersebut meliputi Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Manggarai Timur, Ngada, Ende, Sikka, Lembata, Alor, Sumba Timur, Sabu Raijua, Rote, Timor Tengah Utara, Timor Tengah Selatan, dan Belu. Konsekuensinya, dikhawatirkan kondisi tersebut dapat mengakibatkan terjadinya gagal panen di daerah-daerah tersebut. Tentu saja, sebagai provinsi dengan kekeringan terparah se-Indonesia, hal ini bukanlah masalah baru bagi masyarakat, terutama bagi para petani sebagai pihak yang paling terdampak, mengingat situasi ini terus-menerus terjadi setiap tahunnya. Kementerian Pertanian RI mencatat, pada tahun 2019, luas lahan padi yang mengalami kerusakan (puso) akibat kekeringan di NTT sebesar 986,40 Hektar dan lahan jagung sebesar 55 Hektar.

Padahal, sektor pertanian masih menjadi leading sector perekonomian NTT. Badan Pusat  Statistik (BPS) Provinsi NTT mencatat hingga kuartal II tahun 2020, kontribusi sektor pertanian terhadap Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) NTT masih menjadi yang terbesar dibandingkan dengan sektor yang lain, yaitu sebesar 30,01%.  Sedangkan sumbangsihnya terhadap total tenaga kerja di NTT pada Agustus 2019 mencapai 48,70%. Sementara itu, sebagian besar masyarakat NTT masih bertumpu pada tanaman pangan pokok seperti beras, jagung, dan singkong sebagai sumber kalori untuk aktivitas kehidupan sehari-hari.

Di tengah kekhawatiran tersebut, timbul pertanyaan bagaimana kondisi ketahanan pangan NTT dan kesejahteraan petani yang berperan di garda terdepan sebagai pihak yang terlibat langsung di lapangan dalam menjamin ketahanan pangan?

Ketahanan Pangan

Ketahanan pangan mencakup tiga aspek, yaitu ketersediaan, keterjangkauan, dan pemanfaatan. Aspek ketersediaan berkaitan dengan jaminan pasokan pangan untuk memenuhi kebutuhan seluruh penduduk, baik dari segi kuantitas, kualitas, keragaman dan keamanannya. Aspek keterjangkauan berkaitan dengan sistem distribusi yang efektif dan efisien untuk menjamin agar masyarakat dapat memperoleh pangan dalam jumlah, kualitas dan keberlanjutan yang cukup dengan harga yang terjangkau. Sedangkan aspek pemanfaatan berkaitan dengan penggunaan pangan oleh rumah tangga dan kemampuan individu untuk menyerap dan memetabolisme zat gizi, meliputi cara penyimpanan, pengolahan dan penyiapan makanan, keamanan air untuk minum dan memasak, kondisi kebersihan, kebiasaan pemberian makan, distribusi makanan dalam rumah tangga sesuai dengan kebutuhan individu, dan status kesehatan setiap anggota rumah tangga.

Ketahanan pangan bersifat multidimensi, sehingga penilaian terhadap situasi ketahanan pangan membutuhkan ukuran yang komprehensif dengan melibatkan serangkaian variabel yang kemudian dikelompokkan dalam tiga (3) indikator yaitu indeks keterjangkauan, indeks ketersediaan, dan indeks pemanfaatan. Indikator-indikator tersebut digabungkan untuk menghasilkan nilai komposit ketahanan pangan, yang selanjutnya dijadikan sebagai Indeks Ketahanan Pangan (IKP).

Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian RI mencatat pada tahun 2019, dilihat dari skor Indeks Ketahanan Pangan, NTT menempati peringkat ke-32 dari 34 provinsi dengan skor Indeks Ketahanan Pangan (IKP) sebesar 50,69 dengan rincian: skor indeks ketersediaan sebesar 91,35, skor indeks keterjangkauan sebesar 26,69, dan skor indeks pemanfaatan sebesar 38,00. Angka ini masih berada jauh di bawah indeks ketahanan pangan nasional sebesar 62,60 pada tahun yang sama, yang kemudian menunjukkan bahwa NTT termasuk dalam kelompok provinsi rentan pangan. Yang perlu disorot adalah aspek keterjangkauan dan aspek pemanfaatan. Skor indeks keterjangkauan yang rendah mengindikasikan masih tingginya jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan yang kemudian berdampak pada sulitnya memperoleh pangan. Sedangkan skor indeks pemanfaatan yang rendah mengindikasikan kondisi kesehatan dan kecukupan asupan gizi yang rendah, akses rumah tangga terhadap air bersih yang rendah, dan angka prevalensi balita stunting yang tinggi.

Lalu, bagaimana dengan kondisi di masa pandemi ini? Ketersediaan bahan pangan pokok pada kondisi pandemi ini memegang peranan penting mengingat pangan merupakan kebutuhan dasar penduduk. Hal ini perlu menjadi perhatian mengingat pandemi Covid-19 dapat mengakibatan terjadinya krisis pangan jika tidak dikelola dengan baik. Di satu sisi, pandemi Covid-19 mendorong penerapan pembatasan sosial. Di sisi lain, kebutuhan pangan diperkirakan dikonsumsi dalam kuantitas yang sama meskipun aktivitas masyarakat lebih terbatas. Jika dilihat dari data ketersediaan komoditas pangan per April 2020, NTT mengalami surplus beras sebesar 68.404 ton dan surplus jagung sebesar 258.743 ton. Hal ini memberikan sinyal positif terkait penyediaan pangan pokok, yang mana tidak terlepas dari peran pemerintah dan kementerian pertanian dalam menanggapi peringatan akan adanya ancaman kelangkaan pangan dengan mendorong produksi padi dan jagung di NTT. Yang harus menjadi perhatian pada saat ini tentu saja terkait dengan distribusi pangan ke masyarakat terutama masyarakat yang secara ekonomi paling terdampak lewat bantuan yang tepat sasaran.

Kesejahteraan Petani

Salah satu indikator yang menentukan kesejahteraan petani menurut BPS adalah Nilai Tukar Petani (NTP). Menurut BPS, NTP merupakan perbandingan antara Indeks harga yg diterima petani (It) dengan Indeks harga yg dibayar petani (Ib). Indikator ini digunakan untuk melihat tingkat kemampuan atau daya beli petani di pedesaan. NTP juga menunjukkan daya tukar (term of trade) dari produk pertanian dengan barang dan jasa yang dikonsumsi maupun untuk biaya produksi. Semakin tinggi NTP secara relatif semakin kuat pula tingkat kemampuan atau daya beli petani. NTP<100, berarti petani mengalami defisit. Kenaikan harga produksi relatif lebih kecil dibandingkan dengan kenaikan harga barang konsumsinya. Pendapatan petani turun, lebih kecil dari pengeluarannya.

Nilai Tukar Petani Provinsi Nusa Tenggara Timur September 2019-Agustus 2020

BulanNTP
September 2019106
Oktober 2019107
November 2019107
Desember 2019106
Januari 202096.3
Februari 202096
Maret 202095.5
April 202095.6
Mei 202095.2
Juni 202096.2
Juli 202096.2
Agustus 202095.7

Sumber: BPS NTT diolah

Berdasarkan data BPS, nilai tukar petani (NTP) Provinsi NTT mengalami penurunan sejak awal tahun 2020 dan memasuki masa pandemi. Penurunan ini disebabkan oleh menurunnya indeks terima (harga komoditas hasil produksi) dan indeks bayar (harga komoditas konsumsi) sehingga dapat disimpulkan bahwa daya tukar petani menurun sehingga belum dapat memenuhi kebutuhan konsumsi dan barang modal dan produksi dari hasil pertaniannya. Penurunan ini menggambarkan adanya penurunan harga, maupun volume penjualan. Penurunan drastis terjadi pada awal tahun 2020, di mana terjadi penurunan sebesar 9,7% dibandingkan dengan NTP Desember 2019. Faktor utamanya adalah penurunan hasil panen, yang disebabkan oleh curah hujan yang datang terlambat pada musim tanam akhir 2019. Penurunan secara perlahan terus terjadi sampai bulan Maret 2020, kemudian mengalami fluktuasi pada bulan-bulan berikutnya. Sampai bulan Agustus 2020,  NTP NTT kembali turun ke 95,7. NTP NTT selama tahun 2020 selalu lebih kecil dari 100, yang berarti petani terus mengalami defisit. Hal ini tentu tidak terlepas dari dampak Covid-19.

Di tengah ancaman kekeringan dan masa pandemi ini, tentunya dibutuhkan peran pemerintah untuk melindungi petani. Terkait ancaman kekeringan yang sangat mendesak ini, pemerintah harus mempersiapkan penanganan jangka panjang sedini mungkin dengan mendorong inovasi pemanfaatan teknologi pertanian dan memperkuat posisi pangan lokal, terutama dengan menjamin ketersediaan pasokan air bagi petani dan mengoptimisasi pengelolaan lahan kering. Selain itu, petani yang terdampak harus dipastikan mendapatkan asuransi dan bantuan benih agar kerugian yang dialami bisa ditutupi. Sedangkan terkait kondisi pandemi Covid-19, solusi yang penting untuk dilakukan adalah pengawasan harga-harga pangan mulai dari level produsen (petani) sampai di tangan konsumen sehingga produksi pangan tetap berjalan dengan optimal meskipun dalam kondisi pandemi seperti sekarang ini. Selain itu, dengan memprioritaskan membeli bahan pangan langsung dari petani dan produsen kecil, serta penyaluran bantuan sosial bagi petani miskin yang tepat sasaran tentunya akan sangat membantu perekonomian rumah tangga petani.

 

Oleh: Katrin E. Beribe

Penulis adalah Mahaiswa Politeknik Statistik STIS Jakarta

Komentar

Jangan Lewatkan