oleh

Pilkada di tengah Pandemi dan Politisasi SARA

-Kolom-422 views

Hari ini (Rabu, 9 Desember 2020), pemilihan kepala daerah (Pilkada) dilaksanakan di tengah pandemi. Lebih sulit lagi karena Politik SARA makin banyak dilakukan sebagaimana permainan politik uang. Bagiku, ini momen yang tepat bagi negara untuk jauh lebih tegas bicara tentang praktek SARA.

Kekerasan berbasis agama dan intoleransi meningkat dan semakin terbuka. Beberapa media mengangkat tema utama yang sama dari tahun ke tahun; Negara Tak Boleh Kalah. Tahun ke tahun, hanya berputar di situ saja.

Bagaimana seharusnya negara bersikap? Ini bayanganku, nanti aku menunggu usulmu.

Pertama, tak menyangkal tentang dua sisi ajaran agama. Semua ajaran agama membawa dua sisi yang sama: konflik dan damai. Itu dulu yang harus dilakukan. Masyarakat, khususnya negara, tidak boleh menyangkal adanya konflik berbasis agama yang menimbulkan tak sedikit korban.

Semua ajaran agama bisa tampil meneduhkan dan menciptakan perdamaian, serta rasa toleransi yang tinggi di antara para pemeluknya. Di sisi lain, agama juga bisa tampil dengan wajah garang dan menimbulkan konflik yang berdarah-darah.

Kedua, berani menyatakan bahwa kejahatan berbasis SARA adalah kejahatan luar biasa dengan hukuman yang paling berat. Saat Politik SARA jadi referensi aksi di banyak tempat, ini jadi waktu yang tepat bagi negara untuk menegaskan hal tersebut.

Ketiga, merombak lembaga-lembaga negara agar lebih pluralis. Misalnya Kementerian Agama.

Kementerian Agama dapat diubah menjadi Kementerian Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (KKBB) yang bisa dijabat oleh Menteri dari latar belakang agama apapun, yang tugasnya mengumpulkan dan mempromosikan ajaran agama yang mempersatukan, yang mendinginkan suasana, yang mendorong kehidupan bersama menjadi lebih baik.

Kementerian Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan bisa meniru cara media merespon maraknya intoleransi dengan cara menciptakan ruang redaksi yang inklusif dan pluralis, selain mendidik jurnalis spesialis liputan agama, dan membuat pelatihan jurnalis spesialis liputan agama.

Atau mencontoh TNI yang dulu dikuasai oleh TNI-AD, kini berdiri setara, dengan Panglima TNI bisa dari unsur mana saja.

KKBB ini juga bisa menegaskan bahwa: 1) Hanya negara yang berhak mengeluarkan sertifikasi halal jika diperlukan; 2) Halal tak hanya bicara tentang kandungan Babi, tapi juga bicara tentang eksploitasi tenaga kerja, tentang kerusakan lingkungan hidup ditimbulkan oleh produsen suatu produk, dsb.

KKBB terlibat aktif juga dalam masalah pembangunan rumah ibadah. Jangan sampai negara Pancasila Ber-Bhinneka Tunggal Ika memelihara masalah seperti ini puluhan tahun lamanya. Di Rusia, tempat ibadah apa saja boleh berdiri bebas.

Saat Lenin berkuasa, ia memisahkan urusan agama dan negara, dan membolehkan semua agama hidup subur dengan damai. Yang ia larang adalah hukuman berdasar pendekatan agama, seperti hukum cambuk misalnya.

Selebihnya, semua orang bebas untuk memeluk, juga untuk tak memeluk agama tertentu. Yang tidak boleh adalah melakukan kejahatan atas nama agama, apapun.

Ketika Nikita Kruschev berkuasa, seorang pemuda pelaku perkosaan diadili di pengadilan Kota Moskow. Begini kata hakim saat itu. “Tak ada tempat bagi pemerkosa dan pelaku kekerasan di dalam masyarakat Komunis Soviet!” Pemuda itupun dihukum mati.

Aku tidak sepenuhnya mendukung hukuman mati, namun jika diperlukan, Indonesia bisa memberlakukan hukuman itu untuk koruptor, pelaku kekerasan berbasis SARA, dan pelaku kejahatan seksual. Tak hanya urusan narkoba saja seperti di Indonesia selama ini.

Dugaanku, mungkin karena tak banyak politisi yang terlibat narkoba, dibanding dengan yang korup dan menggunakan politik SARA untuk mencapai tujuannya. Karena itu, intoleransi tumbuh subur, praktek korupsi juga tetap marak.

 

Moskow, 9 Desember 2020
Oleh: Joaquim Lede Valentino Rohi

Komentar

Jangan Lewatkan