oleh

Pembangunan Partisipatif, Landasan Keberhasilan Pembangunan Desa

-Kolom-465 views

Sebelumnya, penulis merangkaikan tulisan dengan judul Sistematika Pembangunan Desa dan Karakteristik Pemimpin Desa dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Mengulas gambaran umum tentang bagaimana Sistematika Pembangunan Desa dan Karakter Kepemimpinan Desa dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai yang diamanatkan oleh Undang-undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa itu sendiri.

Menarik sekali untuk kita simak bersama bagaimana komitmen Negara membangun desa di seluruh Tanah Air Indonesia dan Bagaimana Desa memanfatkan Dana Desa sehingga benar-benar sejalan dengan pemenuhan kebutuhan prioritas masyarakat desa?

Untuk diketahui Pemerintah Pusat telah mengalokasikan Dana Desa setiap tahun yang terus mengalami kenaikan sejak tahun 2015 lalu. Dana Desa yang dialokasikan ke desa telah mencapai angka Rp 187 Triliun sejak tahun 2015. Rincian Dana Desa yang dialokasikan yakni; Tahun 2015 sebesar Rp 20,7 Triliun, tahun 2016 menjadi Rp 47 Triliun, tahun 2017 menjadi Rp 50 Triliun, tahun 2018 naik menjadi Rp 60 Triliun, dan tahun 2019, Dana Desa naik menjadi Rp70 Triliun ditambah Dana Kelurahan Rp 3 Triliun, sehingga total tahun 2019 mencapai Rp 73 triliun (sumber; situs website Sekretariat Kabinet (Setkab).

Perputaran Dana Desa yang sedemikian besar, diharapkan bisa memberikan multiple efek (efek ganda) yang besar pula bagi perkembangan perdesaan, baik infrastruktur perdesaan, ekonomi perdesaan, sosial budaya dan kemandirian desa itu sendiri, sehingga Desa benar-benar kuat, mandiri dan masyarakatnya tidak perlu berduyun-duyun ke kota (urbanisasi).

Masalahnya Dana Desa kebanyakan belum benar-benar menyentuh efek perkembangan ekonomi desa, mencegah urbanisasi dan perlu kajian yang mendalam atas beberapa permasalahannya.

Di banyak Desa, ternyata Dana Desa yang begitu besar kurang memberikan efek positif yang sigifikan, kecuali hanya efek infrastruktur yang lebih dominan, belum merubah aspek yang lain, karena masih banyaknya kegiatan kegiatan infrastruktur desa yang dipihak ketigakan, sehingga Dana Desa tidak maksimal berputar di Desa tersebut, masih banyaknya kegiatan Desa dikendalikan penuh oleh Kepala Desa, keterlibatan masyarakat masih rendah, sehingga mengakibatkan Kepala Desa berurusan dengan Pihak Berwajib.

Untuk mendorong perputaran Dana Desa sebanyak-banyaknya hanya di Desa, perlu dilakukan upaya serius, agar bisa memberikan manfaat berlebih bagi Desa dan masyarakat desa, seperti Pekerjaan yang didanai dengan Dana Desa harus dikelola sendiri oleh masyarakat (swakelola) dan menyerap tenaga kerja dari masyarakat setempat sebanyak-banyaknya (padat karya tuna desa).

Selain itu, Dana Desa juga mesti didorong untuk mengembangkan usaha ekonomi produktif berbasis potensi desa melalui penguatan kapasitas BUMDes dan atau BUMDes Antar Desa sebagai wadah tunggal distribusi barang dan jasa, baik input produksi dan pemasaran hasil. Dengan demikian maka pengendalian harga bisa tercapai dan ada nilai tambah ekonomi bagi desa dan masyarakat. Karena prinsip BUMDes milik masyarakat desa bukan aparat desa.

Pertanyaan Refleksi : Apakah Dana Desa tersebut telah optimal digunakan dan sebesar-besarnya untuk kesejahteraan masyarakat desa?

 

(Oleh : Yakobus Jemadan, A.Md; Pendamping Lokal Desa pada P3MD Kecamatan Poco Ranaka Timur-Manggarai Timur-NTT)

Komentar

Jangan Lewatkan